PLN Bangun 42 Persen Pembangkit di Era Jokowi

Jaringan distribusi listrik milik PLN. (Reuters Photo/Bogdan Cristel)

Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengaku perusahaannya siap merealisasikan program Pemerintahan Joko Widodo yang ingin menambah kapasitas terpasang listrik Indonesia dengan membangun pembangkit-pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu Megawatt (MW). Dari total kapasitas 35 ribu MW tersebut, PLN siap membangun 42,85 persen diantaranya yaitu sebesar 15 ribu MW.

"20 ribu MW lainnya bisa dibangun oleh Independent Power Producer (IPP/perusahaan listrik swasta). Tapi ini baru skenario awal dan bisa berubah," ujar Nur Pamudji di Kantor Kementerian BUMN, Senin (3/11).

Nur Pamudji mengatakan untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik dengan kapasitas total 15 ribu MW, PLN membutuhkan dana sekitar US$ 22,5 miliar. Sayangnya, Nur masih enggan menyebutkan darimana PLN akan mencari sumber pendanaan untuk membangun pembangkit tersebut. "Ini baru perkiraan awal karena dananya belum menghitung biaya jaringan. Soalnya sebagian besar pembangkit masih menggunakan tenaga batubara (PLTU)," katanya.

Sebelumnya Nur Pamudji berharap naiknya indikator kemudahan mendapatkan listrik nasional (getting electricity) dari posisi ke 101 menjadi 78 diharapkan bisa meningkatkan Fitch rating PLN sehingga bisa lebih mudah mencari pinjaman. PLN akan terus berupaya menaikkan peringkat kemudahan mendapatkan listrik Indonesia sehingga bisa menembus posisi ke-50.

Nur menambahkan, groundbreaking proyek pembangkit listrik akan dilaksanakan awal tahun depan sambil mematangkan lokasi-lokasi pembangkit yang sudah masuk dalam perencanaan. "Umumnya bangun pembangkit itu butuh waktu 5 tahun. Mudah-mudahan saja bisa sesuai target," ujar Nur Pamudji.

 Krisis Listrik 

Program penambahan pasokan listrik sebesar 35 ribu MW bertujuan untuk menyiasati krisis listrik yang mengancam Indonesia tahun 2020. Demi merealisasikan rencana tersebut, PLN berkomitmen membantu perusahaan swasta dalam mengurus perizinan dan pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama di sektor ketenagalistrikan.

Pemerintah memang sedang mempercepat penyelesaian sejumlah proyek pembangkit listrik yang dicanangkan dalam fast track program (FTP) 1 dan 2 yang sudah dimulai sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dari 20 ribu MW total kapasitas yang ditargetkan, realisasi pasokan listrik yang terpasang masih kurang dari 10.000 MW.

Pudji Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) menyatakan kesiapannya membantu PLN untuk membangun pembangkit listrik. Dia menilai dengan modal kerja sebesar Rp 60 triliun per tahun, PLN hanya mampu membangun pembangkit sebesar 4 ribu MW per tahun.

"Pastinya harus ada investasi swasta untuk menggapai target itu. Kalau tidak ketersediaan listrik nasional bisa kurang," kata Pudji.(gen/gen)

  ★ CNN  

Rusia tawarkan pasok minyak mentah ke Indonesia

Menteri ESDM Sudirman Said (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, perusahaan migas asal Rusia telah menawarkan untuk memasok minyak mentahnya (crude) ke Indonesia.

"Tadi malam, kita dapat telepon dari rekan yang punya kontak dengan Rusia. Mereka menawarkan crude-nya," katanya dalam acara bincang-bincang di satu radio di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, tawaran tersebut sesuai rencana pemerintah ke depan yang akan lebih mencari minyak mentah dan BBM secara langsung dari sumbernya atau tanpa melalui perantara (trader dan broker).

Sebelumnya, pada Jumat (31/10), BUMN migas asal Angola, Sonangol telah menandatangani kesepakatan memasok crude dengan PT Pertamina (Persero).

Saat ini, produksi minyak mentah Angola mencapai dua juta barel per hari, dengan tingkat konsumsi hanya satu juta barel per hari.

"Kalau Angola bisa masok 100.000 barel per hari saja ke Indonesia, maka sudah mengurangi 25 persen impor," kata Sudirman.

Menurut dia, sebenarnya, banyak produsen minyak dan BBM global berkeinginan memasok secara langsung ke Indonesia.

"Kita adalah market yang luar biasa," katanya.

Hanya saja, selama ini, kegiatan perdagangan minyak tersebut sering disalahgunakan.

"Kalau kita punya security of supply yang besar, maka akan baik ke depannya," ujarnya.

Selain pasok minyak mentah, Sonangol juga berencana membangun kilang pengolahan minyak mentah menjadi BBM bekerja sama dengan Pertamina.

Kilang pengolahan dibutuhkan untuk menekan impor BBM.

Saat ini, kilang yang ada hanya mampu memenuhi 30 persen kebutuhan premium nasional, sementara solar 70 persen.

Artinya, Indonesia masih mengimpor 70 persen kebutuhan premium nasional dan solar mencapai 30 persen.

Total impor kedua produk tersebut mencapai 13 juta kiloliter per tahun.

Kebutuhan impor tersebut bakal terus meningkat mengingat pertumbuhan pemakaian BBM mencapai 8--9 per tahun.

  ★ Antara  

70 persen masyarakat Indonesia setuju nuklir untuk perdamaian

"Survei dilakukan lembaga independen dan tidak memiliki kepentingan, sehingga kedepannya nuklir di negara ini akan dikelola untuk perdamaian dan pembangunan negara bukan untuk kebutuhan perang." Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menyampaikan 70 persen masyarakat di Indonesia sepakat potenasi tenaga nuklir yang dimiliki negara ini digunakan untuk perdamaian dan pembangunan bangsa diberbagai bidang.

"BATAN telah melakukan survei dan hasilnya 70 persen masyarakat di negara ini menghendaki kandungan nuklir yang dimiliki negara ini digunakan untuk perdamaian dunia dan pembangunan negara," kata Kepala BATAN Prof Dr Djarot Sulistio Wisnubroto, di Hotel Maleo Mamuju, Kamis.

Ia mengatakan, hanya 30 persen masyarakat Indonesia tidak menyetujui nuklir karena khawatir terhadap dampak yang ditimbulkan.

"Survei dilakukan lembaga independen dan tidak memiliki kepentingan, sehingga kedepannya nuklir di negara ini akan dikelola untuk perdamaian dan pembangunan negara bukan untuk kebutuhan perang," katanya.

Ia juga menyampaikan BATAN saat ini telah melakukan langkah sinkronisasi untuk upaya pengelolaan nuklir dan untuk membangun negara dengan pemerintah di 34 Provinsi di Indonesia.

"Nuklir akan dimanfaatkan untuk membangun berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, agar produksi dan kualitasnya meningkat yang tentu akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat negara ini," katanya.

Menurut dia, sumber daya manusia yang dimiliki BATAN untuk pemanfaatan dan pengelolaan nuklir telah disiapkan di Selolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN) di Kota Yogyakarta.

"Saat ini peneliti BATAN mencapai 2.800 orang, sudah berkurang dibandingkan masa pemerintahan Presiden BJ Habibie mencapai 4.000 orang. Mereka sudah banyak yang tua sehingga generasi peneliti sudah disiapkan di STTN Yogyakarta," katanya.(*).

  ★ antara  

Rusia Ingin Tingkatkan Kerja Sama

Hadiri Pelantikan Jokowi-JK, Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Ingin Tingkatkan Kerja SamaMenteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov. Foto: Galuh Yudistiranto

Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov selaku utusan khusus Federasi Rusia menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (20/10). Manturov dijadwalkan berada di Jakarta selama dua hari dan akan menghadiri beberapa pertemuan penting termasuk berbincang langsung dengan Presiden RI Joko Widodo.

Dalam wawancara bersama RBTH Indonesia seusai acara pelantikan Presiden Jokowi, Manturov menyampaikan Rusia akan terus berupaya memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia dan melakukan berbagai dialog konstruktif terkait bidang ekonomi. Rusia pun hendak meningkatkan kerja sama antarnegara, baik dalam bidang yang sudah ada maupun pengembangan bidang kerja sama baru.

“Presiden baru Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan strateginya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim,” kata Manturov. “Oleh karena itu, Rusia dan Indonesia memiliki sejumlah peluang baru untuk bekerja sama.”

Selain itu Manturov, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kerja Sama Bidang Ekonomi dan Perdagangan Khusus Indonesia-Rusia, mengungkapkan Rusia menargetkan peningkatan volume perdagangan antara kedua negara. Pada 2013, volume perdagangan antara Rusia dan Indonesia mencapai 3 miliar dolar AS. “Kami menargetkan pada akhir tahun ini omset perdagangan Rusia-Indonesia dapat meningkat hingga lima miliar dolar AS," tutur Manturov.

Manturov menambahkan, saat ini Indonesia tengah berupaya meningkatkan jumlah impor perdagangan. "Kami berharap Indonesia akan meningkatkan pasokan mesin dan produk teknis, serta pengembangan kerja sama militer-teknis dengan Rusia,” kata Manturov.

Selain dihadiri oleh Manturov, pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga dihadiri oleh beberapa kepala negara atau pemerintahan serta utusan khusus, seperti Sultan Haji Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, Perdana Menteri Papua Nugin Peter O'Nieill, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Haiti Laurent Salvador Lamonthe, Utusan khusus Jepang mantan Perdana Menteri Yasuo Fukuda, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully, Utusan khusus Belanda Dr. Tjeek Willink, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, dan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond. Selain kepala negara/pemerintahan dan utusan khusus, para duta besar dan berbagai perwakilan organisasi internasional yang ada di Jakarta pun turut hadir dalam peristiwa bersejarah tersebut.Tingkatkan Kerja Sama, Rusia Ingin Mengimpor Produk Pangan dari IndonesiaMenteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov (kiri) bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman dalam lawatannya ke Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (20/10). Foto: Galuh Yudistiranto

Pada Senin (20/10), Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman dalam lawatannya ke Indonesia selaku utusan khusus Federasi Rusia.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut, Manturov yang sebelumnya telah menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa Rusia ingin terus meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia. Ia menjelaskan, volume perdagangan antara Rusia dan Indonesia tahun lalu telah mencapai 3,5 miliar dolar AS. Untuk tahun ini, Rusia menargetkan volume perdagangan bilateral tersebut dapat meningkat hingga lima miliar dolar AS. “Kita harus bekerja keras agar target ini tercapai, sehingga hubungan ekonomi dan perdagangan antara negara kita bisa naik ke level yang lebih tinggi,” kata Manturov.

Dalam kesempatan tersebut, Manturov juga menyampaikan salah satu instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan kerja sama bilateral adalah pembentukan komisi bersama Rusia dan Indonesia. Sang menteri menyampaikan, dua minggu lalu ia baru saja ditunjuk menjadi Ketua Komisi Kerja Sama Bidang Ekonomi dan Perdagangan Khusus Indonesia-Rusia dari pihak Rusia. “Saya berharap anggota kabinet pemerintah Indonesia yang baru segera diumumkan, dan Indonesia segera menunjuk perwakilan untuk komisi bersama ini agar kita bisa lekas bekerja,” jelas Manturov.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD RI Irman Gusman sangat mengapresiasi dukungan pemerintah Rusia terhadap Indonesia. Menurut Irman, masa pergantian pemerintahan saat ini menuntut kedua belah pihak untuk bergerak cepat. “Tahun lalu saya diundang ke Moskow sebagai tamu kehormatan untuk menghadiri peringatan Hari Federasi Rusia, dan saat itu saya menyampaikan bahwa kita tak pernah melupakan hubungan Rusia dan Indonesia sejak dulu. Indonesia tahu bahwa Rusia akan selalu mendukung Indonesia, kami tak akan melupakan hubungan harmonis yang terjalin antara negara kita,” tutur Irman.

