skip to main |
skip to sidebar
IndoDefence 2014 
PUNA BPPT
BPPT’s PUNA (Pesawat Udara nir Awak – unmanned aircraft) division is showing its Wulung UAV in the outside display area, complete with its mobile ground control station.
The air vehicle is one of a number of UAVs that have been developed as part of a BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi – Agency for Assessment and Application of Technology) initiative, and is being developed to answer an Indonesian armed forces (TNI) requirement for border surveillance.
The vehicle is also gathering interest from other government agencies for roles such as the monitoring and detection of illegal logging and forest fires, and to aid the monitoring of and response to natural disasters such as volcanic eruptions.
Wulung has a wingspan of 6m and operates at speeds of up to 69kts and 8,000ft altitude. The original version had an autonomous radius of about 75km and an endurance of four hours. Three have been supplied to a TNI order for evaluation, but the air vehicle in its initial form did not meet TNI requirements.
Accordingly, BPPT PUNA began tests earlier this year with three new prototypes featuring a lighter structure. While keeping maximum take-off weight to 120kg, the lighter structure allows fuel capacity to be increased from 35 to 55 litres, in turn raising endurance from four to six hours to meet Indonesian armed forces requirements. The revised Wulung has also demonstrated in recent tests an ability to fly more than 150km.
At the same time, the structure was strengthened from a 3.5g rating to 7.6g, so that the UAV can withstand the greater levels of turbulence that are often encountered in the region.
Five of these updated air vehicles have been ordered by the Indonesian armed forces. In the meantime, BPPT PUNA continues to develop advanced control systems for the Wulung.
Salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pembangunan di bidang maritim. Salah satu program yang pernah diutarakan Jokowi dalam kampanyenya adalah memanfaatkan drone atau UAV (unmanned aerial vehicle/pesawat terbang tanpa awak) untuk menjaga wilayah laut Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Martin Elbourne, Business Development Eurofighter GmbH, mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung rencana tersebut baik dari sisi hardware maupun software.
Untuk diketahui, Eurofighter GmbH adalah konsorsium perusahaan perakit pesawat terbang Eropa yang berpartisipasi dalam pameran pertahanan Indo Defence 2014 sekaligus memperkenalkan produk pesawat tempurnya, Eurofighter Typhoon.
Terkait rencana skuadron UAV yang pernah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo, Martin mengatakan, konsorsium Eurofighter memiliki dukungan teknologi untuk mewujudkannya.
"UAV itu terdiri atas pesawat, software, ground control, serta datalink untuk menghubungkan ketiganya. Ini bisa menjadi bagian dari transfer teknologi yang bisa diberikan Eurofighter," demikian ujar Martin saat dijumpai KompasTekno di sela acara pengenalan pesawat Eurofighter Typhoon di Jakarta, Senin (3/11/2014).
Pesawat tanpa awak tersebut bisa digunakan oleh Pemerintah RI untuk berbagai kepentingan, seperti patroli maritim, menjaga wilayah perbatasan, serta memantau aktivitas illegal fishing atau illegal logging.
"Begitu drone menangkap kegiatan yang tidak diinginkan, ia bisa mengirim pesan ke ground control agar mengirim pesawat tempur untuk melakukan tindakan pencegahan. Dengan begitu, akan lebih menghemat operasi," terang Martin.
Martin menambahkan, menurut dia, Pemerintah Indonesia bisa saja merakit pesawat drone sederhana, sementara untuk software dan peranti pendukung lain bisa disediakan oleh Eurofighter.
Menurut Martin, Pemerintah Indonesia tidak perlu lagi membangun sistem yang baru (atau istilahnya reinvent the wheel), tinggal menggunakan saja sistem yang sudah dimiliki Eurofighter dan disesuaikan dengan kebutuhannya.
"Yang terpenting Pemerintah Indonesia mengetahui prioritasnya, serta menggunakan sumber daya yang ada dengan tepat," ujar Martin.
... harus bisa menguasai satelit komunikasi dan penyiaran yang saat ini dibeli dari asing... 
LAPAN Surveilance Unmaned-LSU02 Areal Surveilance
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mendorong kerja sama pengembangan satelit nasional terkait teknologi penginderaan jauh yang memiliki kapasitas dan daya jangkau lebih luas.
