Mimpi Visi Maritim Jokowi

Indonesia telah lama memunggungi laut. Memunggungi samudraJokowi harus mendorong nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai. sehingga dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing.

Hari beranjak siang. Udara di pesisir pantai Bintaro, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memanas. Namun, Muhamad Saleh (40) tetap bertahan, duduk di bibir pantai beralaskan pasir.

Ia hanya mengenakan kaus butut, celana yang tak lagi utuh dan berselempang sarung yang sudah tampak kusam.

Muhamad Saleh merupakan salah satu nelayan di Kampung Bugis, Ampenan. Siang itu, ia sedang melepas penat, setelah semalaman mengolah lautan mencari ikan. Ia sendirian, hanya ditemani secangkir kopi dan rokok di tangan, serta perahu tempel miliknya yang sudah tampak tua dimakan usia.

"Nelayan di sini yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," ujar Saleh membuka percakapan saat VIVAnews menemuinya Selasa, 21 Oktober 2014.

Ia mengeluh, karena hasil tangkapan ikan terus menurun. Nelayan tradisional macam dia hanya mengandalkan kebaikan alam dan keberuntungan.

Keluhan senada disampaikan Muslim (42), kolega Saleh sesama nelayan di Ampenan. Ia menilai, pemerintah tak serius memperhatikan nelayan. Para nelayan menjadi terkotak-kotak dan mengarah pada persaingan yang tak sehat dan rebutan lahan tangkapan.

Akibatnya, nelayan yang hanya bermodal jala dan perahu kecil macam dia akan tersingkir. Tak jarang, nelayan pulang dengan hasil tangkapan yang tak sebanding dengan pengeluaran.

"Tidak seperti dulu bisa tiap hari dapat ikan, sekarang dapat sehari libur 2 sampai 5 hari, begitu seterusnya," ujarnya saat ditemui VIVAnews di tempat yang sama.

Kondisi itu diamini Idep (39). Nelayan asal Padang, Sumatera Barat ini mengatakan, pendapatannya sebagai nelayan seringkali tak mampu memenuhi biaya hidup sehari-hari. Padahal, ayah dua anak ini sudah menjadi nelayan sejak 20 tahun silam. Ia menghabiskan waktu 15 sampai 18 hari sekali melaut.

Namun, maksimal ia hanya bisa mendapatkan satu ton ikan. Kadang, hanya separuhnya. Sementara itu, biaya untuk sekali melaut mencapai Rp 9 juta. “Sering kami pulang hanya balik modal,” katanya kepada VIVAnews, Kamis, 23 Oktober 2014.

Idep melaut menggunakan kapal orang lain. Karenanya, hasil tangkapan dibagi dengan pemilik kapal.

“Kami menjalankan kapal saja. Dapat tidak dapat ikan, itu tanggung jawab kami. Kalau dapat banyak, kami dapat uang. Kalau dapat sedikit, kami juga dapat sedikit, bahkan kadang tidak dapat apa-apa,” ujarnya.

Kondisi itu diperparah dengan sulitnya nelayan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut. Soal sulitnya mendapatkan BBM juga dirasakan Bachril (40), nelayan asal Makassar, Sulawei Selatan.

Menurut dia, kebanyakan nelayan mengeluh terkait kebijakan pemerintah yang melarang membeli solar menggunakan jeriken di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). BBM untuk nelayan jadi sangat terbatas dengan adanya larangan membeli solar menggunakan jeriken.

Lain lagi yang dikeluhkan Hendri, nelayan asal Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ia menyesalkan banyaknya kapal di atas 15 groos ton (GT) yang beroperasi sekitar tiga mil dari bibir pantai. Menurut dia, hal itu sangat merugikan nelayan yang melaut dengan kapal jukung. Sebab, yang panen ikan adalah kapal besar yang memiliki peralatan lebih memadai.

"Kondisi itu sering kami temui ketika musim ikan tiba. Mereka beroperasi saat malam hari dan aparat tak berbuat banyak," ujarnya saat ditemui VIVAnews, Rabu 22 Oktober 2014.Nelayan yang hanya bermodal jala dan perahu kecil akan tersingkir. Tak jarang, nelayan pulang dengan hasil tangkapan yang tak sebanding dengan pengeluaran. (Foto: VIVAnews/Frenando Randy)

 Kemiskinan Nelayan 

Sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, nelayan Indonesia seharusnya bisa hidup sejahtera.

Namun, fakta berbicara lain. Jika memasuki kampung-kampung pesisir yang tercium adalah bau amis dengan pemandangan permukiman padat penduduk yang kumuh dan jorok. Kampung nelayan sangat identik dengan kemiskinan.

Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menyatakan, sebagian besar nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dengan bobot perahu tak lebih dari 10 GT. Mereka adalah nelayan pantai dengan jangkauan tak lebih dari 12 mil dan hanya mengandalkan alam.

Sekretaris Jenderal SNI, Budi Laksana, mengatakan, sejumlah masalah seringkali dihadapi nelayan mulai dari cuaca, teknologi, ketersediaan bahan bakar, penjualan ikan hingga keamanan di laut. Tengkulak juga masih menjadi momok bagi nelayan. Hampir semua nelayan tradisional secara permodalan sangat tergantung pada tengkulak.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, nelayan miskin karena negara absen. Sejumlah program yang diniatkan guna mengatasi kemiskinan nelayan mentok pada oknum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta elite nelayan.

Ia mencontohkan kasus pengadaan seribu kapal untuk nelayan. Dana untuk program ini cukup besar yakni mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, program ini tak banyak membantu nelayan karena penerima kapal bukan nelayan.

Selain itu, speknya tak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, kapal bantuan pemerintah tersebut mangkrak karena tak digunakan. Tak hanya itu, investasi di sektor perikanan 95 persen dikuasai oleh asing. Maka tak heran jika nelayan nusantara masih berkubang kemiskinan.

Pakar kelautan Rohmin Dahuri mengatakan, kemiskinan nelayan terjadi karena tata niaga perikanan yang memojokkan nelayan. Hal ini membuat nelayan dan masyarakat pesisir semakin termarjinalkan. Bekal nelayan melaut tak seimbang dengan pendapatan.

“Mereka butuh BBM dan kebutuhan lain untuk melaut. Selama ini nelayan maju kena, mundur kena. Kalau minim ikan harganya mahal, kalau lagi panen melimpah harga tangkapan ikan nelayan murah karena daya serap warga setempat,” ujar mantan menteri kelautan dan perikanan ini kepada VIVAnews, Kamis, 23 Oktober 2014.

KKP membantah dianggap abai terhadap nelayan. Sekjen KKP Syarief Widjaja mengatakan, pihaknya telah membantu nelayan. Misalnya, pemerintah membantu proses kepemilikan tanah nelayan. KKP juga mengklaim telah membantu permodalan, peralatan tangkap, serta pendidikan dan kesehatan.