Irman yang didampingi oleh Wakil Ketua DPD RI G.K.R. Hemas beserta Pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI Mohammad Saleh, Emilia Contesa, dan Maya Rumantir, mengapresiasi kebijakan luar negeri Rusia saat ini yang lebih condong ke Asia. Menurut Irman, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia, khususnya di Asia Tenggara, Indonesia ingin meningkatkan kerja sama dengan Rusia di berbagai bidang, terutama pada sektor perdagangan dan industri.

 Harapkan Bantuan Indonesia 

Manturov yang hadir selaku utusan khusus Federasi Rusia dalam pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa Rusia memiliki banyak proyek yang bisa diusulkan pada pemerintah Indonesia. Menurut Manturov, ada banyak kerja sama di berbagai bidang yang berprospek sangat baik dan potensial.

“Dalam pidato pelantikan, Presiden Indonesia banyak berbicara mengenai upaya menjadikan Indonesia sebagai poros kekuatan maritim. Kami harap usulan-usulan dari pihak Rusia dapat membantu perkembangan Indonesia dalam bidang maritim,” kata Manturov.

Selain itu, Manturov juga menyampaikan keinginan Rusia untuk dapat mengimpor berbagai produk pangan dan hasil pertanian dari Indonesia. Sebagai reaksi atas sanksi yang dijatuhkan Barat pada Rusia awal Agustus lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan dekrit yang melarang atau membatasi impor produk peternakan, pertanian, bahan mentah, dan makanan dari negara pemberi sanksi ke Rusia. Embargo tersebut berlaku untuk jangka waktu satu tahun. “Kami melihat ini sebagai peluang baru untuk mengembangkan kerja sama di bidang pangan mengingat semua produk makanan dari Barat sudah dihentikan ke Rusia,” papar Manturov.Bulan Depan, Ketua Dewan Majelis Federal Rusia Akan Temui DPD RIKetua Dewan Majelis Federal Federasi Rusia Valentina Matviyenko akan bertemu dengan DPD RI pada November mendatang. Foto: TASS

DPD RI akan bertemu Dewan Majelis Federal Federasi Rusia di Gedung DPD RI pada 11-12 November mendatang.

Dalam lawatannya ke Indonesia pada Senin (20/10), Denis Manturov‎ selaku Menteri Perdagangan dan Industri Rusia hadir dalam pengucapan sumpah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Setelah menghadiri acara pelantikan, Manturov didampingi Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Mikhail Galuzin bersama rombongan delegasi Rusia lain bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman di Gedung MPR/DPR/DPD.

Dalam pertemuan tersebut, Manturov mengumumkan bahwa Dewan Majelis Federal Federasi Rusia akan bertemu dengan DPD RI di Gedung DPD RI pada 11-12 November mendatang. Menurut Manturov, pertemuan tersebut sangat penting untuk mendorong peningkatan hubungan kedua negara.

“Kehadiran Valentina Matviyenko selaku Ketua Dewan Majelis Federal Federasi Rusia merupakan bukti bahwa hubungan Rusia dan Indonesia semakin berkembang,” kata Manturov. “Kami berharap kunjungan itu akan mendorong peningkatan hubungan kerja sama antarnegara, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.”

Terkait proses pelantikan yang dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan utusan khusus, Manturov menilai bahwa saat ini Indonesia merupakan pelopor demokrasi di negara-negara Asia Tenggara. Partisipasi sejumlah kepala negara dan utusan khusus mancenegara dalam pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia membuktikan bahwa kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dalam membina hubungan dengan negara-nagara lain terbilang berhasil dan layak menjadi contoh untuk seluruh dunia.

 Putin dan Jokowi Diharapkan Segera Bertemu 

Di sela-sela perbincangan, Manturov menyampaikan bahwa pertemuan antara kedua kepala negara sangatlah penting. “Dalam waktu dekat, saya harap Presiden Putin dapat segera bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas berbagai isu dan masalah kunci terkait kerja sama bilateral Rusia dan Indonesia,” kata Manturov.

Ketua DPD RI Irman Gusman menyambut hangat harapan tersebut. Menurut Irman, dalam masa pergantian pemerintahan seperti sekarang ini, kedua belah pihak harus bergerak cepat. “Saya sudah pernah bertemu dengan Presiden Putin dan Matviyenko. Saya melihat di bawah kepemimpinan Presiden Putin, Rusia tumbuh begitu cepat,” kata Irman.Rusia Selalu Menjadi Sahabat IndonesiaKetua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman: Kami siap menjembatani kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dengan Rusia dalam berbagai sektor agar semua program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Foto: Galuh Yudistiranto

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman menyatakan DPD siap mendukung program kerja sama Rusia dan Indonesia di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan Irman pada Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov dalam pertemuan pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (20/10).

Dalam kesempatan tersebut, Irman menegaskan, sebagai bentuk komitmen DPD RI terhadap kerja sama Rusia dan Indonesia, DPD akan secara rutin berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo. “Kami siap menjembatani kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dengan Rusia dalam berbagai sektor agar semua program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik,” kata Irman. “Ini merupakan bentuk komitmen kami sebagai sahabat Rusia, supaya semua agenda yang dirancang dapat terlaksana dalam lima tahun ke depan.”

Menanggapi hal tersebut, Manturov sangat mengapresiasi dukungan positif dari DPD RI terhadap pemerintah Rusia. Manturov berharap kerja sama bilateral yang ditingkatkan tidak hanya di bidang industri dan perdagangan saja, tetapi juga di bidang militer, penerbangan, serta pengadaan suku cadang aviasi.

“Indonesia memiliki sejumlah pesawat tempur dan helikopter buatan Rusia. Kami berharap Rusia dan Indonesia bisa meneruskan kerja sama di bidang ini,” papar Manturov. Menurut sang menteri, Rusia telah memasok pesawat Sukhoi Superjet 100 untuk penerbangan sipil di Indonesia. “Namun, sayang sekali perusahaan Sky Aviation yang menjadi mitra kami saat membeli pesawat ini kini berada dalam kondisi finansial yang kurang baik. Oleh karena itu, kami berharap bisa mencari mitra-mitra baru untuk melaksanakan proyek pesawat Sukhoi Superjet 100 di Indonesia. Dengan demikian volume perdagangan antara negara kita akan meningkat,” terang Manturov.

Irman menilai ada beberapa hal penting yang harus menjadi prioritas kerja sama Rusia dan Indonesia dalam waktu dekat. Kerja sama perdagangan dengan Rusia dapat dilakukan dengan cara menambah kuota pembelian bahan bakar minyak dari Rusia.

“Sekarang jumlah impor minyak Indonesia mencapai tidak kurang dari 100 juta dolar AS per hari. Impor minyak sangat penting bagi Indonesia. Selama ini salah satu sumber pasokan minyak Indonesia berasal dari Azerbaijan, tapi kami hanya mendapatkan 50 ribu barel per hari,” kata Irman menjelaskan. Ia juga menyampaikan tahun lalu Indonesia hendak membeli sekitar 100 ribu barel minyak dari Rusia, namun hal tersebut belum dapat terwujud. “Mudah-mudahan jika kerja sama di bidang minyak ini bisa segera dilakukan, volume perdagangan tidak hanya mencapai lima miliar dolar AS, tapi bisa sampai delapan miliar dolar AS.”

Selanjutnya, Irman menyatakan sektor kerja sama lain yang harus ditingkatkan adalah di bidang industri militer. Ia menjelaskan, dalam satu tahun Indonesia meningkatkan anggaran untuk bidang pertahanan hampir delapan miliar dolar AS. Angka tersebut dapat terus meningkat, oleh karena itu kerja sama di bidang militer patut menjadi proyek prioritas.

Selain itu, Irman menyatakan bahwa Indonesia ingin meningkatkan ekspor dalam bidang minyak kelapa sawit. Irman mengatakan, DPD RI akan berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo agar segala hal yang telah dibicarakan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi agenda nyata. “Setidaknya sekali dalam enam bulan bisa kita melakukan evaluasi. DPD akan mengawasi bagaimana agenda tersebut berjalan sehingga kita bisa melihat kemajuan nyata di bidang perdagangan dan industri ini,” tutur Irman.

 Puji Duta Besar Rusia 

Dalam kesempatan tersebut, Irman Gusman yang didampingi oleh Wakil Ketua DPD RI G.K.R. Hemas beserta Pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI Mohammad Saleh, Emilia Contesa, dan Maya Rumantir juga menyampaikan apresiasinya pada Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Mikhail Galuzin. Menurut Irman, Galuzin telah bekerja sangat giat demi perkembangan hubungan kedua negara. “Kami bangga memiliki Dubes Rusia yang sangat aktif dan rajin,” kata Irman di hadapan sang menteri.

Menanggapi hal tersebut, Manturov menyatakan akan menyampaikan apresiasi ini kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. “Beliau pasti akan sangat senang mendengar hal ini. Kami dari Rusia, dan khususnya saya, berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kerja sama antara negara kita. Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan kerja sama di berbagai bidang,” kata Manturov.

Manturov dijadwalkan berada di Jakarta selama dua hari. Selasa (21/10) Manturov juga menghadiri pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

  ★ RBTH  

Mahasiswa Ubaya rancang lampu berbahan benang jahit

ilustrasi Lampu dipancarkan ke langit dari Lapangan Trafalgar untuk memperingati 100 tahun pecahnya Perang Dunia I di London, Inggris, Senin (4/8). (ANTARA FOTO/REUTERS/Paul Hackett/ox/14.)

Mahasiswa Program Studi Desain Manajemen Produk Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya Juvens Urjel merancang lampu belajar, lampu meja, dan lampu dinding berbahan dasar benang jahit.

"Idenya dari Light Craff yang merupakan UKM di dekat Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya Barat yang menggeluti hiasan lampu berbentuk bola yang terbuat dari benang jahit," katanya di kampus setempat, Selasa.

Menurut dia, UKM itu juga sudah melakukan ekspor produk lampu benang itu. "Jadi, hal itu menandakan pasar/market produk ini sudah jelas dan diterima masyarakat luar negeri," katanya.

Oleh karena itu, alumni SMAK Carolus Surabaya itu pun berkreasi dengan bentuk yang berbeda dan ada sentuhan kayu sebagai pemanis untuk memberi "sentuhan lebih" pada "Light Craff" agar lebih berkembang.

"S-Tube Lamp adalah nama produk kreasi kami yang tetap mempertahankan konsep bahan dasar benang jahit. S-Tube Lamp terdiri dari tiga bentuk, yakni lampu belajar, lampu meja, dan lampu dinding," katanya.

Cara pembuatan diawali dengan membuat barisan benang jahit yang diletakkan di atas akrilik. Setelah jumlah barisan benang mencukupi kemudian diberi lem.

"Ditunggu sampai lem mengering, kemudian ditarik menjadi lembaran benang. Lembaran benang ini dibentuk sesuai dengan pola atau bentuk yang diinginkan," katanya.

Selanjutnya, pola yang ada dikaitkan dengan ornamen tambahan berupa penyangga lampu yang terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu sisa peti kemas supaya biaya prosuksi minimal.