"Satelit itu menjadi satelit operasional yang sebagai pembelajaran untuk menguasai teknologi satelit. Ke depan kami berupaya menjadi negara mandiri untuk pengembangan satelit," kata Kepala LAPAN, Thomas Djamaludin, usai membuka Konferensi Penginderaan Jauh Kelautan, di Sanur, Denpasar, Selasa.
Selama ini Indonesia memanfaatkan data dari lembaga internasional untuk kepentingan penginderaan jauh dengan dibebankan biaya iuran tahunan yang tidak murah.
Sejak 2007, LAPAN berupaya menuju lembaga mandiri untuk satelit penginderaan jauh.
"Kami sudah meluncurkan satelit penginderaan jauh pada 2007 satelit ekperimen mikro yang disebut LAPAN Tubesat atau LAPAN A1," ucapnya.
Satelit penginderaan jauh yang menggunakan kamera video itu sudah berjalan selama sekitar tujuh tahun sehingga kekuatan sensor sudah berangsur-angsur menurun.
Kini, lembaga pemerintah non-departemen itu tengah menyiapkan dua satelit baru yang akan diluncurkan pertengahan dan akhir 2015.
Satelit itu yakni satelit LAPAN A2 yang bermuatan kamera penginderaan jauh, deteksi kapal laut dan komunikasi radio amatir.
Selain itu, ada lagi satelit yang siap diluncurkan akhir tahun 2015 yakni LAPAN A3 yang masih dalam tahap integrasi dan pengujian.
"Satelit umurnya tidak sampai 15 tahun jadi kami tidak bisa bergantung dengan negara lain. Berikutnya kami harapkan harus bisa menguasai satelit komunikasi dan penyiaran yang saat ini dibeli dari asing," harapnya.
Sementara itu untuk penginderaan jalur darat, LAPAN memiliki lima unit pesawat remote pengawas berawak dan tanpa awak atau LAPAN Surveilance Unmaned-LSU02 Areal Surveilance.
Penggunaan remote penginderaan daratan itu lebih banyak digunakan oleh lembaga, kementerian atau pemerintah daerah untuk kepentingan pemetaan lahan hutan, pertanian, lingkungan bencana dan perencanaan wilayah.
Teknologi Endripilot
Cibiran tidak membuat Endri Rachman berhenti membuat suatu karya membantu kemajuan teknologi dalam negeri. Pria kelahiran Bandung, 13 November 1967 itu mengembangkan Endripilot untuk digunakan pada angkot.
"Bandung itu macet, salah satunya karena angkot yang tidak disiplin. Jadi Endripilot ini akan di masukan ke dalam angkot, nanti perilaku supir itu akan dikontrol dan dikendalikan oleh Endripilot. Saya akan coba itu dengan harapan satu saat nanti angkot-angkot itu akan berjalan dengan tertib," ucap mantan karyawan IPTN (sekarang PT DI) kepada Liputan6.com di rumahnya, Sarijadi, Bandung, Jawa Barat.
"Saya kasih contoh, kalau ditentukan angkot dilarang melaju dengan kecepatan 100 km/jam, meskipun sopir tekan gasnya maksimal, tetap saja di bawah 100 km/jam. Kalau dia mau nyalip ke kiri, Endripilot ini akan memaksa si angkot ini ke kanan lagi. Seperti Fly By Wire pada pesawat.”Lalu apa itu Endripilot? 
Endripilot adalah autopilot atau sebuah system mekanikal, elektrikal atau hidraulik yang memandu kendaraan tanpa campur tangan dari manusia. Pria yang pernah meraih penghargaan tertinggi medali emas pada pameran Malaysian Technology Expo 2006 atas penemuan Small Flight Control Simulator (Ironbird) untuk F-16 ini mengaku sistem ini ia buat sendiri melalui reverse engineering.
“Iya kita buat sendiri (enkripsi), electroniknya buat sendiri, softwarenya buat sendiri. Buat sendiri dalam proses ATM (Asynchronous Transfer Mode) itu, di mana-mana teknologi itu ATM,” tuturnya.
Pria lulusan TU Braunschweig, Jerman ini bercerita, awal pengembangan Endripilot banyak yang pesimis dan meragukan kemampuannya. Selain itu, ia pun mendapat tertawaan dan ocehan atas apa yang ia lakukan.