KKP juga mengatakan telah membangun seribu kapal nelayan guna membantu kelompok nelayan. Kredit usaha rakyat juga dikucurkan.

 Potensi Kelautan 

KKP menyatakan, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Potensi maritim Indonesia berupa 17.504 pulau, garis pantai 95.181 kilometer, dan luas laut 5,8 juta km2. Lalu, 80 persen industri dan 75 persen kota besar terletak di wilayah pesisir.

"Ada 60 cekungan migas yang 70 persennya ada di laut," ujar Sekjen KKP, Syarief Widjaja kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2014.

Tak hanya itu, cadangan migas Indonesia sebanyak 9,1 miliar barel juga ada di laut. Objek wisata laut dan wilayah pesisir juga ada. Indonesia juga dikenal sebagai marine mega biodiversity karena memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang.

Sementara itu, potensi perikanan laut tangkap sebanyak 6,5 juta ton per tahun, budidaya perikanan payau seluas 2,96 juta hektare, dan budi daya laut seluas 12,55 juta hektare per tahun.

Sayangnya, potensi itu belum tergarap optimal. Swasta maupun pemerintah belum banyak yang memaksimalkan potensi tersebut. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, ada sejumlah kendala yang dihadapi pengusaha saat akan mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia.

Misalnya, tumpang tindihnya peraturan dan zonasi perikanan serta sulitnya mendapat suntikan modal dari perbankan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan, pengusaha yang berkecimpung di sektor ini sangat kecil. Sebab, sektor ini berisiko tinggi meski perikanan membuahkan keuntungan yang tinggi.

"Industri ini penuh risiko. Perbankan takut investasi besar-besaran,” ujarnya kepada VIVAnews, Selasa 21 Oktober 2014.

Hal itu diamini Rohmin Dahuri. Ia mengatakan, pemanfaatan potensi kelautan terkendala anggaran dan pendanaan. Menurut dia, perbankan hanya memberikan pinjaman untuk sektor kelautan 0,2 persen. Dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga kecil. Selain itu, karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia (SDM).

“Jadi, itu penyebabnya. Kalau kami hitung baru 20 persen tingkat pemanfaatannya,” ujarnya.

 Visi Maritim Jokowi 

Dalam pidato perdananya usai dilantik menjadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim.

“Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya.” Demikian, sebagian kutipan pidato Jokowi.

Sejumlah kalangan menyambut baik tekad dan janji Jokowi tersebut. Rohmin Dahuri misalnya. Menurut dia, komitmen Jokowi tersebut merupakan sesuatu yang dahsyat. Sebab, selama ini pembangunan Indonesia lebih fokus ke darat. Padahal 3/4 wilayah Indonesia adalah laut.

Rohmin mengatakan, Jokowi berusaha menghidupkan kembali Tri Sakti-nya Soekarno. Menurut dia, Soekarno pernah memperkuat maritim.

Namun, pada masa Orde Baru tak ada kementerian kelautan. Visi kelautan kembali bangkit era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan berdirinya kementerian kelautan dan berlanjut hingga era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sayangnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian kelautan direduksi lagi. Menurut dia, hal itu berimplikasi pada kebijakan publik.

SNI berharap semangat Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya semangat atas petunjuk pengusaha. Poros maritim hanya dijadikan pencitraan dan menguntungkan pengusaha semata.

Sebab, sepanjang garis pantai dari Sabang sampai Merauke ada keluarga nelayan yang menggantungkan hidupnya pada usaha pesisir dan lautan.

Untuk itu, Jokowi harus mendorong nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai. sehingga dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Selain itu, harus ada alih teknologi kepada para nelayan guna meningkatkan sumber daya manusia.

Dari sisi permodalan, nelayan juga harus dikuatkan. Perbaikan infrastruktur atau penambahan pelelangan ikan, SPBN, dan kuota BBM untuk nelayan juga harus ditambah. Selain itu, harus ada perlindungan di wilayah laut Indonesia termasuk mengakui zonasi wilayah tangkap nelayan.

Pakar hukum laut internasional, Hashim Djalal, menambahkan, luas laut di Tanah Air saat ini belum sebanding dengan pengamanannya. Hashim pernah menghitung kebutuhan untuk pengamanan wilayah laut itu.

“Butuh sekian ratus kapal dan sekian ratus prajurit, misalnya. Tapi, kan kita tidak punya sebanyak itu. Menurut saya, ini yang penting diperhatikan,” ujarnya.

Dari dulu sampai sekarang, dia selalu mengingatkan tentang kemampuan untuk memanfaatkan, mempertahankan, dan mengembangkan potensi kelautan yang ada. Tujuan akhirnya adalah pengembangan ekonomi kawasan maritim dapat mendorong perekonomian nasional.

Matahari semakin menyengat. Muhamad Saleh beranjak pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 7 meter dari bibir pantai. Rumah yang tak seberapa besar dengan dinding yang sudah mulai retak serta sisa cat yang tak jelas lagi warnanya. Sementara itu, di depan rumah tampak tumpukan keranjang dan seperangkat alat untuk menjemur ikan.

Bagi Saleh, siapa pun presidennya, ia tetap harus bekerja seperti biasa. Presiden datang dan pergi. Namun, mereka tetap menggantungkan hidupnya di laut. Ia tak berharap uang dari pemerintah, namun alat untuk bekerja.

"Jangan berikan kami sumbangan berupa uang, tapi lebih baik barang atau fasilitas pelayaran berupa perahu, mesin, jala, dan BBM bersubsidi," ujarnya.(art)Jaga Laut RI Pakai Apa?Meski teknologi pemantauan menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) ini cukup bagus namun jarak terbangnya masih terbatas. (Foto: VIVAnews/Muhamad Solihin)

 Teknologi maritim masih minim, sumber daya pun pas-pasan. 

"Jalesveva Jayamahe...di laut justru kita jaya." Semua hadirin di ruang sidang paripurna MPR bertepuk tangan ketika Presiden Joko Widodo bertekad mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai kekuatan maritim.

Saat itu Jokowi menyampaikan pidato pertama beberapa saat setelah dilantik menjadi presiden baru Republik Indonesia, 20 Oktober 2014. Sebagai negara pemilik belasan ribu pulau, ironis sekali melihat pemerintah sekian puluh tahun tidak sungguh-sungguh menggarap potensi negeri ini sebagai kekuatan maritim.

Tidak mudah mewujudkan ambisi Jokowi. Teknologi di negeri ini masih sangat minim dan riset kelautan masih bisa dihitung dengan jari akibat kurang seriusnya perhatian pemerintah.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang juga baru saja dilantik, Iskandar Zulkarnain, menyatakan seharusnya porsi perhatian negara terhadap kelautan sudah ada sejak dulu. Komitmen Jokowi sulit untuk dilakukan jika riset dan teknologi dianggap tidak penting. Dalam beberapa tahun kemarin saja, dana yang digelontorkan untuk penelitian kelautan tergolong sangat terbatas.