Kayu dibentuk dengan dipahat, lalu dilekatkan lampu benang yang sudah dibentuk dan akhirnya diberi instalasi lampu sekitar 5-10 what, sekaligus listriknya.

Dengan biaya produksi Rp 100 ribu per produk, ia optimistis produknya mampu bersaing di tengah maraknya handy craff lainnya. Juvens pun memasarkan produknya melalui social media.

Hampir sama dengan Juvens, Brian Wijaya dari jurusan yang sama dengannya, membuat kreasi tas dari bahan kulit. Mahasiswa asal Kota Malang ini memilih UKM Dewi Bralin dengan produknya olahan kulit sapi dan kerbau menjadi aksesoris bermotif Indian.

"Produk UKM Dewi Bralin yang berada di kawasan Buduran Sidoarjo itu berupa dompet, hand back, serta tas selempang," kata anak sulung dari pasangan Endy Wiyono dan Rinny Ratnawatie itu.

Brian pun mulai mengamati produk UKM Dewi Bralin yang hanya "segmented" kepada wanita, sehingga Brian menambahkan produk olahan kulit sapi dan kerbau dengan back pack (tas punggung) yang dapat dipakai kaum pria.

"MACOLE singkatan dari Masculine Cow Leather adalah nama produk buatan saya. Selain desain Indian bisa dikonsumsi pria dan wanita, saat ini pria sudah mulai banyak yang memperhatikan detail penampilan. Apa salahnya saya membuat tas ini untuk kaum saya," ulasnya.

Cara pengerjaan bahan kulit didapat dari UKM Dewi Bralin kemudian dibuat pola diatas kulit, digunting kemudian direkatkan dengan latex untuk menggabungkan bagian satu dengan yang lain. Setelah itu dilubangi pada bagian samping sebagai pemanis. Sedangkan untuk tali direkatkan menggunakan latex kemudian disambung dengan bagian lain dengan bantuan kancing mata itik. Setelah itu disulam.

"Karena ini produk kolaborasi antara UKM Dewi Bralin dan MACOLE, m Maka logo yang dipakai MACOLE sama seperti Dewi Bralin hanya saja bagian tengah ada penambahan," katanya.

  ★ antara  

Warisan SBY [III]

★ Optimisme Baru Ketahanan Energi Pengumuman bertuliskan 'Premium Habis' dipasang di SPBU di Jakarta

 Subsidi BBM capai ratusan triliun. Kuota pun dikhawatirkan jebol. 

Ruangan itu berukuran 10x15 meter persegi. Terletak di lantai 3 sebuah gedung BUMN di sektor energi. Tak ada yang istimewa.

Layaknya sebuah ruang pertemuan, perabotan standar tertata rapi. Puluhan meja bundar tersusun dalam beberapa kelompok.

Namun, pada Selasa 14 Oktober 2014, ruangan itu penuh sesak. Sebagian besar orang yang memenuhi ruangan berbusana rapi.

Hari itu, rencana besar digulirkan. Bertajuk “Skenario Bandung”, puluhan pakar dan pelaku di sektor energi berkumpul, arahnya satu, memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimisme baru.

Poin penting dari “Skenario Bandung” itu adalah adanya prakarsa yang menumbuhkan optimisme baru, penguatan, dan pemberdayaan sektor energi nasional.

"Memahami skenario-skenario untuk mengetahui berbagai tantangan yang bisa jadi muncul kelak sangat penting, khususnya bagi perencanaan pembangunan," kata Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UK4), Kuntoro Mangkusubroto, Selasa 14 Oktober 2014.

Kuntoro mengatakan, skenario-skenario yang dirumuskan bisa digunakan untuk menghasilkan perencanaan yang tepat guna memperkuat ketahanan energi nasional. Sebab, kepastian keamanan dan ketersediaan energi bagi masa depan adalah isu krusial bagi pemerintah sekaligus pembangunan ekonomi.

Sebaliknya, kata dia, ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan energi yang mungkin timbul, bisa berakibat fatal bagi masa depan energi Indonesia. Ujung-ujungnya, pertumbuhan industri strategis tak berjalan. Harganya pun bisa berubah.

Ya, isu energi telah menjadi sangat penting. Selama puluhan tahun, permasalahan energi selalu menjadi tema sentral. Maklum, produk yang dihasilkan langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari kebutuhan listrik, gas, hingga bahan bakar minyak (BBM).

Senin, 20 Oktober 2014, Indonesia mempunyai pemimpin baru. Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, resmi dilantik di hadapan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Era baru pemerintahan pun dimulai, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Tak terkecuali di sektor energi.

Selama satu dasawarsa terakhir, di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sektor energi mengalami pasang surut. Banyak prestasi dicapai, meski tak sedikit perlu pembenahan.

Dewan Energi Nasional bahkan mengingatkan, ketahanan energi di dalam negeri cukup mengkhawatirkan. Pasokan energi hanya cukup untuk 20 hari. Itu pun dikategorikan cadangan operasional, bukan cadangan penampungan.

Terlepas dari kondisi itu, selama dua periode kepemimpinan SBY, banyak warisan energi yang ditinggalkan.

 Pengendalian BBM Bersubsidi 

Dua bulan jelang berakhirnya masa Pemerintahan SBY, kebijakan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi digulirkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat itu, Jero Wacik, mengeluarkan kebijakan untuk menjaga kuota BBM bersubsidi selama 2014 tidak melebihi kuota yang sudah ditetapkan Pemerintah bersama DPR.

Kebijakan itu beralasan, mengingat hingga semester pertama 2014, realisasi penyaluran BBM bersubsidi sudah mencapai 22,91 juta kilo liter (KL). Jumlah ini lebih tinggi dari kuota yang direncanakan sebanyak 22,81 juta KL. Sementara itu, pada periode sama 2013 mencapai 22,74 juta KL.

Kenaikan volume BBM bersubsidi ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), dalam 3 tahun terakhir, rata-rata angka penjualan mobil mencapai 1,1 juta unit per tahun, sedangkan motor 7,6 unit per tahun. Sementara itu, untuk 2014, target penjualan mobil adalah 1,25 juta unit dan motor 8 juta unit.

Meskipun telah dilakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada Juni 2013, tingginya disparitas harga BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi telah mengakibatkan migrasi pengguna BBM non subsidi ke BBM subsidi. Kondisi itu diperparah dengan masih terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya jenis solar.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah kemudian bertindak cepat. Kebijakan pengendalian tertentu diterapkan, dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang antara lain melarang penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas, pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan transportasi laut non pelayanan rakyat serta non perintis.

Perkiraan penghematan dari implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 ini adalah 0,46 juta KL. Perinciannya, bensin 0,15 juta KL, sedangkan solar 0,31 juta KL.

BPH Migas pun melakukan pengawasan dengan target penghematan penggunaan BBM bersubsidi jenis minyak solar sebanyak 0,50 juta KL.

Selanjutnya, program konversi BBM ke bahan bakar gas juga diperkirakan memberikan penghematan terhadap penggunaan premium sebesar 0,09 juta KL. Saat ini, terdapat 27 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 2 mobile refueling unit (MRU) di Jabodetabek, Jawa Timur, dan Palembang.

Selain itu, pengurangan Nozzle BBM public service obligation (PSO) yang dilaksanakan di 59 kota/kabupaten siap BBM PSO diharapkan dapat memberikan penghematan 0,95 juta KL dengan rincian bensin 0,67 juta KL dan solar 0,28 juta KL.

 Harga BBM Bersubsidi 

Presiden SBY bukannya tidak berupaya untuk menekan subsidi BBM. Pada 2005, ketatnya ruang fiskal yang diwariskan Megawati membuat SBY harus menaikkan premium dari Rp 2.400 per liter menjadi Rp 4.500 per liter.

Kemudian, ketika mini krisis di Indonesia pada 2008, pada Mei, premium kembali dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter.

Namun, harga premium sebesar Rp 6.000 tersebut hanya bertahan beberapa bulan. Pada November 2008, SBY menurunkan harga premium menjadi Rp 5.500 per liter. Selanjutnya, pada Desember tahun yang sama, premium diturunkan kembali menjadi Rp 5.000 per liter.

Tidak berhenti di situ, pada awal 2009, yang diketahui menjelang masa jabatan SBY berakhir dan masuk masa kampanye pemilihan presiden baru periode 2009-2014, SBY kembali menurunkan harga BBM menjadi Rp 4.500 per liter.

Harga tersebut bertengger hingga 2013, dengan perjuangan yang keras meminta izin ke DPR, harga premium dinaikkan kembali menjadi Rp 6.500 per liter.

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin besar, mengakibatkan kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial terkendala. Khususnya yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur.

Sementara itu, subsidi BBM pada kenyataannya justru dinikmati oleh sebagian besar masyarakat menengah atas. Untuk itu, pemerintah telah berusaha agar tekanan yang berasal dari kenaikan konsumsi BBM bersubsidi dapat dikelola dan diminimalkan dampaknya bagi masyarakat.

Langkah-Iangkah seperti penghematan dan pengendalian belanja pemerintah, optimalisasi penerimaan negara serta pengendalian BBM bersubsidi dan konversi BBM bersubsidi ke gas telah dan akan terus dilakukan.

Meski demikian, langkah-Iangkah tersebut belum mencukupi untuk membiayai kenaikan konsumsi BBM bersubsidi yang merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan opsi kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Harga BBM bersubsidi di Indonesia saat ini sebenarnya sudah termasuk salah satu yang terendah di negara tetangga, sehingga berpotensi adanya penyelundupan.

 Penghapusan Subsidi Listrik 

Pada sektor kelistrikan, guna mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, Pemerintahan SBY menghapus subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan pelanggan tertentu.

Upaya itu dilakukan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, serta mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penghapusan subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik itu dilakukan secara bertahap untuk golongan pelanggan tertentu, yaitu golongan pelanggan industri menengah (I-3) yang non go public, golongan pelanggan rumah tangga (R-1 1.300 VA, R-1 2.200 VA, dan R-2 3.500 VA s.d 5.500 VA), golongan pelanggan pemerintah (P-2 di atas 200 kVA), dan penerangan jalan umum (P-3) setiap dua bulan yang diberlakukan mulai 1 Juli 2014.

Saat ini, tantangan yang dihadapi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah bagaimana cara untuk mempercepat rasio elektrifikasi, dengan tiap tahun terdapat minimal 3 juta sambungan baru. Pada 2013, konsumsi listrik telah mencapai 876 kWh/kapita dan akan terus meningkat hingga 1.300 kWh/kapita pada 2020.

Kondisi itu perlu segera diantisipasi, sehingga dibutuhkan kesiapan penyediaan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 7-8 persen, dan permintaan tenaga listrik sekitar 9 persen per tahun atau penambahan daya sekitar 5.000 MW.

Hingga Desember 2013, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 80,51 persen dan meningkat 13 persen dalam tiga tahun terakhir.

Sebuah pekerjaan besar bagi BUMN di sektor kelistrikan itu. Dengan belanja modal Rp 50 triliun per tahun, PLN dan semua stakeholder harus bekerja keras untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan.

Beberapa di antaranya adalah pembangunan proyek transmisi listrik 500 kilovolt (kV) Sumatera dan transmisi interkoneksi listrik Sumatera-Jawa.

Kedua proyek yang dicanangkan pembangunannya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung itu dinilai strategis untuk memperkuat pasokan listrik ke Sumatera dan menghubungkan listrik antara Sumatera dan Jawa.