"Endripilot saya buat diketawain, untuk apa buat begitu? Lebih baik beli kata mereka. Saya bilang, kalau masalah canggih-canggihanan saya sudah pernah terlibat pada autopilot yang Rockwell Collins gitu ya pesawat N-250 Fly By Wire pada tahun 1996. Saya sudah pakai dan pasang tapi kan gak puas karena beli. Nah sekarang siapa yang mau buat, kalau mau buat maka harus dari dasar,” kenangnya.
Meski mengakui teknologi autopilot yang ia kembangkan masih tergolong “lawas”, tapi pendiri dan Direktur PT Globalindo Technology Services Indonesia (GTSI) ini bangga karena ini dibuat oleh tangannya sendiri dan anggaran sendiri. Saat ini, teknologi autopilot sudah menggunakan kemampuan pemrosesan diatas 32 bit.
"Sekarang sudah mau masuk ke 16 bit, tapi progress dulu dari 8 lalu ke 16 kemudian ke-32 bit. Alhamdulillah dari softwarenya tinggal tunggu waktu saja. Kalau ada dukungan dana mungkin bisa lebih cepat lagi saya bisa merangkul mahasiswa yang tertarik pada control dari berbagai universitas. Tapi karena Indonesia susah harus jadi dulu produknya, jadi saya dibantu beberapa mahasiswa saya," kata dia.
Dalam pengembangan ini, Endri mengajak sejumlah ilmuwan lainnya seperti Ricky Elson dan tim Kupu Kupu Malam yang sudah terkenal dengan mobil listrilk buatannya. Ia berharap, karya ia dan sejumlah ilmuwan ini bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di tanah air. Kota Bandung menjadi tempat pertama rencana pengujian teknologi ini.
"Saya fokuskan autopilotnya dulu rencana mau kerjasama dengan Ricky Elson. Nah nanti beliau mengurusi motor dan modul listriknya saya mengurusi autopilot dan rencana mau kerjasama dengan tim kupu-kupu malam juga," cakapnya. 
Lalu ada rencana mengajak Pemda Bandung untuk Program ini? "Jadi saya buat dulu konsepnya kemudian kalau sudah berjalan baru setelah itu ditawarkan ke Pemda. Minimal 50% dulu berjalan program ini baru saya akan tawarkan ke Pemda,” jawab Endri.
Selain akan digunakan di mobil, Endri telah melakukan pengujian di Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) atau UAV dan Roket pada ajang Komurindo 2014 kemarin. Meski buat sendiri, ia menuturkan, komponen masih banyak didatangkan dari luar negeri.
"Nah ke depan saya akan buat autopilot dari UAV, sebab saya sudah mengembangkan UAV dari tahun 2000-an, kendala terbesar adalah dari segi elektronik, hampir semua diimport dari luar. Contohnya motornya, batere, autopilot, sensornya juga sampai GPS semuanya dari luar. Kadang-kadang saya kritik, itu anak elektro buat apa? Tapi karena mentality kita beli saya coba buat sendiri meski basic saya bukan orang elektro dan Alhamdulillah bisa," katanya. (Ein)
Kerjasama dengan Korea Selatan
UAV Lapan
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan alih teknologi. Upaya itu bertujuan meningkatkan kemandirian Indonesia untuk memproduksi alat utama sisstem senjata (alutsista).
Dalam jangka waktu lima tahun, kata Menteri Pertahanan Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ricudu di Jakarta, Rabu (29/10/2014), Indonesia akan memproduksi sendiri pesawat pengintai. Indonesia menggandeng Korea Selatan dalam produksi tersebut.
Menurut mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) itu, alih teknologi di bidang pertahanan perlu untuk memenuhi kebutuhan pengamanan Indonesia. Tujuannya yaitu menjaga kedaulatan NKRI.
Namun ia belum dapat memastikan keinginan Presiden Joko Widodo untuk membeli pesawat tanpa awak. Untuk saat ini, akunya, pengawasan pertahanan Indonesia masih mengandalkan kamera satelit.[RRN]
Drone Buatan AS Tercanggih di Dunia, Bagaimana dengan Drone RI? 