"Penelitian di darat itu lebih mudah daripada di laut, kita berhadapan bukan hanya persoalan dengan perilaku alam, tapi juga kondisi tak berdaya seperti badai," ungkap Iskandar.

Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan kapal riset di setiap wilayah. Saat ini kapal riset yang dimiliki Indonesia tak sebanding dengan luas lautan yang ada.

Idealnya, kata Iskandar, dibutuhkan tiga hingga empat kapal riset per wilayah, baik Barat, Tengah, maupun Timur karena karakteristik kelautan yang berbeda-beda. Meski sekarang beberapa lembaga memiliki kapal sendiri, tidak semua diperuntukkan bagi riset.

Selain itu, kebanyakan kapal riset yang dimiliki berusia 16 tahun, tergolong tua. Idealnya, usia kapal riset maksimal 10-12 tahun.

"BPPT punya Baruna Jaya 1,2,3, LIPI punya Baruna Jaya 7,8. (Kementerian) ESDM punya Geomarin 2 buah, KKP ada beberapa, saya kurang tahu pasti. Sayangnya, tidak semua merupakan kapal riset murni, mereka punya tugas dan fungsi masing-masing," ungkap Iskandar.

Hal ini diamini oleh Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ridwan Djamaluddin. BPPT pada tahun 2010 juga memiliki Kapal Riset Baruna II yang sudah dipasangi perangkat seismik, yang kemudian menjadi kapal survei seismik pertama nasional yang memiliki kemampuan eksplorasi migas.

Walaupun bukan sebagai kapal yang paling canggih, tapi sudah bisa eksplorasi migas. Sayangnya, secara nasional kapal ini tidak dijadikan sebagai sebuah aset yang harus dimaksimalkan.

“Jadi ada tiga yang harus diperbaiki, yaitu pemanfaatan teknologi, menghilangkan kesenjangan antara litbang dan pemanfaatan, serta sumber daya manusia yang harus diperbaiki,” kata Ridwan.

Teknologi yang dimiliki oleh armada kapal riset Baruna Jaya tidaklah ketinggalan. Dengan upgrading Multi-beam EM 122 D di Baruna Jaya III, serta instalasi Multi-beam baru Elac SEABEAM 1050 D di Baruna Jaya IV mampu melakukan penjejakan atau pemetaan 3-D (3 Dimensi) secara terinci terhadap dasar laut dan obyek-obyek di laut dari kedalaman 4.5 m sampai ribuan meter.

Menurut dia, selain kapal riset, Indonesia juga membutuhkan kapal pengawas, baik di laut maupun di udara. Tidak heran jika dia menyarankan untuk memperkuat angkatan laut Indonesia, baik dengan memodernisasi kapal, menambah jumlahnya, sampai meningkatkan kemampuan personil dalam memanfaatkan teknologi kelautan.

“Dalam konteks yuridiksi, saya kira Indonesia harus memperkuat angkatan laut. Karena, wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan tidak mudah dijangkau, memerlukan teknologi pemantauan dan pengamanan yang handal. Saat ini, saya kira Indonesia belum sampai tahap maksimal sehingga perlu banyak dukungan pengamanan dan keselamatan laut yang kuat,” kata Ridwan.

 Teknologi Pemantau 

Untuk urusan perlengkapan teknologi kelautan yang dimiliki, BPPT, LIPI dan LAPAN telah memiliki banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Misalnya drone, satelit, radar, kapal selam, sampai aplikasi pelacak posisi ikan atau sumber alam kelautan lain. Sayangnya, ada beberapa fasilitas yang memiliki fungsi terbatas.

Misalnya, kata Ridwan, adalah drone atau Pesawat Udara Nir Awak (PUNA). Meski teknologi pemantauan menggunakan PUNA ini cukup bagus namun jarak terbangnya masih terbatas, bahkan untuk menerbangkannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, lanjut Ridwan, penggunaan PUNA atau pesawat patroli bisa dibarengi dengan pemanfaatan satelit.

“Satelit akan menjadi pelengkap untuk melakukan pemantauan laut Indonesia yang sedemikian luas. Satelit ini secara berkala yang memantau wilayah perairan dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Jika suatu ketika ada kegiatan mencurigakan di atas laut kita, kapal patroli atau PUNA bisa dikirim untuk memeriksa. Satelit juga bisa memantau ilegal fishing. Dan untuk urusan ilegal fishing ini, harus diperkuat implementasi penegakan hukumnya,” ujar Ridwan.

Untuk PUNA, Lapan telah mengembangkan 5 jenis LSU 01,02,03,04, dan 05 dengan jarak terbang bervariasi, mulai dari 100 sampai 500 kilometer dan beberapa jam durasi terbang. Sedangkan BPPT mengembangkan juga PUNA Wulung bekerja sama dengan TNI AU.

Sedangkan perangkat pemantau lain, Indonesia juga memiliki radar, namun dengan jumlah yang masih minim. Menurut Ridwan, wahana yang digunakan untuk pemantauan bukan hanya yang berada di permukaan laut, tapi dalam konteks pengamanan wilayah dari penyusup asing, kita juga harus melihatnya dari dalam permukaan laut.

“BPPT mengembangkan Akustiktomografi, teknologi radar yang bisa dipasang di selat-selat Indonesia untuk melakukan pemantauan di bawah permukaan air.

Teknologi ini tidak hanya memantau kapal-kapal yang ada di atas permukaan laut, tapi juga kapal-kapal selam. Cara kerjanya mengirim sinyal dari suatu sumber dan diterima oleh sumber lain.

Ada peralatan yang bertugas mengirim sinyal dan ada peralatan yang menerima sinyal. Sinyal-sinyal ini yang kemudian akan terdeteksi dan menampilkan obyek-obyek yang ada di bawah air,” papar Ridwan.

Sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS) juga telah menjadi perhatian penting BPPT dalam beberapa tahun terakhir. Dengan dukungan empat kapal riset Baruna Jaya milik BPPT, selama ini sudah terlaksana pemasangan buoy Tsunami di 9 lokasi perairan laut Indonesia yang berpotensi terjadi gelombang tsunami.

Sayangnya, tidak ada fasilitas pemantau untuk melindungi perangkat ini dari vandalisme yang mengakibatkan tidak berfungsinya early warning system. Tantangan ke depan untuk buoy tsunami Indonesia adalah optimalisasi efektivitas deteksi dan konfirmasi tsunami lokal/jarak dekat (near field tsunami) Bantu Nelayan 

Selain pemantauan kedaulatan laut di Indonesia, penting juga mengeksplorasi keindahan dalam laut Indonesia. Dalam hal ini, Ridwan menjelaskan, jika BPPT telah melakukan penelitian sejak 2006 untuk membuat terowongan layang bawah air (submerge floating tunnel/SFT) untuk memberikan sensasi wisata maritim.