“Proyek transmisi 500 kV trans Sumatera ini seperti interkoneksi Jawa-Bali,” ujar Chairul.

Proyek transmisi 500 kV Sumatera itu membentang sepanjang sisi timur Pulau Sumatera. Jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi ini akan berfungsi sebagai “jalan tol listrik” Sumatera yang menyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit ke pusat-pusat beban di Pulau Sumatera.

Total beban puncak di Sumatera saat ini sekitar 4.483 MW dan beban listrik di Sumatera tumbuh rata-rata 10 persen per tahun. Pembangunan jaringan transmisi ini akan memperkuatan sistem kelistrikan Sumatera dan juga secara signifikan akan mengurangi pemakaian BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Proyek transmisi 500 kV Sumatera ini merupakan proyek pembangunan transmisi pertama yang menggunakan skema pembiayaan serta pembangunan penuh dilakukan oleh developer, dan selanjutnya dalam jangka panjang akan dimiliki PLN.

Bila semua tahap pembangunan ini selesai, ditargetkan pada 2020 telah tersedia “jalan tol listrik” Sumatera yang menghubungkan Muara Enim di Sumatera Selatan hingga Medan di Sumatera Utara.

 Pemurnian Mineral di Dalam Negeri 

Kebijakan yang ikut memukul perusahaan tambang besar ini, menjadi salah satu aturan yang banyak disorot.

Pemerintahan era SBY menyatakan, guna menindaklanjuti amanat UU No. 4 Tahun 2009, khususnya terkait dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Inti dari peraturan pemerintah itu adalah pemegang kontrak karya dan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam, hanya diperbolehkan melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu, jika telah melakukan kegiatan permurnian.

Artinya, sejak 12 Januari 2014, pemegang IUP operasi produksi dan pemegang kontrak karya dilarang melakukan penjualan bijih (raw material/ore) ke luar negeri.

Hasil pengolahan dalam bentuk konsentrat tembaga, pasir besi, bijih besi, seng, timbal, dan mangan diperbolehkan dijual ke luar negeri hingga fasilitas pemurnian selesai paling lambat tiga tahun sejak Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 diundangkan.

Otoritas terkait, khususnya Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, pun siap mengawal aturan itu. "Pokoknya, per tanggal 12 Januari jam 00.00 WIB, semua mineral mentah tidak boleh diekspor," ungkap Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

Beberapa perusahaan tambang besar, seperti PT Newmont Nusa Tenggara, pun ikut cemas. Mereka terhambat dalam mengekspor mineral mentahnya.

Newmont beralasan, larangan ekspor mineral mentah memicu kerugian bagi perusahaan.

Bahkan, Newmont dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership B.V. (NTPBV), suatu badan usaha yang berbadan hukum Belanda, pada Selasa 1 Juli 2014, sempat mengajukan gugatan ke arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor itu.

Mereka menyebut adanya regulasi pemerintah itu, mengakibatkan dihentikannya kegiatan produksi di tambang Batu Hijau dan menimbulkan kesulitan serta kerugian ekonomi terhadap para karyawan Newmont, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun, Newmont akhirnya mencabut gugatan arbitrase mereka di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) setelah pemerintah membuka negosiasi formal dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Newmont.

 Renegosiasi Harga Gas Tangguh 

Momentum “keberhasilan” di era Pemerintahan SBY juga terlihat dalam renegosiasi harga jual gas LNG Tangguh, Papua. Tim renegosiasi pemerintah Indonesia dan pembeli dari Fujian, Tiongkok, sepakat untuk besaran harga jual gas itu.

Terhitung mulai 1 Juli 2014, harga jual gas LNG Tangguh ke Fujian berubah menjadi US$ 8 per mmbtu (juta british thermal unit) dari sebelumnya US$ 2,7 per mmbtu. Batasan maksimum harga JCC (Japan Crude Cocktail /harga acuan minyak mentah Jepang) yang sebelumnya sebesar US$ 38/bbl, kini ditiadakan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saat itu, Jero Wacik, menjelaskan, pada 2006, sempat dilakukan renegosiasi. Pihak penjual dan pembeli sepakat untuk menaikkan harga batas atas JCC menjadi US$ 38/bbl. Dengan kenaikan harga JCC, maka harga gas Tangguh meningkat menjadi US$ 3,3 per mmbtu.

Pada 2010, kembali terjadi renegosiasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan harga. Selanjutnya, pada 2012, usai bertemu dengan Presiden China Hu Jintao, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saat itu, Jero Wacik, untuk melakukan renegosiasi harga gas Tangguh yang dijual ke Fujian, karena menurut Presiden masih belum fair, di tengah harga minyak dunia yang terus berubah harganya.

“Amendment agreement kontrak baru ditandatangani pada 20 Juni 2014. Kita sepakati harga gas yang baru, ini merupakan kesepakatan yang luar biasa," ujar Jero.

Kontrak LNG Tangguh merupakan kontrak ekspor LNG ke Provinsi Fujian, Tiongkok yang disahkan pada 2002 dan masih berlangsung hingga saat ini.

Perjanjian penjualan gas Tangguh itu ditandatangani Presiden Megawati pada 2002 dengan mematok harga flat yang sangat murah, yaitu US$ 3,3 per juta british thermal unit (MMBTU) selama 20 tahun.

Nilai kontrak ini sangat jauh di bawah harga pasaran internasional LNG saat ini, yaitu sekitar US$ 20 per MMBTU. Bahkan, lebih rendah dari harga di ladang gas lain, seperti LNG Bontang yang diekspor ke Jepang.

Direktur Eksekutif Reforminer Institut, Pri Agung Rakhmanto, menilai, salah satu pencapaian yang dinilai berhasil di era Pemerintahan SBY adalah renegosiasi harga gas Tangguh. Meskipun, kesepakatan itu dinilai biasa, karena selama empat tahun boleh dikaji ulang.

“Pencapaian di sektor energi pasti ada. Tapi, jika dilihat, tantangan di sektor energi lebih cepat pertumbuhannya dibanding pencapaian itu sendiri,” ujar dia kepada VIVAnews.

Namun, dia mengingatkan masih besarnya subsidi BBM yang dikhawatirkan tembus di atas Rp300 triliun. Bahkan, kuota BBM bersubsidi juga diperkirakan jebol tahun ini.★ Jalan Siput Internet di Era SBY Ilustrasi penggunaan internet.

 Penapisan ikut dituding sebagai penyebab koneksi lemot. 

Sebut saja namanya Wati. Lulusan sekolah menengah atas ini ingin berbakti pada kampung halamannya di Pulau Buru dengan melamar menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ada beberapa posisi CPNS yang dibuka. Pendaftaran CPNS dilakukan secara online.

Namun, kampungnya di pelosok pulau di Provinsi Maluku itu tak memiliki koneksi Internet yang memadai. Wati lalu meminta tolong pada sepupunya yang bermukim di Kota Ambon untuk mendaftarkannya melalui Internet di Ibu Kota Provinsi Maluku itu.

Tapi, “Di Ambon, juga susah Internet, harus cari warung Internet,” kata Donny BU, peneliti senior di Information and Communication Technology (ICT) Watch, ditemui VIVAnews pada awal Oktober 2014 ini. Sepupu Wati pun pergi ke warung Internet. Ternyata, warnet sudah penuh dengan orang yang sibuk mendaftarkan diri atau kenalan menjadi CPNS.

Wati akhirnya berhasil mendaftarkan diri. Namun, dia menemukan kenyataan pahit, kebanyakan yang mendaftarkan diri untuk posisi CPNS di Pulau Buru berasal dari luar kampungnya.

Jadi, kata Donny, alih-alih efisiensi dan menghindarkan korupsi dengan pendaftaran secara online, yang muncul justru kesenjangan dan inefisiensi baru. “Pemerintah bicara e-government, tapi infrastruktur tidak ada, yang ada ya kesenjangan,” kata pengajar di Universitas Bina Nusantara itu.

 Kesenjangan Digital 

Hingga akhir 2013, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pengguna Internet Indonesia menembus angka 71,19 juta, meningkat 19 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Samuel Abrijani Pangerapan, baru 28 persen dari populasi Indonesia, masih jauh dari target 50 persen populasi seperti tercantum dalam Millennium Development Goals pada 2014.

Penetrasi Internet tertinggi di Jakarta, 42,8 persen. Terendah, Papua Barat dengan hanya 15 persen. Secara umum, kata Samuel, penetrasi Internet di kawasan timur Indonesia sangat kecil, jauh di bawah rata-rata nasional.

Dan sebagian besar koneksi Internet itu mengandalkan jaringan telepon seluler atau nirkabel 2G atau 3G. Masyarakat Telematika (Mastel) menyatakan, hanya 3 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses pita lebar atau generasi keempat. Dan jelas, akses ini terbatas di kota-kota besar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Tak mengherankan, kecepatan Internet di Indonesia tergolong parah di skala global. Tahun 2014, kecepatan rata-rata adalah sekitar 2,5 megabite per detik (Mbps) alias urutan ke-101 dari seluruh negara. Posisinya jauh di bawah Singapura yang menduduki peringkat 21, Malaysia di urutan ke-69, dan Vietnam di posisi 90. Sementara itu, urutan pertamanya diduduki oleh Korea Selatan dengan kecepatan rata-rata 24,6 Mbps.

Padahal, kata Ketua Umum Mastel Setyanto P Santosa, koneksi pita lebar berkorelasi positif dengan produk domestik bruto sebuah negara. "Dalam studi yang dilakukan Bank Dunia pada 2009, sudah dinyatakan bahwa setiap kenaikan 10 persen penetrasi TIK (Broadband atau pita lebar) akan meningkatkan Produk Domestik Bruto sebesar 1,38 persen," katanya, Selasa 26 Agustus 2014.

Indonesia, kata Setyanto, sebenarnya bisa menjadi salah satu negara yang mengambil manfaat ekonomi dari keberadaan kemajuan teknologi. Indonesia bisa meraih keuntungan, seperti pada sektor pembangunan, bisnis, transportasi, perdagangan, kesehatan, dan pendidikan yang saat ini membutuhkan telekomunikasi di dalamnya.

"Pengguna internet Indonesia sudah mencapai angka 75 juta, 80 persennya berusia antara 15-55 tahun dan pada umumnya, kita masih menggunakan jaringan nirkabel (wireless) jadi sinyalnya ndut-ndutan," ucapnya.

Pengguna Internet Indonesia menembus angka 71,19 juta, meningkat 19 persen dari tahun sebelumnya (VIVAnews/Amal Nur Ngazis)

 Perpres Pita Lebar 

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, tahun 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK). Berbekal dana Universal Service Obligation (USO) yang berasal dari para penyelenggara jasa Internet sebesar Rp2,4 triliun, pemerintah mencoba memperluas akses Internet ke pelosok-pelosok dengan menghadirkan koneksi Internet yang mengandalkan satelit.

Sepanjang 2010-2012, diadakan 5.748 unit PLIK dan 1.907 MPLIK. Hasilnya, sebagian bekerja dengan baik, namun sebagian besar justru menyisakan masalah. Ada yang tak efektif karena tak ada sumber daya listrik, kondisi lokal yang sulit dijangkau, korupsi, penyalahgunaan, dan sebagainya.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat sampai kemudian membentuk Panitia Kerja untuk mengusut proyek ini. “Ditemukan banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya,” kata anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, April 2013. DPR juga merekomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit proyek ini.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Helmy Fauzi mengungkapkan temuan panja di sejumlah daerah mengindikasikan program itu salah sasaran. Menurut dia, banyak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya bahkan menimbulkan kekisruhan dengan pemerintah daerah setempat.