Drone LSU Buatan Lapan
Drone atau pesawat tanpa awak merupakan alat pertahanan canggih yang ada saat ini. Drone tercanggih di dunia saat ini masih diproduksi Amerika Serikat (AS) dengan harga yang cukup mahal.
"Drone itu, Pak Jokowi mengatakan harganya Rp 3 triliun/unit. Mahal karena memang alat UAV pertahanan yang dibuat Amerika. Di Amerika dia bisa mengontrol sampai ke Afghanistan dan menghancurkan musuh," kata Laksamana (Purn) Tedjo Eddy di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Sementara itu, Eddy mengakui, perusahaan lokal juga telah dapat memproduksi drone. Namun dalam hal teknologi, drone dalam negeri tidak secanggih AS.
"Kita ada industri dalam negeri yang mampu membuat drone dengan teknologi yang sudah ada. Mereka sudah hadir kemarin dan sudah diperlihatkan drone jaraknya baru 50 km, tetapi kan bisa dikembangkan," papar pria yang disebut-sebut jadi calon Menko Maritim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ini.
Walaupun teknologi drone dalam negeri masih terbatas, tetapi ia tetap bangga perusahaan lokal sudah bisa memproduksi drone. Apalagi dengan harga yang lebih murah, industri drone lokal dinilai akan semakin berkembang.
"Kita sudah bisa buat itu sehingga anggaran bisa dihemat," cetus Ketua Umum DPP Ormas Nasional Demokrat ini.
Drone atau pesawat tanpa awak di dalam negeri salah satunya sudah diproduksi oleh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). Lapan sudah membuat pesawat tanpa awak atau disebut Lapan Surveillance Unmanned (LSU) Aerial Vehicle.
Lapan sudah memulai memproduksi pesawat tanpa awak sejak 2011, seiring pengembangan program penerbangan nasional. Pesawat tanpa awak pertama yang dibuat dan dikembangkan Lapan adalah jenis Lapan Surveillance UAV-01X.
Lapan Surveillance UAV-01X adalah jenis pesawat tanpa awak berukuran kecil yang membawa kamera seberat 1,5 kg. Cara menerbangkan pesawat ini cukup hanya dilempar dan dapat mengudara selama 30 menit sepanjang 40 km, dengan daya tinggi jelajah 500 meter.
Setelah itu, Lapan kemudian mengembangkan LSU 02 dengan ukuran dan tingkat daya jelajah lebih besar dibandingkan 01X. Teknologi yang digunakan juga jauh lebih tinggi dibandingkan 01X.
Lapan Surveillance Unmanned Aerial Vehicle-02 atau LSU 02 terbang sejauh 200 kilometer dengan kecepatan terbang mencapai 100 km/jam. LSU 02 memiliki bentang sayap 2.400 mm dengan panjang beda 1.700 mm. Pesawat tanpa awak ini dapat digunakan untuk keperluan Airbone Remonte Sensing dengan tinggi daya jelajah 3.000 meter.
Jokowi Disebut Sudah Siap Beli 3 "Drone" Global Hawk dari Amerika 
UAV RQ-4 Global Hawk (USAF)
Presiden terpilih Joko Widodo dinilai telah memahami konsep pertahanan negara kuat yang harus diterapkan di negara maritim seperti Indonesia ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi wilayah laut dan udara Indonesia ialah dengan memiliki pesawat tanpa awak (unmanned aerial vehicle-UAV) atau drone.
"Generasi perang mendatang dibutuhkan integrated power, beliau (Jokowi) sudah paham soal perlunya powerful defence," kata pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Dari Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (9/10/2014).
Connie mengaku, beberapa waktu lalu, ia sempat berbincang dengan Jokowi soal rencana pembelian pesawat drone tersebut. Kepada dirinya, Jokowi mengaku hendak membeli tiga unit drone sejenis Global Hawk, yang dibuat Amerika Serikat.
Ia menuturkan, harga satu unit drone tersebut terbilang cukup fantastis, mencapai Rp 4,3 triliun. Karena itu, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 12 triliun sampai Rp 13 triliun untuk membeli ketiga drone tersebut.
"Harga itu tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh karena bisa melindungi potensi kerugian Rp 300 triliun atas aksi pencurian ikan dan sumber daya alam yang terjadi di negara kita," kata Connie menirukan pernyataan Jokowi.