Dari sekian banyak tempat di Indonesia yang memenuhi prasyarat, Pulau Panggang dan Pulau Karya yang terletak di wilayah Kepulauan Seribu yang paling cocok untuk dijadikan tempat perdana pemasangan SFT. Sayangnya, belum ada keseriusan dari pemerintah untuk merealisasikan proyek ini, termasuk keseriusan pemerintah daerah.

BPPT dan Lapan, keduanya menunjukkan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dengan membantu nelayan mendapat lebih banyak hasil tangkapan, termasuk menghentikan aksi ilegal fishing.

BPPT memiliki Sistem Informasi Knowledge-Based Fishing Ground (SIKBES-FG) merupakan aplikasi database estimasi hasil tangkapan ikan. Aplikasi ini disusun dengan menggunakan pendekatan Knowledge-Based Expert Systems (KB-ES) yang diintegrasikan dengan sistem berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis/GIS) untuk menentukan dan mengestimasi lokasi penangkapan ikan (fishing ground), khususnya ikan pelagis ekonomis.

BPPT sudah mengembangkan sebuah teknologi yang dapat membantu nelayan untuk mengetahui posisi ikan. Upaya itu BPPT lakukan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya yang dikerahkan oleh para nelayan.

Jadi, teknologi ini bisa menyediakan informasi berdasarkan karakteristik laut. Misalkan, potensi lokasi sumber makanan ikan berupa klorofil di wilayah tertentu.

Dengan teknologi ini kita bisa menginformasikan kepada nelayan bahwa hari ini dan beberapa hari kemudian di daerah ini berpotensi banyak ikannya. Jadi, para nelayan bisa langsung menuju ke posisi yang ikannya banyak tanpa harus mencari-cari tanpa hasil.

Sedangkan di LAPAN, teknologi yang dimiliki masuk ke dalam keantariksaan yang terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi, pemantauan dan navigasi. Kemudian, pemantauan satelit, aspek fisika dan biologi laut, suhu, kandungan klorofil dari ikan, bisa juga mengambil informasi terkait potensi tangkapan ikan dengan satelit, jadi tidak hanya sekedar mengarahkan.

Lapan menyebutnya zona potensi penangkapan ikan (ZPPI). Lapan memberikan ke nelayan terakit laporan pencarian ikan di wilayah itu, jadi produktifitasnya bisa ditingkatkan lagi.

Sekarang yang dikembangkan adalah teknologi antariksa dan aeronautika, untuk pengamanan laut. Selama ini kasus pencurian ikan dan kekayaan laut RI oleh pihak asing sulit terkontrol.

"Kapal laut tidak bisa menjelajahi wilayah indonesia dan itu bisa dibantu teknologi antariksa dan teknologi aeronotika, bisa dengan satelit tapi bisa dibantu dengan teknologi aeronautika pesawat yang mahal sekali tapi kalau pesawat kecil tanpa awak itu bisa, yang bisa diinformasikan kepada angkatan laut mengenai penangkapan ikan ilegal,” ungkap Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin.

Ditambahkan Iskandar, fenomena yang terjadi sekarang, adalah peningkatan asam yang memicu kerusakan pada terumbu karang. Selama ini terumbu karang menjadi ekosistem bagi ikan.

Jika rusak maka ikan pergi ke lokasi lain yang terumbunya masih bagus. “Nelayan yang biasa mendapat ikan hanya dengan lokasi berapa mil, sekarang semakin jauh,” kata Iskandar.

 Pengetahuan Minim 

Indonesia, lanjut Iskandar, dipandang terlambat untuk menyadari rencana menjadikan negara ini sebagai poros maritim. Seharusnya sejak dulu sudah berkumandang karena nenek moyang Indonesia adalah seorang pelaut.

“Kita sangat sedikit pengetahuan akan laut, jadi agak lalai. Makanya orang mencuri begitu saja karena kita tidak terlalu memperhatikannya,” ujar dia.

Thomas dan Ridwan sepakat jika yang dibutuhkan Indonesia adalah modernisasi atau peningkatan alutsista serta teknologi pendukungnya. Namun LAPAN lebih mengutamakan teknologi alutsista khusus keantariksaan.

“Untuk tahap pertama, potensi sumber daya alam, pemantauan dan lainnya, kalau menggunakan teknologi konvesional dari kapal-kapal itu, memerlukan jumlah yang sangat banyak.

Menurut saya, pemantauan antariksa menjadi alternatif awal untuk bisa diperkuat dulu. Dengan teknologi antariksa ini pemantauannya bisa dilakukan secara sistematik, integratif, dan relatif murah.

Dari sana bisa menentukan skala prioritas, mana yang mau dikembangkan, atau wilayah mana yang berpotensi dikembangkan,” kata Thomas.(ren)

  ★ VIVAnews  

Alasan Jokowi Bentuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi

Supaya Tereakisasi dan Dirasakan Manfaatnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional dan 16 orang dari partai politik.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian terpisah. Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan kedua, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi.

Jokowi mengatakan, ada alasan yang mendasari mengapa ia menginginkan ada kementerian khusus yang fokus membawahi pendidikan tinggi dan riset. Apa alasannya?

“Baru kemarin saya umumkan jumlah kabinet, tapi yang berhubungan dengan Bapak, Ibu, ada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek dijadikan satu kementerian. Kenapa? Karena kita ingin ke depan, riset baik yang berhubungan dengan teknologi, riset sosial, pertanian, kemaritiman, itu betul-betul bisa diaplikasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, petani, nelayan, dan usaha mikro,” kata Jokowi di depan sekitar seratus orang peneliti dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (16/9/2014) sore.

Jokowi mengatakan, selama ini, riset belum benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan riset dilakukan sendiri-sendiri oleh setiap lembaga dan kementerian sehingga tidak satu padu.

“Pertanian, BPPT, Batan, Lapan, di semua kementerian ada semuanya, fokus mau ke mana ini? Jadi tidak jelas. Keluarannya apa, dipakai untuk apa, siapa yang memanfaatkan ini, tidak ditindaklanjuti dengan baik,” ujar Jokowi.

Jokowi berharap Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset ini dapat menjadi pusat bagi riset nasional. Dengan demikian, riset akan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Secara riil, riset dilihat masyarakat sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat. Kita ingin ada tahapan dalam riset baik yang basic, apply maupun innovation yang bisa betul-betul bermanfaat,” ujarnya.

  ★ Kompas  

BPPT kembangkan minyak kelapa jadi bioavtur

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sedang mengembangkan minyak kelapa menjadi bioavtur untuk menggantikan avtur yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang.