“Misalnya, dalam satu peresmian ditandatangani oleh bupati dengan seremoni, tetapi berikutnya bupati tidak tahu ke mana barang itu. Itu salah satu contoh,” ujarnya kepada VIVAnews.

Temuan lain, program layanan internet kecamatan ini diperjualbelikan, sehingga bergeser fungsinya dari upaya menciptakan komunikasi Internet yang murah untuk masyarakat menjadi semacam warnet biasa. “Yang kadang-kadang perangkat komputernya digunakan untuk main game, dan tempatnya justru di pusat-pusat perkotaan dekat dengan warnet-warnet biasa. Itu misalnya di Bangka Tengah, Bangka Belitung,” kata dia.

Kementerian Kominfo tidak memungkiri ada persoalan di lapangan dalam pelaksanaan proyek itu. Tifatul Sembiring, Menteri Kominfo, juga telah menjelaskan soal program ini di depan DPR. Dan sampai akhir masa jabatan Tifatul yang mundur dua pekan sebelum masa jabatan habis karena terpilih sebagai anggota DPR, kasus PLIK/MPLIK ini menggantung.

Selain PLIK/MPLIK, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menyadari perlunya koneksi pita lebar ini. Di awal pemerintahan, pada 2009, SBY telah mencanangkan “Indonesia Tersambung” dari Sabang sampai Merauke. Mei 2013, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meresmikan groundbreaking pembangunan jaringan fiber optic broadband atau pita lebar Palapa Ring Sulawesi-Maluku-Papua di kantor PT Telkom Ternate.

Palapa Ring ini adalah pembangunan jaringan serat optik dan telah menyambungkan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk tahap Sulawesi Papua Cable System ini akan memakan biaya lebih kurang Rp 2 triliun yang sepenuhnya dikerjakan PT Telkom Indonesia Tbk.

Menjelang akhir masa kepresidenan, SBY mengeluarkan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2014 tentang panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan pitalebar (Broadband) di wilayah Indonesia periode 2014-2019. Perpres ini kemudian ditindaklanjuti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan meluncurkan Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019.

RPI mengatur lima sektor prioritas pembangunan pita lebar yang ditetapkan, yaitu e-pemerintah, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik, dan e-pengadaan. Investasi yang diperkirakan hingga 2019 mencapai Rp 278 triliun atau sebesar 0,46 persen dari pendapatan domestik bruto. Kontribusi APBN dalam investasi tersebut diperkirakan sebesar 10 persen, sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta.

Targetnya, pada 2019, prasarana pita lebar dalam bentuk akses tetap diharapkan sudah menjangkau wilayah perkotaan, 71 persen rumah tangga. Sementara itu, di daerah pedesaan diharapkan dapat menjangkau 49 persen rumah tangga yang ada.

"Infrastruktur broadband ini khususnya untuk meningkatkan produktivitas dari sisi ekonomi,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, di acara peluncuran RPI, Rabu 15 Oktober 2014.

Wakil Menteri PPN/Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, menyatakan, setiap 10 persen penetrasi Internet di negara berkembang akan meningkatkan 1,5 persen produktivitas pekerja di negara tersebut. Setiap 10 persen peningkatan penetrasi Internet, mendorong 1,38 persen pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, sedangkan di negara maju sebesar 1,2 persen.

"Apabila desa-desa kita dan saudara-saudara kita di daerah terpencil mempunyai akses Internet, kreativitas yang baik, daya saing meningkat dan kesenjangan akan menurun," kata Lukita.

Namun, pakar teknologi informasi, Onno W Purbo, berpendapat lain soal konektivitas yang lemot ini. Onno W. Purbo mengatakan, secara logika internet mempunyai kecepatan yang tinggi, karena fiber optiknya ada di "depan hidung", jadi tinggal "menarik" saja.

Menurut Onno, meskipun koneksi pita lebar sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, jika server masih berpusat di Amerika, maka koneksi tetap bisa lamban. Belum lagi, koneksi ke server di Amerika itu pun masih pula harus melewati Singapura sebagai hub untuk Asia Tenggara.

 Blokir dan Penapisan 

Penapisan juga dituding sebagai penyebab koneksi lemot. Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik mengatur, penyedia jasa Internet bertanggung jawab atas konten yang melalui infrastrukturnya. Para penyedia jasa Internet harus menggunakan filter untuk menyaring laman atau konten yang dianggap menyebarkan pornografi, perjudian, atau yang dianggap membahayakan atau melanggar hukum.

Sebagian besar penyedia jasa Internet menggunakan filter DNS Nawala yang dikelola Yayasan Nawala Nusantara.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga membangun daftar hitam situs negatif sendiri yang diberi nama Trust Positif. ICT Watch melaporkan, per Maret 2014, untuk kategori “pornografi internasional”, terdapat 744.032 domain dan 54.795 situs yang masuk dalam daftar hitam. Jika Nawala memiliki prosedur keluhan, Trust Positif ini hanya menyediakan alamat e-mail aduan. Jika sebuah situs masuk daftar hitam, penyedia jasa Internet wajib menindaklanjutinya.

Alhasil, sejumlah situs baik-baik turut menjadi korban blokir penyedia karena masuk dalam daftar yang disusun Kominfo ini. Situs www.malesbanget.com misalnya, ikut kena blokir karena mengandung kata “male” dan “bang”, dua kata yang terasosiasi dengan pornografi dalam Bahasa Inggris.

Namun, sejumlah konten atau situs yang banyak dikeluhkan masyarakat juga masih tetap eksis. ICW Watch misalnya, pernah melaporkan sebuah video yang berisi ceramah seorang pemuka Front Pembela Islam (FPI) yang menyatakan “halal membunuh anggota Jemaat Ahmadiyah”. Namun, video ini tetap beredar di situs YouTube.

ICT Watch sudah berusaha mencari tahu siapa penyusun daftar hitam di Trust Positif ini. Dan investigasi itu gelap, berujung di birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Sudah dia yang kasih izin, dia yang awasi, dia yang blokir, powerful sekali,” kata Donny BU, peneliti senior ICT Watch. “Apa bedanya dengan Deppen 2.0,” kata Donny menyebut singkatan nama Departemen Penerangan yang di masa Orde Baru bisa menentukan nyawa penerbitan.

Penerapan berlebihan UU ITE ini bukan saja menimpa situs atau domain. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) mencatat, sejak UU No 11 Tahun 2008 itu berlaku, sudah lebih dari 60 kasus kriminalisasi atas apa yang dilakukan orang di ranah online atau Internet. Rata-rata, mereka dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 (1) yang mengatur soal pencemaran nama baik.

Seseorang bisa dijerat karena informasi atau komentar di Facebook, Twitter, status BlackBerry Messenger, pesan singkat, dan komentar di berita di media online.

Ancaman pidananya tak main-main. Penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum Rp 1 miliar. Untuk dibandingkan, pasal 310 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ancaman hukumannya maksimal 1 tahun 4 bulan penjara atau denda maksimal Rp 4.500.

Dua kali sudah pasal-pasal di UU ITE ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi menolak menghapuskan aturan itu, karena menilai nama baik, martabat atau kehormatan seseorang adalah kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana dan konstitusi.

Tahun 2009, MK juga menyatakan sanksi yang lebih besar di UU ITE itu wajar, karena mengingat distribusi dan penyebaran informasi lewat Internet lebih cepat, berjangkauan luas dan memiliki dampak masif. Langkah terakhir, setelah dilobi, Kominfo bersedia mengajukan revisi atas UU ITE tersebut, namun DPR menolak melakukannya.

Awal Oktober 2014 ini, sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi yang prihatin dengan UU ITE ini, kemudian bersepakat untuk kembali mengajukan revisi. ICT Watch, SAFENET, Elsam, Aliansi Jurnalis Independen, Lembaga Bantuan Hukum Pers, dan beberapa lembaga lainnya berhimpun membentuk Koalisi Internet Tanpa Ancaman (KITA).

“Pilihannya, apakah merevisi sejumlah pasal dalam Undang-undang ITE atau mengajukan draf rancangan undang-undang baru,” kata Wahyudi Djafar, juru bicara KITA. Mereka berharap banyak pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla nanti lebih serius memperhatikan isu Internet ini.(art)

  ★ Vivanews  

Warisan SBY [I]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi melepaskan jabatan sebagai kepala negara Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014. Selama dua periode, SBY telah memegang tampuk kekuasaan pemerintahan.

Sepuluh tahun bukan waktu yang pendek untuk menilai hasil kinerja sebuah pemerintahan. Selama menjadi presiden, SBY telah menelurkan sejumlah kebijakan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Namun, SBY juga meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah dan menyisakan persoalan.

VIVAnews memilih sembilan "Warisan SBY" selama masa pengabdian satu dasawarsa itu.★ Mimpi Sehat dan Sejahtera di Era SBY Warga menunjukkan kartu BPJS usai mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di Kantor BPJS, Jakarta

 SBY dukung penerapan BPJS. Tapi anggaran kesehatan masih belum layak. 

"Itu bukan janji bung! Itu bukti. Kita telah membuktikan diri sepuluh tahun terakhir ini banyak sekali program pro-rakyat dilakukan."

Puluhan orang tampak memadati Kantor Cabang Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Oktober 2014. Siang itu, sejumlah orang tampak berdiri, berderet di depan loket kantor yang terletak di Jalan Proklamasi No 94 A.

Sebagian yang lain memilih duduk di kursi menunggu giliran. Semua kursi di ruang pendaftaran penuh terisi.

Menurut petugas jaga, ini merupakan pemandangan sehari-hari. Keriuhan itu sudah terjadi sejak pemerintah meresmikan pelaksanaan BPJS Kesehatan awal tahun ini.

Kantor yang terletak di depan Polsek Metro Menteng ini hanya melayani sekitar 150 orang setiap hari. Mereka terpaksa membatasi jumlah pendaftar dengan alasan keterbatasan pegawai.

Lengkingan pengeras suara dan antrean panjang tampaknya sudah menjadi sesuatu yang lumrah di kantor BPJS Kesehatan. Tak hanya di Jakarta, namun juga di daerah lain.

Warga berbondong-bondong datang guna mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, program yang diklaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai warisannya setelah sepuluh tahun memimpin republik ini.

Di sejumlah kesempatan, SBY mengatakan akses warga, terutama yang miskin, terhadap layanan kesehatan yang baik merupakan tantangan semua negara, termasuk Indonesia. Mereka yang kaya bisa berobat ke dokter terbaik. Sementara yang papa, hanya bisa pasrah.

Untuk itu, pada 1 Januari 2014 pemerintah meluncurkan BPJS Kesehatan. "Ini kebijakan revolusioner. Kita bangga Indonesia memiliki sistem jaminan sosial terbesar di dunia, mencakup 126 juta penduduk," ujar SBY saat berpidato di parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014.

Ia mengatakan, dengan sistem tersebut peserta BPJS berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan apa pun penyakit yang diderita. SBY mengklaim, hingga awal Agustus 2014, BPJS telah memberi jaminan kesehatan kepada lebih dari 126,4 juta penduduk.

Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp 19,93 triliun di APBN untuk program tersebut. Dana itu akan digunakan untuk melindungi 86,4 juta warga miskin dan kurang mampu melalui asuransi kesehatan.