Dikembangkan BPPT dan PT DI 
Pesawat Terbang Tanpa Awak Wulung
Tiga unit drone yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kini tengah diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Rencananya, tiga unit drone itu akan dirilis akhir tahun ini.
Hal itu disampaikan Direktur Pusat Teknologi industri Pertahanan Keamanan BPPT, Joko Purwono, Rabu (3/9/2014). “Sekarang masih dalam proses produksi di PTDI, dan rencananya dalam waktu dekat sudah selesai," kata Joko di ujung telepon.
Ketiga Drone itu diberi nama Wulung PA 08, 09 dan PA 10. Ketiganya dipersiapkan untuk tujuan pengawasan daerah perbatasan. Dengan kemampuan beroperasi hingga enam jam, pesawat nir awak ini mampu terbang dengan ketinggian 10 hingga 12 ribu meter.
Hingga kini belum dipastikan lokasi pengoperasian tiga unit drone ini. Namun, diperkirakan Pontianak akan lebih dulu menggunakan ini mengingat pihak terkait dinilai lebih siap.
Joko mengatakan, produksi Wulung juga sekaligus menyatakan kesiapan lembaga penelitian untuk mendukung rencana presiden terpilih Jokowi dalam menggunaan drone guna pengawasan wilayah nusantara.
Kepala Program Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) itu optimistis, Wulung mumpuni. “Kita harus bisa buktikan bahwa Wulung bisa memberikan manfaat,” tutur Joko. Bila dapat beroperasi dengan baik, rencananya dua unit drone akan diproduksi lagi.
Wulung telah mengalami beberapa pengembangan dari prototype-nya. Misalnya, Wulung sudah menggunakan noice reduction untuk mengatasi masalah kebisingan yang sebelumnya dikeluhkan.
Wulung sebelumnya telah diujicoba terbang pada 11 Oktober 2012. Pesawat terbang tanpa awak itu dinyatakan mampu terbang dengan jelajah maksimum 73,4 kilometer. Wulung bakal dilengkapi dengan kamera mumpuni seharga Rp 1 miliar.
Sky Scanner Drone Garuda
Ilustrasi Indonesian Sky Scanner Drone Garuda
Pakar UAV dunia menawarkan drone untuk mendukung visi presiden terpilih Joko Widodo. Penawaran tersebut dikatakan khusus untuk Indonesia.
Josaphat Tetuko Sri Sumantyo yang juga berasal dari Indonesia menawarkan drone bernama Indonesian Sky Scanner Drone Garuda.
Drone tersebut adalah jenis stratosphere drone. Drone ini dirancang terbang di ketinggian 13-20 kilometer di atas permukaan laut sehingga tidak mengganggu penerbangan sipil.
"Stratosphere drone ini saya propose khusus untuk Indonesia saja," kata Josh yang saat ini bekerja di Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, Jepang.
Josh telah memaparkan drone yang dikembangkannya kepada perwira di Direktorat Topografi TNI-AD dan Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI-AU pada 15 Agustus 2014 lalu di Jakarta.
Drone Garuda memiliki dua fungsi, sebagai drone sekaligus satelit. Selain itu, drone ini juga dapat dilengkapi dengan beragam sensor, mulai kamera hingga teleskop.
Dengan beragam sensor, drone bisa mendukung tujuan pengawasan wilayah perbatasan, penebangan dan perikanan ilegal, sampai pengejaran terorisme.
Ada beragam sensor yang bisa dibeli. Namun, Indonesia juga bisa mengembangkannya sendiri sekaligus memberdayakan ilmuwan dan akademisi di lokal.
Contoh sensor yang bisa dikembangkan Indonesia antara lain sensor cuaca dan relay telekomunikasi untuk daerah terpencil.
Untuk perangkat navigasi, Indonesia harus mengembangkan sendiri. Sistem navigasi biasa macam GPS tidak bisa digunakan sebab ketinggian maksimal pemakaian GPS adalah 18 km.
"Bila kita kembangkan dan operasikan saat ini secepatnya, maka jelas bisa dikatakan ini buatan Indonesia dan Indonesia menjadi pemimpin terdepan," urai Josh lewat email, Senin (1/9/2014).
Josh yang mengepalai Josaphat Microwave Remote Sensing Laboratory mengatakan, jumlah drone "Garuda" yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan pemantauan.