"Ini adalah pengembangan generasi kedua, saya telah mengembangkan katalis yang dapat mengonversikan minyak kelapa menjadi bioavtur dan bisa langsung digunakan tanpa mencampurnya dengan avtur," kata peneliti senior di Divisi Energi Terbarukan BPPT, Dr. Erlan Rosyadi di gedung BPPT, Jakarta, Selasa (16/9).

Ia telah mencoba berbagai jenis minyak untuk dijadikan bioavtur seperti minyak sawit dan minyak kanola tetapi minyak kelapa paling mudah dijadikan bioavtur.

"Kunci mengonversikan biomassa menjadi bioavtur adalah selektifitas, semakin banyak fraksinya yang dominan maka semakin gampang," kata Erlan.

Menurutnya semua bagian tanaman bisa dijadikan bahan bakar terbarukan hanya saja perlu kemauan dari pemerintah untuk mendukung pengembangan ilmu ini agar Indonesia tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak bumi.

Ia mengatakan seharusnya Indonesia membuat industri katalis sehingga tidak bergantung dengan imporitr yang berakibat meningkatnya harga bahan bakar.

"Kilang minyak bio ini alatnya hampir sama dengan kilang minyak mentah, katalisnya pun ada beberapa yang sama bedanya kalau kilang minyak harus dimasukkan minyak mentah kalau kilang minyak bio dimasukkan semua biomassa, dan hasil produksinya sama," kata spesialis teknisi di bidang Bahan Bakar Nabati BPPT, Dr. Arif Yudiarto.

Ia berharap pemerintah mau membangun kilang biomassa, karena sebenarnya Indonesia mempunyai sumber daya alam dan konsep untuk menggantikan bahan bakar bumi menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan.

  ★ antara  

Tiga Drone Buatan Indonesia Bakal Dirilis di Akhir Tahun

Dikembangkan BPPT dan PT DI Pesawat Terbang Tanpa Awak Wulung

Tiga unit drone yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kini tengah diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Rencananya, tiga unit drone itu akan dirilis akhir tahun ini.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Teknologi industri Pertahanan Keamanan BPPT, Joko Purwono, Rabu (3/9/2014). “Sekarang masih dalam proses produksi di PTDI, dan rencananya dalam waktu dekat sudah selesai," kata Joko di ujung telepon.

Ketiga Drone itu diberi nama Wulung PA 08, 09 dan PA 10. Ketiganya dipersiapkan untuk tujuan pengawasan daerah perbatasan. Dengan kemampuan beroperasi hingga enam jam, pesawat nir awak ini mampu terbang dengan ketinggian 10 hingga 12 ribu meter.

Hingga kini belum dipastikan lokasi pengoperasian tiga unit drone ini. Namun, diperkirakan Pontianak akan lebih dulu menggunakan ini mengingat pihak terkait dinilai lebih siap.

Joko mengatakan, produksi Wulung juga sekaligus menyatakan kesiapan lembaga penelitian untuk mendukung rencana presiden terpilih Jokowi dalam menggunaan drone guna pengawasan wilayah nusantara.

Kepala Program Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) itu optimistis, Wulung mumpuni. “Kita harus bisa buktikan bahwa Wulung bisa memberikan manfaat,” tutur Joko. Bila dapat beroperasi dengan baik, rencananya dua unit drone akan diproduksi lagi.

Wulung telah mengalami beberapa pengembangan dari prototype-nya. Misalnya, Wulung sudah menggunakan noice reduction untuk mengatasi masalah kebisingan yang sebelumnya dikeluhkan.

Wulung sebelumnya telah diujicoba terbang pada 11 Oktober 2012. Pesawat terbang tanpa awak itu dinyatakan mampu terbang dengan jelajah maksimum 73,4 kilometer. Wulung bakal dilengkapi dengan kamera mumpuni seharga Rp 1 miliar.

  ★ Tribunnews  

Laporan Menteri Riset dan Teknologi Pada Hakteknas ke-19

Berikut ini beberapa penggalan pidato Menristek, Prof. Dr. H. Gusti Muhammad Hatta saat berada di puncak Hakteknas ke-19 di area BPPT, Jakarta. Bidang ENERGI, beberapa pencapaian antara lain dihasilkannya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) oleh BPPT yang telah diujicobakan di PT. Pertamina, PT. PLN dan PT. Star Energy Geothermal. Sementara itu, Balitbang Kemen-ESDM telah mengembangkan PLTP Sistem Binari skala 50 kW yang telah dibangun di Dieng-Jawa Tengah bekerjasama dengan PT. Geodipa Energi. Dalam rangka mempersiapkan pembangunan PLTN, saat ini BATAN telah menghasilkan dokumen pendukung penyiapan infrastruktur PLTN. Selain itu, dalam upaya mengurangi konsumsi BBM, telah dimulai usaha-usaha untuk industrialisasi kendaraan listrik.

Pada kesempatan yang berbahagia akan dilakukan penandatanganan kerja sama antara komunitas iptek dengan Universitas Indonesia dan Pemerintah Kota Bandung yang akan melakukan ujicoba penggunaan bis listrik kapasitas 20 penumpang sebagai alat transportasi di dalam kampus UI dan kota Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari MoU pada peringatan Hakteknas tahun 2013 dalam bidang Hankam, PT Pindad telah menyelesaikan produksi 26 Unit Anoa, PT LEN telah berhasil mengembangkan instalasi Combat Management System; BPPT dan PT Garda Kencana telah melakukan reverse engineering baterai kapal selam; dan PT Daya Radar Utama akan menyerahkan Kapal AT-3 (angkut kendaraan tempur) pada Bulan September 2014. Sekretaris Utama Lapan (Kanan), menjelaskan hasil litbang Lapan kepada Menristek (Tengah) di stand pameran Lapan

Melanjutkan keberhasilan Teknologi Roket, LAPAN yang tergabung dalam Konsorsium Roket bersama ITS, PENS, PT. PINDAD, PT. Dirgantara Indonesia, PT. LEN, telah mengembangkan roket balistik RX-2020.

Bersama Kementerian Pertahanan, LAPAN telah menyelenggarakan peluncuran roket RHAN-122B dengan menggunakan mobil peluncur RM-70 GRAD.

Disamping itu Satelit LAPAN A2 yang telah selesai pengerjaannya pada tahun 2013 dan saat ini sedang menunggu jadwal peluncuran, yang rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2015 di Pusat Stasiun Luar Angkasa Sriharikota, India. LAPAN dan lembaga riset lainnya bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tengah mengembangkan pesawat N219. Saat ini kolaborasi tersebut telah menerima 100 pesanan pesawat N219 dan direncanakan 4 pesawat N219 akan selesai dirakit pada bulan April 2015. Salah satu industri swasta nasional bersama lembaga riset, LAPAN, BPPT, LIPI, BATAN, sedang mengembangkan pesawat turboprop regional berkapasitas 80- 90 penumpang dengan menggandeng PTDI. Kerjasama ini akan menggunakan fasilitas penelitian dan pengujian yang ada di kawasan Puspiptek.