Namun, klaim itu dibantah Ah Maftuchan. Pengamat kebijakan publik asal Perkumpulan Prakarsa ini mengatakan, BPJS bukan murni produk kebijakan SBY.

Pasalnya, Undang –Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi dasar BPJS sudah ada sejak 2004 pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia justru menyayangkan, karena SBY baru mengesahkan UU BPJS pada 2011.

Padahal seharusnya beleid itu sudah ada dua tahun setelah UU SJSN diteken. SBY juga dinilai setengah hati dalam melaksanakan UU BPJS. Hal itu bisa dilihat dari kemauan politik pemerintah untuk menanggung premi warga miskin.

Pemerintah seharusnya membiayai premi masyarakat yang tidak mampu. Namun faktanya, warga yang preminya ditanggung pemerintah jumlahnya masih sangat terbatas.

Selain itu, SBY juga dinilai tak mampu memadukan program BPJS dengan program jaminan kesehatan di daerah. SBY dinilai tak mampu menjalankan UU SJSN dan BPJS dengan baik sesuai regulasi dan konstitusi.

“SBY melakukan itu karena keterpaksaan politik semata,” ujar peneliti Prakarsa ini saat ditemui di kantornya, Rabu, 15 Oktober 2014.

Selain itu, SBY juga dianggap gagal di bidang kesehatan karena tak mau melaksanakan UU Kesehatan, khususnya terkait anggaran. Sesuai UU, alokasi anggaran untuk kesehatan seharusnya minimal 5% dari total APBN.

Namun, hingga menjelang lengser, SBY hanya mengalokasikan anggaran untuk kesehatan di bawah 3%. Akibatnya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia rendah. Pada 2013 Indonesia berada di urutan 108 dari 187 negara yang disurvei. Kasus gizi buruk pada balita juga terus meningkat. Sementara kematian akibat HIV/AIDS meningkat hingga 400%.

 PNPM 

Selain BPJS, program lain yang diklaim berhasil adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. SBY mengatakan, PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berhasil menekan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.

Menurut dia, sekitar enam puluh juta orang, baik di perdesaan maupun di perkotaan menikmati manfaat dari program tersebut.

"Ini adalah contoh konkrit, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat secara riil mengubah nasib rakyat. Dari perjalanan saya keliling tanah air, saya selalu mendengar harapan dari masyarakat agar program PNPM ini dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan," ujar SBY dalam pidato kenegaraan memperingati HUT Kemerdekaan di gedung MPR, DPR, DPD RI Jakarta 15 Agustus 2014 lalu.

Ia mengklaim telah berhasil menekan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Namun, hal itu dibantah Prakarsa.

Lembaga yang peduli pada isu kesejahteraan ini justru menilai SBY gagal memenuhi janjinya mengentaskan kemiskinan. Saat awal menjabat sebagai presiden pada periode kedua, SBY berjanji akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 8-10%.

Namun, hingga Maret 2014 SBY hanya mampu menurunkan kemiskinan sekitar 2,25%. “2009 angka kemiskinan 14,4%. Sementara pada Maret 2014 11, 25%,” ujar pengamat kebijakan publik Prakarsa, Ah Maftuchan. Menurut dia, hal itu terjadi karena program pengurangan kemiskinan tak efektif.

Hal senada disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Direktur Riset FITRA Yenny Sucipto mengatakan, pemerintahan SBY telah mengeluarkan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 402,4 triliun selama 2006-2012. Namun, pemerintahan SBY gagal mengurangi angka kemiskinan, terhitung rata-rata hanya berkurang 0,9% dalam waktu 6 tahun.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga merupakan bagian dari program ‘pro rakyat’ yang dinilai berhasil oleh SBY. BLT masuk dalam 12 program pengentasan kemiskinan. Dalam program tersebut, SBY bahkan menjadikan BLT sebagai program prioritas.

Pada tahun 2006 pemerintah menggelontorkan Rp 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Sementara, pada tahun 2007 pemerintah menelorkan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat.

Program ini dimaksudkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten dan 348 kecamatan. Bantuan ini mencakup bantuan tetap, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan. Namun, sejumlah kalangan menilai BLT tak menjawab masalah kemiskinan di Indonesia.

 Pendidikan 

Pemerintahan SBY mengklaim berhasil meningkatkan kualitas dan memperluas akses pendidikan masyarakat. SBY menyatakan, program pendidikan gratis sudah berjalan baik.

Hal itu bisa dilihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Capaian itu bisa diraih melalui program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar yang digulirkan sejak 2005 dan BOS untuk sekolah setingkat SMA yang digulirkan sejak 2012-2013 melalui program pendidikan menengah universal (PMU).

Pemerintah juga memberikan bantuan siswa miskin dan beasiswa bidik misi.

Dari sisi anggaran, pemerintah juga konsisten melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait alokasi 20% dari total APBN. Anggaran pendidikan nasional naik dari Rp 78 triliun (2004), sekarang sudah mencapai Rp 369 triliun.

Menurut Ah Maftuchan, SBY memang mengalokasikan anggaran yang besar yakni 20% dari APBN. Namun, anggaran itu digunakan oleh sekitar 17 kementerian yang tak terkait langsung dengan kepentingan pendidikan.

Hal ini menyebabkan anggaran pendidikan yang besar tersebut tak efektif dan efisien. Banyaknya sekolah yang rusak dan biaya pendidikan yang semakin melambung merupakan akibat dari kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang disebar ke sejumlah kementerian yang melaksanakan fungsi pendidikan.

Federasi Serikat Guru Independen (FSGI) juga mempertanyakan klaim SBY yang menyebut program pendidikan gratis di Indonesia berhasil baik. Presidium FSGI Guntur Ismail mengatakan, keberhasilan pendidikan tak hanya dilihat dari banyaknya masyarakat yang bersekolah secara gratis.

Namun, juga harus dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menanggung biaya fasilitas, sarana dan prasarana peserta didik. Sebab Menurutnya, cara itu diyakini akan mampu meningkatkan mutu pendidikan.

 Agraria 

Dari sekian program kesejahteraan rakyat, reforma agraria merupakan program yang dinilai gagal. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan, program reformasi agraria yang dicanangkan SBY gagal total. Buktinya, sektor pertanian saban tahun terus merosot dan kemiskinan keluarga tani semakin dalam.

Lewat Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada 2005, Presiden Yudhoyono berjanji akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6% per tahun.

Guna menyokong program itu, SBY berjanji akan membangun lahan pertanian abadi berupa sawah seluas 15 juta hektare dengan sistem irigasi yang memadai dan menciptakan lahan pertanian kering seluas 15 juta hektare. Maka, dibutuhkan lahan seluas 30 juta hektare.

Namun, faktanya lahan pertanian justru kian menciut. Bahkan kepemilikan lahan pertanian di Jawa sekarang rata-rata hanya 0,3 hektare.

Hal senada disampaikan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Mereka menilai, pemerintahan SBY gagal melakukan reforma agraria.

Sekjen KPA Iwan Nurdin mengatakan, dari catatan KPA, sejak SBY memerintah telah terjadi sekitar 618 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Area konflik itu seluas 2.399. 314, 49 hektar.

Selain itu, dalam konflik tersebut juga terdapat kurang lebih 31.342 kepala keluarga yang menjadi korban ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Kegagalan ini diperparah dengan tindakan aparat keamanan yang tidak melindungi masyarakat saat terjadi konflik agraria. Sebaliknya, aparat melakukan tindakan diskriminatif dan intimidasi pada masyarakat.

Hari menjelang sore. Namun, orang-orang di Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Jakarta Pusat ini memilih tetap bertahan, menunggu giliran. Demi ‘asuransi kesehatan murah’ yang dijanjikan pemerintah, mereka rela antre berjam-jam.

Jufri misalnya. Ia sudah mengantri nomor urut sejak 05.00 pagi. Namun, baru mendapatkan kartu BPJS pukul 18.30. Dan Jufri tak sendiri.★ Aman dan Stabil di Bawah SBY Gladi bersih HUT TNI ke 69 di markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya

 Dalam 10 tahun, jumlah konflik dan terorisme di RI berhasil ditekan. 

Ledakan keras terdengar dari Selat Madura, Jawa Timur. Sebuah pesawat tempur jenis F-5 milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menjatuhkan bom, menyerang kapal selam musuh di tengah laut. Setelah itu, muncul pesawat Cassa terbang mendekati sasaran dan menjatuhkan ranjau.

Guna memastikan kondisi musuh, pesawat tanpa awak tampak mendekat. Tak berselang lama, tiga kapal perang diluncurkan guna membabat habis kapal selam musuh dengan menembakkan rudal.

"Perang" ini terjadi pada Selasa siang, 7 Oktober 2014 lalu. Adegan itu merupakan rangkaian peringatan HUT TNI ke – 69 di Dermaga Ujung, Koarmatim, Surabaya.

Ketiga kapal tempur itu adalah KRI Cut Nyak Dien 375, KRI Susanto 337 dan KRI Patiunus 384. Tiga kapal ini merupakan bagian dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dipamerkan dalam perayaan ini.

Selain itu, TNI juga memamerkan kapal perang baru, yakni KRI Multi Role Light Frigate (MRLF) buatan Inggris yang diberi nama KRI Bung Tomo-357, KRI Usman Harun-359 dan KRI John Lie-358.

Sementara, TNI AU menampilkan ratusan pesawat tempur di antaranya, Sukhoi Su27/30, F-16 Fighting Falcon, F-5 dan Super Tucano. Tak mau kalah, TNI AD mengerahkan sejumlah peralatan tempur, di antaranya Main Battle Tank (MBT) Leopard.

Ini merupakan kado persembahan SBY untuk rakyat Indonesia di akhir masa jabatanya. Sejumlah alutsista yang dipamerkan itu telah dipesan 1-3 tahun sebelumnya.

Dalam 10 tahun pemerintahannya SBY giat memperkuat pertahanan dengan memoderenisasi alutsista. Pasalnya, dibanding negara lain, Indonesia ketinggalan jauh.

TNI dan DPR mencanangkan belanja alutsista besar-besaran dengan anggaran Rp150 trilyun untuk masa lima tahun (2010-2014). Program belanja alutsista ini dikenal dengan sebutan MEF (Minimum Essential Force), yakni program pemenuhan alutsista untuk standar minimal yang dipersyaratkan.

Sejumlah alutsista yang sudah dipesan mulai berdatangan. Setelah 18 unit KH179 kemudian 12 Pesawat coin Super Tucano, 8 Jet tempur F16 blok 52, 4 UAV Heron, 2 Pesawat angkut berat Hercules, 5 Pesawat angkut sedang CN295, 6 Helikopter serbu Cougar, 20 Helikopter serbu 412EP.

Ada juga 4 Radar, 11 Heli Anti Kapal Selam, 3 Kapal Korvet Bung Tomo Class, 3 Kapal Cepat Rudal 60m PAL, 3 LST, 2 BCM, 40 Tank Leopard, 40 Tank Marder, 50 Panser Anoa, 36 MLRS Astross II, 37 Artileri Caesar, sejumlah peluru kendali SAM, sejumlah peluru kendali antikapal, Simulator Sukhoi dan sejumlah alutsista lain.

Di darat, TNI berhasil menambah sejumlah alutsista seperti tank Leopard, tank artileri, rudal antitank, helikopter serbu, helikopter angkut maupun helikopter serang jenis Apache. Di laut, Indonesia telah memiliki kapal perang jenis korvet, kapal perusak, kapal cepat rudal, roket multi-laras taktis.