Misalnya, jika tujuan pemakaian drone adalah untuk pemantauan daerah perbatasan kritis seperti Malaysia, Australia, dan Papua Niugini, jumlah drone yang dibutuhkan 6 unit.
Sementara, Josh mengungkapkan bahwa untuk satu unit drone, harganya adalah Rp 10 miliar, belum termasuk ragam sensornya.
Sensor setidaknya terdiri atas sensor optik dan Synthetic Aperture Radar (SAR) yang dapat tembus awan dengan harga kira-kira 10M dan 15M rupiah.
Harga tersebut berlaku bila menggunakan komponen-komponen impor. Bila komponen bisa dikembangkan sendiri dan produksi massal, harga bisa ditekan.
Ilustrasi: Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Wulung dipamerkan pada acara unjuk terbang di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2012). PTTA hasil pengembangan Balitbang Kemhan dan BPPT tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan militer dalam hal pengamatan wilayah (survailence), penanganan kebakaran hutan, pembuatan hujan buatan, dan mampu menggantikan pesawat tempur yang disebut dengan Unnamed Combat Aerial Vehicle (UCAV).
Salah satu rencana presiden terpilih Joko Widodo adalah mengaplikasikan drone atau pesawat nirawak (UAV) untuk pemantauan. Rencana ini menuai reaksi positif dari banyak pihak. Namun, perencanaan tetap dibutuhkan.
Kompas.com menemui pakar radar dan pesawat nirawak dunia asal Indonesia, Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, di Jakarta, Jumat (15/8/2014). Josh terdaftar sebagai profesor termuda di Chiba University, Jepang, sejak 1 April 2013. Ia telah menghasilkan radar, satelit, dan pesawat nirawak. Ia juga mengantongi 120 paten, 500 kali presentasi di banyak negara, serta profesor dengan dana terbanyak.
Josh memberikan gagasan dan masukan tentang apa yang harus dipersiapkan sebelum memakai drone. Berikut petikan perbincangan dengan Josh.
Presiden terpilih Joko Widodo rencananya memperkuat pertahanan dengan drone. Salah satu tujuannya untuk pemantauan laut. Bagaimana menurut Anda?
Ini sangat bagus karena pada dasarnya kita bisa mengurangi risiko kematian dari awak kapal atau petugas keamanan. Selain itu, kalau drone kita pergunakan setiap hari untuk pengawasan tapal batas, kan orang itu akan hitung-hitungan. Tahun depan Malaysia akan menggunakan drone yang saya buat untuk mengawasi tapal batas Indonesia. Sayang sekali, pihak Malaysia akan membeli teknologi orang Indonesia untuk menjaga perbatasan keamanan Indonesia.
Lalu, apa yang harus direncanakan oleh Indonesia ketika punya program menggunakan drone untuk pemantauan ini?
Hal lain yang mesti dipikirkan adalah undang-undang untuk keamanan menggunakan drone. Suatu saat, Indonesia kan akan berkembang, termasuk akan bertambah pesawatnya. Nah, ini kan dibutuhkan aturan.
Tidak hanya di Indonesia, di Jepang pun permasalahan ini belum jelas dan sedang dibahas. Misalnya, tentang klasifikasinya, ukuran besar-kecilnya, ketinggian menerbangkan drone seperti apa dan di mana saja, harus kita perjelas dulu kebijakan itu.
Namanya pesawat kan ada jalurnya. Nah, sekarang agar drone dapat terbang sesuai pada titik yang kita inginkan harus ada sistem navigasinya. Sistem pengamanannya juga, bahkan di Indonesia alat-alat yang digunakan untuk teknologi drone masih impor. Semua harus diperjelas. Jalurnya harus jelas untuk keamanan. Begitu pula untuk keamanan pengoperasiannya.
Jepang dan Amerika saja belum memikirkan sampai di situ. Ya, kita tidak pesimistis sebenarnya. Akan tetapi, cobalah untuk memperbaiki hal-hal yang seperti itu. Untuk standardisasi drone juga harus dipikirkan. Jadi, kita harus buat aturan yang jelas. Jika jalurnya tidak jelas, pesawat drone bisa menabrak kapal penumpang.