Sementara itu, BATAN telah menghasilkan radiofarmaka dan telah memperoleh izin edar dari BPOM, formulasi kit MIBI yang digunakan untuk diagnosa fungsi jantung, kit MDP untuk diagnose tulang dan kit DTPA untuk diagnose fungsi ginjal dan otak yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. LIPI dan Batan yang bekerjasama dengan RS Pusat Pertamina juga berhasil mengembangkan komponen implan permanen arthroplasty untuk sendi panggul; Implan sementara untuk tulang berbentuk sekrup berbasis paduan titanium. Dapat kami laporkan juga Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) setiap tahunnya menerbitkan ± 7000 ijin pemanfaatan tenaga nuklir dan melakukan inspeksi keselamatan, keamanan, safeguards nuklir pada ± 600 instansi diseluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan keselamatan penggunaan tenaga nuklir untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sampai tahun 2014 ini telah menghasilkan 7998 SNI yang mencakup berbagai bidang seperti di sektor pertanian dan teknologi pangan; teknologi perekayasaan di bidang metrologi; mekanika, manufaktur serta teknologi bahan di bidang pertambangan. Pengakuan di tingkat internasional telah didapatkan di beberapa produk, seperti SNI mie instan dan SNI tempe yang telah menjadi dasar penyusunan standar internasional di bidang pangan, yaitu Standar Codex.

Pada sisi lain, Badan Informasi Geospasial (BIG), telah melakukan percepatan penyediaan data dan informasi geospasial dasar rupabumi, kelautan dan dirgantara dalam berbagai skala. Dalam rangka pembangunan di kawasan perbatasan, telah disusun Informasi geospasial berupa Peta Kecamatan dan Peta Pulau Terluar, seperti Peta Kecamatan kawasan perbatasan RI-Malaysia, RI-Papua New Guinea dan RI-Timor Leste. BIG, sejak tahun 2013 bersama dengan Pusat Informasi Data Spasial (PIDS) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengembangkan Model Spasial Open Platform (MSOP) berbasis Open Source System.

Jakarta, 11 Agustus 2014
Menteri Riset dan Teknologi,
Prof. Dr. H. Gusti Muhammad Hatta

  ★ Kemenristek  

Visi Misi IPTEK Capres

Harapan LAPAN Terhadap Visi Misi IPTEK CapresKepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengatakan teknologi mempunyai peran penting dalam membangun negeri sebagai bentuk kemandirian bangsa.

Oleh karena itu dirinya berharap calon presiden bisa memperhatikan industri sains dan teknologi dan bisa menerapkannya saat berkuasa nanti.

Ketika disinggung debat calon presiden dan wakil presiden keempat yang akan menyinggung soal Iptek, Ketua Lapan, Thomas Djamaludin mengaku menaruh harapan besar kepada dua calon pemimpin tersebut untuk dapat meningkatkan dan memberi perhatian pada teknologi dalam negeri.

"Dalam waktu dekat ini memang belum ada rencana diskusi dengan kedua capres. Kami selama ini berupaya menyampaikan harapan-harapan bahwa Iptek harus dikembangkan agar ingin maju. Namun hanya sebatas penyampaian ke Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek)," kata Thomas saat ditemui di Kantor Lapan, Jakarta Timur, Senin 23 Juni 2014.

Dirinya berharap besar jika kedua pasangan bisa menaruh perhatian tentang itu dan bisa dengan amanah melaksanakannya.

Pasalnya, lanjut Thomas, dirinya khawatir jika Indonesia hanya akan menjadi bangsa pengikut jika untuk urusan teknologi dan satelit saja harus mengandalkan asing.

"Kalau teknologi atau satelit saja mengandalkan luar negeri, kita bakal terus jadi bangsa pengikut. Pemerintah masih belum memberi perhatiannya kepada bidang sains dan teknologi. Padahal teknologi bisa membangun bangsa menjadi maju," ujar Thomas.

Salah satu cara untuk mencegah ketergantungan tersebut, Lapan baru saja mencapai kesepakatan dengan pemerintah daerah. Lapan ingin memacu pemda agar mau mengandalkan satelit yang dimiliki.

Sayangnya, meski banyak hal bisa dilakukan untuk mengembangkan teknologi satelit ini, Lapan masih harus menghadapi pemotongan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk riset di bidang satelit.

"Anggaran Lapan tahun 2014 totalnya sekitar Rp 789 miliar. Itu total setelah dipotong Rp99 miliar di bagian risetnya. Pemotongan ini dilakukan sebagai bagian dari penghematan anggaran negara oleh pemerintah," keluhnya.

Angka anggaran Lapan tahun ini, menurut Thomas, jauh di bawah angka pembelian slot satelit yang dilakukan oleh sebuah bank dalam negeri.

Kala itu, bank dalam negeri tersebut membeli slot satelit komunikasi seharga Rp2,5 triliun dari pihak asing. Padahal, menurutnya, bila menggunakan satelit buatan sendiri maka hal itu bisa diminimalisir.

Bank Rakyat Indonesia memang telah menggantikan Indosat dalam mengelola slot orbit satelit 150,5 derajat Bujur Timur (BT). BRI mengklaim diri sebagai bank pertama di dunia yang mengelola slot orbit dan memiliki satelit sendiri.

Proses pembelian satelit memakan dana US$250 juta dan telah rampung April lalu. BRI akan menggunakan satelit tersebut pada 2016 nanti.

Sebagai Ketua Lapan, Prof. Thomas mempunyai mimpi besar untuk memproduksi satelit sendiri berikut tempat peluncurannya, mirip dengan NASA dan Cape Canaveral-nya.Rp 10 Triliun untuk Riset Bisa Tingkatkan Gairah Ristek RIDalam debat capres putaran ke-4, calon wakil presiden Hatta Rajasa sempat melontarkan rencana untuk memberikan dana riset Indonesia sebesar Rp 10 triliun. Rencana ini dianggap memberikan gairah baru bagi dunia riset dan teknologi di Tanah Air.

Dana Rp 10 triliun itu akan difokuskan pada bidang prioritas dan mempercepat difusi penelitian. Hatta berharap, dengan jumlah dana ini, penelitian dapat segera diterapkan untuk sektor penting seperti pangan, energi, transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Ungkapan janji yang dilontarkan oleh cawapres yang berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto itu disambut baik oleh Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Marzan Aziz Iskandar.

"Saya kira itu sebuah ucapan yang baik untuk kegiatan riset dengan tambahan dana anggaran tersebut," ujar Marzan saat dihubungi VIVAnews, Selasa, 1 Juli 2014.

Namun, menurut dia, Indonesia sebagai negara berkembang, tambahan tersebut masih kurang untuk memenuhi penelitian dan pengembangan teknologi yang signifikan aktivitasnya.