Sementara di udara, pemerintah telah mendatangkan sejumlah pesawat tempur canggih seperti Sukhoi, pesawat angkut CN 295, pesawat tempur Super Tocano, pesawat angkut Hercules dan sejumlah pesawat tempur lain.

 Pemilu Lancar 

SBY juga layak berbangga karena penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berjalan lancar. Sejumlah kalangan menilai, SBY berhasil menciptakan Pemilu yang damai.

"Harus diakui Presiden SBY menciptakan pemilu damai, meskipun ada riak kecil," ujar pengamat politik asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi VIVAnews, Jumat, 17 Oktober 2014.

Pemilu tahun 2009 dan 2014 berlangsung damai, tak terjadi kerusuhan seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Selain itu, SBY juga membuat Pilkada secara langsung. Selama 2005 sampai 2014 tercatat ada sekitar 10.027 kali Pilkada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. “Itu luar biasa,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, secara umum kondisi keamanan juga membaik. SBY dan jajaran di bawahnya dinilai mampu menciptakan stabilitas keamanan.

SBY mengklaim, dalam era pemerintahannya, konflik Poso dan Aceh bisa diselesaikan. Meski sebagian orang menganggap, Jusuf Kalla (JK) yang berperan besar dalam perdamaian di dua daerah konflik tersebut.

Hal ini diamini Siti Zuhro. Menurut dia, selama era SBY, konflik tidak mencapai 30 persen. Soal keamanan, di bawah kepemimpinan SBY cukup terjaga.

”Dan itu perlu diapresiasi. Karena keamanan relatif bagus. Dia mencanangkan kerukunan dan politik harmoni.”

 Terorisme 

Di bawah pemerintahan SBY, Indonesia dinilai berhasil dalam pemberantasan terorisme oleh negara anggota Kerja Sama Ekonomi Indonesia (APEC). Ketua Counter Terrorism Task Force (CTTF), Harry Purwanto, mengatakan Indonesia dinilai berhasil karena menggunakan pendekatan penegakan hukum dalam memberantas terorisme.

"Banyak kasus terorisme terungkap dan dibawa ke pengadilan. Penanganan terorisme di Indonesia juga lebih soft," ujar diplomat yang juga dipercaya sebagai Deputi Kerja Sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini.

Pemerintah juga mengklaim, sekitar 90 % kasus terorisme yang terjadi di Indonesia mampu diungkap. Kasus terorisme yang belum terungkap hingga saat ini disebabkan tingkat kesulitan, bukan karena ketidakmampuan polisi.

Keberhasilan Polri mengungkap kasus terorisme mendatangkan apresiasi dari dunia internasional. Akibatnya, banyak kepolisian negara lain yang datang ke Indonesia untuk diskusi dan belajar mengenai penanganan kejahatan terorisme.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengakui keberhasilan pemberantasan terorisme di era SBY. Namun ia menyayangkan terjadi pelanggaran HAM dalam proses tersebut.

“Kalau dibilang berhasil itu harus ada penyelesaian yang baik. Seperti kasus pelanggaran HAM dalam proses penanganan terorisme. Tapi ini tidak ada penyelesaian yang baik. SBY tutup mata,” ujarnya kepada VIVAnews, Jumat, 17 Oktober 2014.

 Papua 

Papua masih menjadi ganjalan hingga menjelang akhir masa pemerintahan SBY. Di wilayah ini sejumlah aksi penembakan masih kerap terjadi. Selain itu, desakan untuk merdeka juga masih terus disuarakan oleh warga Papua.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak pemerintah segera melakukan dialog dengan masyarakat Papua terkait dengan sejumlah kekerasan di daerah tersebut. Mantan Koordinator Kontras, Usman Hamid, menilai pemerintah saat ini terlihat tidak serius untuk mencegah atau mengungkap para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

Penilaian miring juga disampaikan Haris Azhar. Menurutnya, tak ada keberpihakan dari SBY terhadap nasib rakyat Papua. Perlindungan kelompok masyarakat adat semakin dipinggirkan.

Lahan hutan indonesia berkurang terus. Padahal di lahan hutan itu terdapat banyak kelompok adat. Hutan saat ini dikuasai industri untuk membuat perkebunan sawit dan perkebunan lain.

Namun hal ini dibantah Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Syarif Hasan. Ia mengatakan, SBY telah menerapkan pemberdayaan terhadap Papua dengan otonomi daerah khusus.

“Menurut catatan kami, Papua mendapat anggaran paling besar untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur,” ujar mantan menteri Koperasi dan UKM era SBY ini kepada VIVAnews, Jumat, 17 Oktober 2014. Menurut dia, Papua selalu mendapat prioritas utama di segala bidang.

Sejumlah program yang berhasil diimplementasikan pada masa pemerintahan SBY di antaranya, PP No 54 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP), pemekaran Kabupaten/Kota dan 33 benih Daerah Otonom Baru (DOB) bagi Papua dan Papu Barat, Perpres Nomor 65 dan 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) serta Undang Undang Pemerintahan Otsus (Otsus Plus).

 HAM 

KontraS menyatakan, banyak pelanggaran HAM yang dilakukan semasa dua periode Pemerintahan SBY. Dalam catatan KontraS, Pemerintahan SBY kerap bertindak diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

Hal itu terlihat bagaimana sikap pemerintah mentolerir kelompok yang melakukan kekerasan. “Masih banyak diskriminasi di era SBY. Bahkan setiap tahun angkanya cenderung meningkat. Setiap tahun angka kekerasan semakin tinggi,” ujar Haris Azhar.

Selain pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas, SBY juga dianggap tidak dapat menangani dengan baik terjadinya pelanggaran HAM di Papua. Dalam catatan KontraS, selama periode SBY, tercatat telah terjadi 264 peristiwa kekerasan dengan jumlah korban tewas mencapai 54 orang, termasuk warga sipil, dan anggota TNI/Polri.

KontraS juga menyoroti proses hukum kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di era SBY. Menurut dia, SBY seolah-olah menganggap persoalan HAM di masa lalu sudah selesai dengan mengalihkan proses penyelesaian kasus HAM berat ke jalur politik.

 Pengadilan HAM 

Hingga akhir masa pemerintahannya, SBY tak juga meneken Keppres terkait Pengadilan HAM adhoc. Padahal beberapa kali SBY berjanji akan menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Ia pernah berjanji akan menjalankan empat rekomendasi Panitia Khusus Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 yang disetujui Sidang Paripurna DPR pada September 2009.

Pansus merekomendasikan agar SBY membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Presiden dan segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait juga direkomendasikan segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang.

Namun, sampai saat ini pengadilan HAM adhoc belum terbentuk. “Tidak ada pengadilan HAM adhoc di era SBY. Di era SBY banyak pelanggar HAM yang tidak pernah dibawa ke pengadilan untuk diadili,” ujar Haris Azhar.★ Masuk Negara Elite Dunia Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu saat Rapat Koordinasi P3EI 2011-2025 di Kantor Kemenko Perekonomian

 Pertama kalinya Indonesia masuk kelompok negara G-20. 

Ratusan warga saling berhadap-hadapan. Mereka bersiap untuk berperang. Begitu aba-aba diberikan, mereka kemudian langsung bertempur. Saling lempar antar kelompok yang berhadapan. Namun, amunisi mereka bukan peluru yang biasa digunakan tentara.

Mereka menenteng ketupat. Bukan pula mereka tengah tawuran. Ratusan warga Desa Adat Kapal, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, tengah melaksanakan tradisi perang ketupat yang sudah dilakukan turun temurun.

Tak ada rasa marah, apalagi dendam. Sebaliknya, senyum ceria terpancar dari para peserta. Uniknya, mereka seperti berperang sungguhan, ada yang menyerang, ada pula yang bertahan. Ribuan ketupat melayang di udara. Tak sedikit peserta yang terkena ketupat.

Tradisi ini tentu saja menjadi minat perhatian wisatawan. Meski hanya digelar selama 15 menit, atraksi itu menarik perhatian warga untuk menyaksikan lebih dekat tradisi ini.

Tak hanya tradisi, keindahan alam Bali memang menjadi daya tarik wisatawan, domestik hingga mancanegara. Sepuluh tahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), industri pariwisata terus berkembang.

Wisatawan asing semakin meningkat. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) pada 2010 tercatat 7 juta, atau naik menjadi 8,8 juta pada 2013. Pertumbuhan rata-ratanya sebesar 8,5 persen.

Pada Januari-Agustus 2014, wisman yang tercatat sebanyak 6,155 juta dengan pertumbuhan 9,1 persen.

"Selama tiga tahun, kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif cukup baik. Ini menjadi basis yang kuat untuk membangun pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai basis perekonomian Indonesia ke depan," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Marie Elka Pangestu.

Tak hanya itu, sektor pariwisata 2011-2012 tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional selama dua tahun terakhir. Disebutkan, kontribusi produk domestik bruto (PDB) pada 2012 dan 2013 masing-masing mencapai 4 persen dan 3,9 persen.

Lalu, bagaimana di sektor perdagangan? SBY akan segera lengser dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia yang menjabat sebagai presiden selama dua periode. Serah terima jabatan antara SBY dan presiden penggantinya dijadwalkan pada 20 Oktober 2014.

Menurut data yang diterima VIVAnews dari Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan selama sepuluh tahun, 2004-2014, mengalami naik turun.

Pada 2004-2008, neraca perdagangan meningkat. Pada 2004, neraca perdagangan tercatat US$ 118,109 miliar, selanjutnya US$ 143,36 miliar pada 2005, lalu US$ 161,86 miliar pada 2006. Neraca perdagangan 2007 mencapai US$ 188,574 miliar pada 2007, dan US$ 266,217 miliar pada 2008.

Namun, pada 2009, neraca perdagangan turun menjadi US$ 213,339 miliar dan naik kembali menjadi US$ 293,442 miliar pada 2010. Sementara itu, pada 2011, neraca perdagangan tercatat US$ 380,912 miliar dan US$ 381,709 miliar pada 2012.

Selama 2013, neraca perdagangan merosot hingga US$ 369,18 miliar. Selanjutnya selama Januari-Juli 2014 neraca perdagangan mencapai US$ 206,984 miliar atau turun 5,05 persen dibandingkan Januari-Juli 2013 yang sebesar US$ 217,984 miliar.

 Belanja negara naik empat kali lipat 

Dalam pidato kenegaraan terakhir pada 15 Agustus 2014, Presiden SBY memaparkan pembangunan di Tanah Air yang diklaim menggembirakan.

Pada 2004, total belanja negara mencapai Rp 427,2 triliun, sedangkan pada tahun ini, angka tersebut mencapai Rp 1.876,9 triliun. Artinya, dalam sepuluh tahun belanja negara meningkat sekitar empat kali lipat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5 persen pada 2004 dan terjaga pada kisaran rerata 5,8 persen dalam periode 2005-2013.

Tak hanya itu, pada 2014 Bank Dunia mengumumkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan metode perhitungan Purchasing Power Parity.

SBY menuturkan, dengan pertumbuhan 5,8 persen pada 2013, Indonesia tetap mampu menempatkan sebagai negara dengan pertumbuhan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20.

Selain itu, dalam sejarah, pada masa pemerintahan SBY, pertama kalinya Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20, masuk 20 besar ekonomi tertinggi dunia. Pencapaian ini dijadikan tonggak prestasi karena sebelumnya Indonesia tidak pernah masuk kelompok elite dunia ini.