Nah, untuk mendukung ini, kita harus membuat teknologi sendiri. Jadi, kita tidak hanya bisa beli saja, tetapi juga memperjelas sistematika atau aturan mainnya dan dari drone itu sendiri.
Drone-nya sendiri?
Yang penting kita yang harusnya membuat teknologi itu. Sebab, dari segi keamanan, misalnya pengamanan data, kita sendiri yang kelola. Nah, kalau drone-nya kita ambil dari orang lain, kita tidak akan tahu secara penuh prosesnya. Setahu saya, ada delay satelit, yang mungkin saja ada perpindahan data dulu ke pembuat dan sebagainya. Agar terjaga keamanannya, teknologi kita harus buat sendiri. Selain itu, kita harus juga menyesuaikan drone yang dibuat dengan klasifikasi dan ciri yang ada di Indonesia. Drone yang kuat untuk alam Indonesia. Dibuatnya di Indonesia, risetnya juga harus di Indonesia. Kalau dari luar, belum tentu cocok.
Jadi, drone apa yang pas untuk keamanan di laut Indonesia?
Jadi, dari segi jangkauan, setidaknya harus menjangkau Zona Ekonomi Eksklusif. Jadi sampai batas itu, bisa bolak-balik. Jadi, enggak mungkin drone yang kecil, harus juga disesuaikan dengan kedalaman lautnya. Setiap jenis keamanan sangat bergantung dari besaran kedalaman laut. Jenis, kemampuan, jumlah dan biaya drone yang dibutuhkan sangat bergantung pada kedua hal itu.
Bagaimana efektivitas drone untuk pengamanan sebenarnya?
Jadi, pertama, drone itukan hanya sebatas mengetahui, bahwa oh di sini ada illegal logging, atau pengubahan tapal batas. Selama ini kan polisi laut kalau ada permasalahan langsung menembak atau lain sebagainya. Namun, drone posisinya tidak dapat untuk membuat tindakan bila ada permasalahan. Kalau tidak, malah drone kita yang malah ditembak. Jadi, kita harus membuat jaringan pada UAV-nya, itu kan hanya warning-nya, nanti info dari drone disalurkan entah ke polisi laut, instansi keamanan laut terdekat. Sistem keamanan seperti itu juga mesti dipikirkan.
Harapannya untuk pengembangan?
Kalau pengembangan di Indonesia itu bergantung pada ahlinya. Ada yang pintar membuat frame, ada yang membuat sistem di dalamnya, mesin, bodi, dan sebagainya. Selama ini, semua bersaing. Nah, saya berpikir bahwa kita harus menyatukan itu agar lebih berkembang lagi dengan baik, jadi mempersatukan ahli di Indonesia. Ini pelik sekali. Banyak orang Indonesia yang hebat. Ini hal yang mesti diperbaiki, misalnya dengan membuat sebuah konsorsium atau apa pun bentuknya itu. Itu harus ada figur yang bisa mempersatukan dan pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia karena sebenarnya kita mampu mengatasi beberapa kekurangan yang saya sebutkan sebelumnya. Dulu, mungkin ada figur seperti Habibie, tapi sekarang belum ada.
Mempunyai rentang sayap 6 meter
Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, ilmuwan Indonesia yang kini berkarya di Jepang, mengembangkan pesawat tanpa awak (unmanned aerial vehicle/UAV) berbadan besar bernama Josaphat Laboratory Large Scale Experimental Unmanned Aerial Vehicle (JX-1).
"JX-1 sementara ini terbesar di Jepang, dan mungkin di Asia," ungkap Josaphat dalam wawancara lewat e-mail dengan Kompas.com, Sabtu (16/6/2012).
JX-1 dibuat untuk melakukan pengujian perangkat gelombang mikro dan kamera untuk penginderaan jarak jauh yang selama ini juga dikembangkan di laboratorium miliknya, Josaphat Microwave Remote Sensing Laboratory (JMRSL), di Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University, Jepang.
JX-1 dikembangkan sejak lima tahun lalu. Salah satu pertimbangannya adalah efektivitas biaya. Jika meminjam UAV untuk pengujian, prosedurnya cukup rumit dan memakan biaya besar.