"Untuk negara maju anggarannya seharusnya tiga persen dari gross domestic product (GDP)," ungkapnya.

Marzan mengungkapkan, dana riset yang dimiliki BPPT pada 2014 yakni Rp 822 miliar. Pasokan dana sebesar ini cukup membuat penelitian mereka terganggu. Apalagi ditambah dengan adanya pemotongan sebesar 16 persen.

"Sungguh berpengaruh. Kegiatan yang sudah disiapkan harus terganggu dan kegiatan mereka jadi tidak normal," ucapnya.

Pemotongan itu, dia melanjutkan, dilakukan karena adanya defisit migas, sehingga semua kementerian mengalami pemotongan anggaran.Indonesia Bisa MandiriRencana penambahan anggaran Rp 10 triliun untuk dana riset yang diungkapkan oleh Hatta Rajasa dalam debat calon wakil presiden, Minggu 29 Juni lalu, bak hembusan angin surga bagi lembaga yang membutuhkan dana segar dalam kegiatan risetnya. Salah satunya adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Ketua Lapan Thomas Djamaluddin mengatakan hal itu tentu bisa membuka peluang bagi Indonesia untuk menciptakan teknologi yang dapat mendorong kemandirian bangsa.

"Saat ini, anggaran litbang untuk keseluruhan IPTEK itu 11,7 triliun. Bila itu ditambah berarti dua kali lipatnya, tentu itu akan menjadi pendorong yang signifikan," ujar Thomas ketika dihubungi VIVAnews, Selasa 1 Juli 2014.

Namun, bila dilihat dari cita-cita IPTEK itu sendiri, Thomas menjelaskan yang sesuai adalah satu persen dari Gross Domestic Product (GDP). "Saat ini kan masih 0,1 persen dari GDP," imbuhnya.

Problematika yang dihadapi oleh lembaga riset itu, ungkap Thomas, sering terganjal dengan kurangnya anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia. "Untuk tahun ini, anggaran Lapan sekitar Rp 690 miliar," keluhnya.

Hal itu merupakan total anggaran yang semulanya Rp 789 miliar kemudian harus dipotong Rp 99 miliar. Pemotongan ini dilakukan sebagai bagian dari penghematan anggaran negara oleh pemerintah.

Padahal, menurutnya, di zaman modern sekarang ini teknologi antariksa memiliki peranan penting dalam perkembangan dan pendapatan bangsa ke depannya dari berbagai sektor.

"Misalnya pertanian, untuk memantaunya tentu kita harus menggunakan satelit. Begitu juga perbankan yang membutuhkan satelit untuk informasinya," ucap Thomas.

Dengan sains dan teknologi yang diciptakan dari tangan-tangan anak negeri, ungkap Thomas, Indonesia akan menjadi negara yang mandiri yang tidak selalu bergantung dengan buatan luar negeri.

Dia mengakui, teknologi antariksa memang memiliki high cost (harga tinggi), high tech (teknologi tinggi), dan high risk (resiko tinggi).

"Jadi harapan kami, idealnya sebagai negara maju, tahun depan untuk pemerintahan baru bisa menganggarkan Rp 1 triliun per tahun bagi Lapan," kata Thomas.

Dana itu akan digunakan sebagai penunjang riset Lapan dari penerapan satelit, roket, yang keduanya saat ini masih dalam tahap eksperimen. Lalu, teknologi penerbangan di tempat terpencil (pesawat terbang N-219), dan penginderaan jauh.

"Teknologi antariksa yang meliputi satelit, roket, dan penginderaan jauh menjadi prioritas bagi kami. Berharap Lapan ke depannya bisa punya satelit dan roket sendiri," harapnya.

  ★ Vivanews  

Drone Buatan Indonesia

Drone pada dasarnya untuk penyerangan, bukan pengawasan. Pesawat Puna Pelatuk di Lanud Halim Perdanakusuma

Dalam 10 tahun terakhir, minat militer Amerika untuk perangkat pengintai dan pertahanan telah memicu pengembangan drone. Northrop Grumman, Boeing, General Atomics dan Lockheed Martin merupakan empat besar manufaktur drone. Jepang dan Tiongkok pun mulai melirik drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk mempertahankan wilayah keduanya yang berbatasan.

Business Insider pernah melaporkan bahwa pasar drone untuk kebutuhan militer akan mencapai US$ 8,2 triliun pada 2022 nanti. Dalam laporan tersebut diprediksi bahwa Amerika tidak akan lagi mendominasi sebagai konsumen drone.

Tiongkok dan Rusia akan menggantikan posisi Amerika. Bahkan dari sisi pengembangan, Tiongkok dan Rusia akan memiliki kemampuan untuk menyaingi drone Amerika dalam kurun 10 tahun ke depan. Kedua negara telah berkomitmen untuk menginvestasikan sekian dana untuk riset dan perkembangan drone, khususnya drone untuk kegiatan militer yang lengkap dengan persenjataan.

Dana riset yang tidak mencukupi membuat pengembangan drone buatan lokal Indonesia mengambang. Dari beberapa drone yang dimiliki, hampir semua berupa prototipe. Meski ada beberapa yang telah siap terbang namun infrastrukturnya masih harus ditunggu.

 PUNA 

Sejatinya, riset pengembangan teknologi drone telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2000. Namun segala aspek yang menyertainya membuat pengembangan drone tidak bisa dilakukan oleh lembaga tertentu saja. Akhirnya dibentuklah konsorsium yang melibatkan PT Dirgantara Indonesia (DI), Lembaga Elektronik Nasional (LEN), BPPT dan LAPAN. Masing-masing lembaga, berturut-turut memiliki fungsi produksi, penyediaan sistem komunikasi dan elektronik, dan riset pengembangan.

Di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), drone disebut sebagai Lapan LSU atau Lapan Surveillance Unmanned (LSU) Aerial Vehicle. Sama halnya dengan Pesawat Udara Nirawak (PUNA) di BPPT. Selain untuk memonitoring bencana, pemetaan wilayah, dan pertahanan negara, drone atau PUNA sejatinya bisa memiliki kemampuan untuk menjadi alat perang agar menjadi pelengkap persenjataan TNI.

Pengamat persenjataan militer Indonesia, Haryo Ajie Nogoseno, mengatakan jika TNI saat ini memiliki dua jenis UAV/PUNA modern, Wulung dan Heron, hasil kerja konsorsium. Wulung disebutnya sebagai UAV yang lebih menarik karena adopsinya menandakan lompatan tinggi bagi kemandirian alutsista dalam negeri.

Malah, kata Ajie, Indonesia akan kedatangan 12 PUNA yang akan diletakkan di squadron Lanud Supadio, Pontianak tahun ini. Meski ke-12 PUNA, yang terdiri dari 8 Wulung dan 4 Heron ini, akan mampu menjaga pertahanan wilayah Indonesia namun masih terbatas pada pengawasan wilayah. PUNA tersebut belum bisa dijadikan alat persenjataan pendukung perang.