Di Asia, kondisi Indonesia sejak 2004 dianggap setara dengan Jepang, Korea Selatan, India, dan Tiongkok. Di dunia, Indonesia disetarakan dengan Amerika, Uni Eropa, Kanada, dan negara besar lainnya.

Seperti diketahui, pada 2010, Japan Credit Rating Agency Ltd menaikkan peringkat utang valas jangka panjang senior Indonesia di level investment grade menjadi BBB- dari BB+, sedangkan peringkat utang lokal jangka panjang senior menjadi BBB dari BBB-. Outlook dari peringkat tersebut adalah stabil.

Menurut keterangan pers JCR, perbaikan peringkat utang ini mencerminkan sejumlah hal. Pertama, stabilitas sosial politik Indonesia yang membaik, seiring dengan kemajuan dalam demokratisasi dan desentralisasi.

Kedua, prospek pertumbuhan ekonomi berkelanjutan didukung oleh permintaan domestik yang solid. Ketiga, beban utang publik semakin berkurang sebagai hasil dari pengelolaan fiskal yang bijaksana. Keempat, ketahanan terhadap guncangan eksternal semakin kuat menyusul kenaikan akumulasi cadangan devisa dan peningkatan kapasitas pengelolaan utang luar negeri.

Kelima, adanya upaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono membuat kerangka untuk menangani masalah-masalah struktural seperti pembangunan infrastruktur.

Namun, SBY juga meneruskan tradisi pelimpahan utang yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin di Indonesia sebelumnya. Dalam 10 tahun terakhir masa kepemimpinannya, utang luar negeri pemerintah bertambah gemuk menjadi Rp 2.531,8 triliun dari sebelumnya pada 2004, di awal kepemimpinannya diwarisi utang oleh Presiden Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 1.299,5 triliun.

Kepada VIVAnews, Ketua Koalisi Anti-Utang, Dani Setiawan mengaku, tidak heran dengan fakta bertambahnya utang pemerintah di era SBY.

"Jadi, utang itu kontraktual, tidak mengenal rezim. Bahkan, utang zaman kolonial yang dilakukan Soekarno, dilanjutkan oleh Soeharto itu mengulang kembali hingga pemerintahan SBY," ujarnya.

Kondisi itu, menurut Dani, karena tidak ada suatu skenario atau sikap yang tegas dari SBY untuk menginstruksikan jajarannya di pemerintahan, memangkas habis utang yang saat ini melilit hingga ke urat nadi perekonomian Indonesia.

Dani mengatakan, kondisi itu diperburuk dengan penggunaan pembiayaan yang ditarik untuk kegiatan tidak produktif, banyak utang baru yang diambil pemerintahan SBY hanya untuk gali lubang dan tutup lubang utang sebelumnya.

"Pembangunan yang dibiayai oleh utang utamanya infrastruktur, banyak sekali kendala yang dihadapi. Dan tidak sepenuhnya bisa diserap APBN. Jadinya mubazir, karena harus bayar komitmen fee, utangnya banyak tapi tidak digunakan," tambahnya.

Dani memaparkan, di era SBY, tradisi “ngutang” Indonesia lebih dipoles sedemikian rupa, sehingga semakin menarik bagi kreditor asing. Porsi penarikan utang dari pinjaman luar negeri, baik multilateral maupun bilateral perlahan-lahan dikurangi dan di konversi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, sejak 2004 hingga 2014, porsi penerbitan SBN terus meningkat ketimbang pinjaman luar negeri. Pada 2004, penarikan SBN tercatat sebesar Rp 662 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri sebesar Rp 637 triliun. Untuk tahun ini, porsi SBN sudah meningkat hampir tiga kali lipat, yaitu Rp 1.857,7 triliun ketimbang pinjaman luar negeri sebesar Rp 647,07 triliun.

Kenapa melonjak? Menurut Dani, karena tingkat suku bunga SBN yang diterbitkan lebih besar ketimbang negara-negara maju.

"Saat Menkeu Sri Mulyani misalnya, menerbitkan SBN dengan yield 11 persen di tengah suku bunga utang Amerika 0,5 persen," tambahnya.

 Lunasi utang ke IMF 

Namun, di balik dari besarnya warisan utang SBY tersebut, ada pula prestasi yang ditorehkannya dalam pengelolaan utang luar negeri Indonesia, salah satunya Indonesia terbebas dari lilitan utang dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Pada 2006, utang yang ditarik pada zaman krisis 1998 itu, dilunasi SBY empat tahun lebih cepat dari jatuh tempo pada 2010.

Prestasi lainnya yang dilakukan adalah membuat rasio utang Indonesia berada di posisi aman terhadap PDB. Rasio utang ada masa krisis 1998 mencapai 85 persen dari PDB, hingga 2004 terus mengalami penurunan menjadi 57 persen, dan selama 10 tahun pemerintahan, rasio utang Indonesia berhasil ditekan menjadi 25,6 persen terhadap PDB.

Bahkan, dalam kesempatan berbeda, kepada VIVAnews, Direktur Strategi dan Portofolio Utang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan, mengatakan, jika dibandingkan dengan negara-negara maju di G-20 rasio utang Indonesia temasuk yang terkecil, ketimbang Amerika Serikat yang ada di kisaran di atas 100 persen terhadap PDB dan Jerman di kisaran 80 persen terhadap PDB.

"Dibanding negara G-20, rasio utang Indonesia terhadap PDB itu sehat sekali," tambahnya.

Pengelolaan utang pun, menurut dia, saat ini sudah lebih baik. Pemerintah memastikan penarikan utang tidak melebihi kebutuhan dan alokasi telah ditetapkan di APBN. Profil risikonya juga diperhitungkan secara matang, hal tersebut terlihat dengan saat ini lebih diprioritaskannya penarikan utang jangka panjang, dengan pertimbangan memberi ruang untuk penguatan fiskal pemerintah.

 Subsidi BBM 

Scenaider mengakui, pada era Presiden SBY, terjadi pembengkakan utang luar negeri pemerintah. Kondisi tersebut terlihat dari rasio pembiayaan utang untuk menutupi kekurangan anggaran belanja atau yang dikenal defisit anggaran. Setiap tahunnya cenderung mendekati batas atas ketentuan aturan keuangan negara sebesar 3 persen terhadap PDB.

"Misalnya tahun ini tambahan utang itu hampir 2,4 persen dari PDB, harusnya hanya di kisaran 1,3-1,5 persen terhadap PDB. Supaya anggarannya tetap, keseimbangan primernya harus positif, jangan negatif. Itu yang harus dijaga," ujarnya.

Alasannya, dia melanjutkan, tidak lain karena beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) di APBN semakin besar setiap tahunnya. Salah satu opsi yang dilakukan untuk meringankan beban itu adalah penarikan utang luar negeri.

"Besar bengkaknya defisit karena belanja subsidi BBM, ya mudah-mudahanan itu yang tidak terjadi lagi di masa depan," kata Scenaider.

Mengenai anggaran subsidi BBM, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan kepada VIVAnews, mengapa setiap tahunnya semakin menyandera anggaran pemerintah. Salah satunya karena nilai tukar rupiah pada periode 2004 hingga 2011 rata-rata di bawah kisaran Rp 10.000 per dolar AS.

Sementara itu, pada 2012 ke atas, rupiah terus melemah. Pemerintah juga menetapkan itu sebagai salah satu dalam asumsi makro. Dengan perhitungan tersebut, anggaran subsidi yang tadinya sebesar Rp 69 triliun pada 2004 untuk mensubsidi 55 juta kilo liter, membengkak menjadi Rp 246,5 triliun pada 2014 dengan kuota lebih sedikit yaitu 46 juta kilo liter.

"Harga keekonomian dengan subsidi kan sekarang gapnya sudah semakin jauh. Dulu misalnya 2008 hanya Rp 3.000 per liter subsidinya, sekarang bisa Rp4.000-5.000 per liternya," ungkapnya.

Tantangan lainnya dalam pengelolaan anggaran subsidi BBM pada masa SBY, menurut dia, terus meningkatnya permintaan masyarakat akan BBM bersubsidi, akibat meningkatnya kendaraan pribadi. Di satu sisi hal tersebut mencerminkan keberhasilan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain, kondisi itu semakin membebani anggaran subsidi BBM.

 Canangkan MP3EI 

SBY juga mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tetapi, di ujung pemerintahaannya saat ini masih seumur jagung. Jika dilanjutkan masih banyak segudang pekerjaan rumah yang harus dikebut pemerintahan baru hingga 2025.

Kitab pembangunan versi SBY yang diluncurkan pada 2011 lalu ini, berisi daftar proyek bernilai sekitar Rp4.000 triliun yang berpotensi di Indonesia hingga 2025.

Proyek-proyek tersebut tersebar di enam koridor ekonomi yaitu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara serta Papua dan Kepulauan Maluku.

Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), Lucky Eko Wuryanto, kepada VIVAnews berkesempatan merefleksikan tiga tahun perjalanan MP3EI. Khususnya, berkaitan dengan hambatan dan tantangan serta harapan bagi pemerintahan baru nanti.

Secara garis besar, menurut dia, MP3EI tidak hanya harus dilanjutkan, tapi juga diperluas cakupannya. "Saya pikir kalau beliau (Joko Widodo) wise, artinya MP3EI tidak hanya butuh dilanjutkan, tapi juga harus diperluas lagi. Kami sekarang bangun semangatnya," ujarnya.

Menurut dia, semangat yang dibangun adalah percepatan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, agar kue ekonomi yang ada, dirasakan oleh semua rakyat hingga ke pelosok daerah terpencil yang ada.

Karena itu, kata Lucky, proyek-proyek yang menjadi prioritas merupakan proyek yang sudah pasti dapat direalisasikan. Hal itu tidak hanya mencakup infrastruktur, tapi juga kawasan-kawasan ekonomi baru di enam koridor yang telah diidentifikasi potensi perkembangannya.

Dalam perjalannya selama 3 tahun, banyak tantangan yang dirasakan, salah satunya, bagaimana mengakselerasi birokrasi yang harus dilalui untuk dapat menggarap sebuah proyek. Birokrasi yang berbelit kadang membuat sebuah proyek mandek dan akhirnya tidak direalisasikan.

Permasalahan regulasi, misalnya dari sisi perizinan, pembebasan lahan hingga insentif untuk proyek yang akan dikerjakan terus mengalami perbaikan. Namun, hal itu saja belum cukup, harus ada semangat percepatan yang dimiliki aparat pemerintah yang menangani hal tersebut.

"Memang, yang masih lambat itu kecepatan proses itu sendiri, tata ruang, perizinan, responsif dari aparat yang seharusnya cepat, saat ini belum cepat," tambahnya.

Dalam hal ini, dia berharap, Presiden terpilih, Joko Widodo, menempatkan orang-orang yang profesional untuk mengurusi birokrasi investasi di masa depan. "Karena itu perencanaannya sudah ada, tinggal implementasinya," imbuhnya.

Masalah percepatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung selaku Ketua Harian KP3EI, di akhir pemerintahan SBY telah mempercepat pemancangan tiang pertama beberapa proyek strategis. Dengan harapan proyek tersebut dapat segera terwujud dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, lanjut Lucky, proyek-proyek yang ada dalam MP3EI jika terealisasi, merupakan salah satu peluang Indonesia lepas dari jebakan kelas menengah yang saat ini mengancam.

Dengan pemerataan ekonomi di seluruh kawasan, kelas menengah di Indonesia dapat lebih produktif dan akhirnya mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.(art)

  ★ Vivanews