"Misalnya pernah saya akan instal radar dan ditawari biaya senilai sama untuk membuat UAV berbadan besar lebih dari lima unit. Kalau punya UAV sendiri, bisa setiap saat menerbangkan sendiri dan tidak perlu khawatir untuk mengoperasikannya di daerah-daerah berbahaya," urai Josaphat.
Lebih besar, lebih mumpuni
JX-1 memiliki beberapa kelebihan dibanding pesawat tanpa awak lain di Jepang saat ini, utamanya dalam hal ukurannya.
"Angkatan bersenjata Jepang pun hanya mempunyai UAV originalnya dengan rentang sayap terbesar adalah 3 m, sedangkan JX-1 adalah 6 m dan dapat ber-payload sensor-sensor sekitar lebih dari 30 kg," tambah Josaphat.
Pesawat tanpa awak berbadan besar diperlukan untuk mengakomodasi perangkat dengan beragam frekuensi serta mendukung proyek Josaphat selanjutnya.
Josaphat menjelaskan, teknologi Synthetic Aperture Radar (SAR) di Jepang saat ini bekerja pada frekuensi L band dengan polarisasi linear. Sementara Josaphat sendiri mengembangkan SAR yang berbasis polarisasi sirkuler sebagai sensor SAR baru di dunia.
Supaya dapat dibandingkan dengan sensor sebelumnya, Josaphat tetap mengembangkan pada frekuensi yang sama. Sementara L band memiliki panjang gelombang yang cukup panjang sehingga dibutuhkan antena berukuran lebih besar.
"Agar dapat mengakomodasi perangkat pada frekuensi rendah ini hingga tinggi (sekitar 50 GHz), maka UAV ini dirancang mempunyai ruang besar sejak awal," papar Josaphat.
JX-1 juga dipersiapkan untuk mendukung penelitian berikutnya. Saat ini sedang dipersiapkan radar yang akan bekerja pada frekuensi P, S, C, X, dan Ku band. Ruang yang besar dibutuhkan untuk mengakomodasi payload misi secara bersamaan.
"Memang saat ini ada UAV kecil-kecil, tapi mempunyai keterbatasan fungsi dalam misi, termasuk flight endurance," kata Josaphat.
Selain soal ukuran, JX-1 memiliki kelebihan sebab dirancang tembus gelombang mikro dengan dielectric constant sekitar 1,5 atau material badan pesawat berkarakteristik mendekati udara. Dengan demikian, radar bisa disimpan di dalam badan pesawat sehingga lebih terlindungi dan pancaran gelombang dapat menembusnya.
Tulang punggung riset penginderaan jauh
JX-1 berhasil diterbangkan perdana pada 7 Juni 2012 lalu di Fujikawa Airfield. Setelah penerbangan perdana ini, JX-1 bakal siap mendukung beragam misi pengujian serta misi lanjutan berikutnya.
Saat ini, laboratorium Josaphat tengah mengembangkan Circularly Polarized Synthetic Aperture Radar (CP-SAR) sebagai SAR aktif sensor, GPS-SAR sebagai SAR pasif sensor, GPS-Radio Occultation (RO), dan Linear Polarized Synthetic Aperture Radar (LP-SAR). JX-1 nantinya akan dimanfaatkan untuk menguji coba sensor tersebut. Setelah uji coba, sensor akan diaplikasikan pada mikrosatelit yang juga dikembangkan oleh Josaphat dan tim, bernama GAIA-I dan GAIA-II.
Josaphat menjelaskan, kedua mikrosatelit yang dikembangkan bertujuan untuk mengamati pergerakan kerak bumi sehingga membantu memprediksi gempa dan tsunami 3-5 hari sebelum kejadian. GAIA-I akan mengamati dalam resolusi lebih besar, sementara GAIA-II dalam citra yang lebih detail.
Di Jepang, teknologi yang dikembangkan Josaphat digadang mampu menjadi tulang punggung dalam riset penginderaan jauh. Nantinya, penginderaan jauh tak hanya mengandalkan radar dan satelit, tetapi juga didukung pesawat tanpa awak.
Saat ini, kata Josaphat, Malaysia dan Jepang sudah bekerja sama lewat program transfer teknologi untuk mengamati Semenanjung Malaysia. Josaphat berharap, Indonesia pun ke depan juga berminat mengaplikasikan teknologi yang dikembangkannya.
★ Kompas
PUNA BPPT