“Tentunya lebih canggih Heron. Kemampuan terbangnya 350km secara terus menerus selama 52 jam dengan kecepatan 207 km/jam. Heron layak menjadi drone pengintai. Sedangkan Wulung memiliki jarak jelajah 200km yang didukung mobile ground station, hanya dimungkinkan untuk pengamatan data secara realtime,” papar pendiri situs Indomiliter.com ini.

Jika Wulung merupakan buatan lokal anak bangsa, 4 PUNA Heron dikatakannya sebagai buatan Israel Aerospace Institute (IAI). Oleh karena itu, lanjut Ajie, Indonesia wajib menguasai teknologi UAV.

"Bila kita dapat menguasai teknologi UAV, bukan hal yang sulit bila nantinya Indonesia ingin mengembangkan UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), yang dipersenjatai," katanya.

 Indonesia Tak Butuh Drone? 

Sama seperti negara asing lainnya, PUNA bisa difungsikan sebagai alat penjaga perbatasan wilayah, apalagi Indonesia dengan luas wilayah yang besar diselingi beberapa kepulauan. Selama ini Indonesia selalu dipusingkan dengan batas wilayah dan sering berseteru dengan Malaysia.

Menurut Pengamat Militer, Muhadjir Effendi, fungsi drone sebagai alat pertahanan akan lebih tepat digunakan untuk operasi militer, terutama serangan darat.

“Secara umum, fungsi drone adalah untuk menyerang, bukan untuk menangkap para pelanggar hukum. Drone akan lebih efektif untuk memantau perbatasan daratan,” katanya.

Dalam kegiatan pengawasan wilayah, Mohammad Dahsyat, Kepala Bidang Teknologi Hankam Matra Udara BPPT, memprediksi jumlah ideal yang harus dimiliki Indonesia adalah sekitar 15. Namun jumlah tersebut bukan menunjuk ke jumlah unit drone, melainkan jumlah pangkalan PUNA yang harus dibangun. Dalam masing-masing pangkalan itu diisi oleh minimal 3 unit PUNA yang bekerja secara terus menerus selama 24 jam untuk melakukan pengawasan.

"Tentunya dengan luas wilayah yang besar seperti Indonesia, mungkin lebih banyak lagi. Idealnya mungkin minimal 15 pangkalan untuk mengawasi wilayah secara komprehensif. 15 pangkalan ini bisa lebih atau kurang tergantung kecanggihan teknologinya," ujar Mohammad.

Akan tetapi, lanjutnya, untuk saat ini, Indonesia membutuhkan minimal 3 pangkalan di setiap daerah. Daerah tersebut, khususnya adalah yang sering terjadi pelanggaran hankam.

 Kendala Pengembangan PUNA 

Di Indonesia, dana yang minim dan pesimisme masyarakat Indonesia terhadap produk lokal membuat teknologi UAV tersendat. Pemerintah seolah tak peduli dengan teknologi pesawat tanpa awak ini. Jika UAV saja belum bisa dibuat, jangan pernah berharap untuk merencanakan Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV).

"Sejak 2004, masuk ke program Litbang BPPT. Dana yang dihabiskan kurang lebih 20 miliar. Kalau jumlah drone yang dimiliki TNI, mereka yang lebih tahu. Untuk yang di BPPT, karena drone atau PUNA adalah sebuah sistem maka yang siap terbang ada 4 unit. Hanya 4 itu yang memiliki kelengkapan sistem," ujar Mohammad.

Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan dana riset drone yang digelontorkan Amerika. Menurut situs Singularityhub.com, dana riset PUNA untuk tahun 2001 hingga 2013 lalu menghabiskan US$ 26 miliar. Jika dihitung rata-rata per tahun, dana riset tersebut mencapai US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 21 triliun.

LAPAN, yang membuat Lapan Surveillance Unmanned (LSU) Aerial Vehicle, saat ini telah mengembangkan seri 05 yang berfungsi untuk pemetaan. Lembaga swasta yang melakukan riset ini, kata Kepala Pusat Teknologi Penerbangan Lapan, Gunawan S. Prabowo, ada beberapa seperti UAVindo dan Proboaero di Bandung, sedangkan di Jakarta terdapat 5 perusahaan sejenis. Selain Wulung, BPPT juga tengah memproduksi Sriti. Bahkan dalam kurun 5 tahun ke depan, BPPT akan mengembangkan PUNA yang lebih canggih dari Wulung, diberi nama Medium Altitude Long Endurance (MALE).

"Untuk desain pesawat, 100 persen sudah kita sendiri. Tapi untuk sistem komunikasi, sistem kendali masih tergantung dengan komponen dari Eropa maupun Amerika Serikat," kata Kepala Program Pesawat Udara Nirawak (PUNA) BPPT, Joko Purwono.

Untuk biaya pembuatan memang membutuhkan investasi mahal. Satu buah drone diperkirakan memakan biaya 300 juta. Sedangkan untuk jasa penyewaan drone, meski murah namun tidak bisa diterapkan untuk kegiatan pengawasan negara. Demikian juga dengan sistem komunikasinya. Meski bisa menggunakan ground station, teknologi satelit dinilai lebih mumpuni.

"Kalau sewa biasanya untuk keperluan sipil namun untuk militer biasanya punya sendiri. Sebagai ilustrasi, untuk pengambilan foto kelas UAV yang short range, untuk perkebunan dengan hanya beberapa luas wiliayah, sekitar Rp 10 juta sampai Rp 30 juta, tergantung dengan perjanjiannya pekerjaannya," papar Mohammad.

Oleh karena itu, katanya, akan lebih menguntungkan jika riset terkait drone terus dilakukan sampai bisa memproduksi banyak PUNA untuk banyak fungsi. Keuntungannya adalah, selain menciptakan lapangan kerja baru, drone buatan sendiri juga bisa dikostumisasi sesuai kebutuhan, bahkan kerahasiaan negara lebih terjamin.

"Secara ekonomi memang tidak terjadi capital flight karena duit mengalir di negeri kita sendiri. Yang paling penting adalah jaminan keamanan rahasia negara. Beda sekali jika kita menyewa atau membeli dari asing. Selain itu kita juga bisa menekan risiko terhadap nyawa pilot dan operator," kata Mohammad.

Ketergantungan perangkat asing akan memberikan kekhawatiran tersendiri terkait pengintaian keamanan negara. Artinya, sudah saatnya Indonesia menghentikan ‘kecanduan’ perangkat asing. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan teknologi macam drone. Sumber daya sudah mumpuni, tinggal menunggu keseriusan pemerintah dalam hal pendanaan demi pertahanan negara.

  ♞ Vivanews