Jokowi Akui Kapal Patroli Masih Sangat Kurang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempersiapkan untuk mendukung program kemaritiman atau pengamanan di jalur laut. Karena itu, pemerintah akan menambah kapal patroli untuk menjaga keamanan di jalur laut.

Hal itu disampaikannya saat meninjau pameran "Indo Defence 2014 Expo & Forum". Akan tetapi, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak merinci jumlah atau waktu pengadaannya.

"Ya kita harus ngerti, kapal patroli kita kurang. Sangat kurang oleh sebab itulah yang kita tambah," kata Jokowi di Kemayoran, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi signifikan maka alat pertahanan Indonesia bisa ditambah. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi harus didorong lebih baik lagi.

Pasalnya, jika pertumbuhan ekonomi bagus maka penerimaan negara akan bertambah. Sehingga, anggaran pertahanan bisa ditambah berkali lipat.

"Itu kan sudah berkali-kali saya sampaikan kalau pertumbuhan ekonomi kita bertumbuh di atas tujuh, anggaran pertahanan kita bisa tiga kali lipat daripada yang sekarang," tegasnya.(kri)

  ★ sindonews  

Demi Visi Maritim Jokowi, Kemenhan Akan Tambah Produksi Kapal Selam

Kementerian Pertahanan bertekad menambah produksi kapal selam untuk mewujudkan visi misi maritim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat ini, kata dia, sedang diproduksi tiga kapal selam sebagai alat utama sistem pertahanan (alutsista) tambahan.

"Dua kerja sama dengan Korea, yang satu akan ke sini, buatan Banyuwangi," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai membuka Indo Defence 2014 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edi, Purdjianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Hadir pula pejabat TNI dan Kementerian Pertahanan dari berbagai negara.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini mengaku cukup puas dengan alutsista yang kini sudah tersedia. Namun menurut dia, masih dibutuhkan berbagai perkembangan dan perbaikan agar visi maritim yang dicita-citakan Jokowi bisa benar-benar terwujud.

"Kita akan tingkatkan terus. Sekarang masih 70 persen, kita akan kerja keras lagi paling tidak sampai 90 persen lah," ujarnya.

  ★ Kompas  

Menhan Ingin Indonesia Produksi Sendiri Jet dan Kapal Selam

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pemerintah akan meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista). Ryamizard juga menginginkan Indonesia bisa memproduksi sendiri alutsista.

"Kita meneruskanlah ya (dari pemerintah sebelumnya). Kita ke depan bisa membuat sendiri, baik itu pesawat kapal laut ataupun tank," kata Ryamizardusai peluncuran buku di Energy Tower SCBD, Jakpus, Selasa (4/11/2014).

Ia mengatakan, pembelian kapal selam oleh pemerintah sebagai langkah alih teknologi. Namun, nantinya akan ada kapal selam buatan dalam negeri yang digunakan oleh TNI.

Pengiriman anggota TNI untuk pelatihan dengan negara lain akan tetap dilakukan.‎ Ia berharap Indonesia bisa mandiri dengan alutsista buatan dalam negeri yang tak kalah dengan buatan luar.

"Mudah mudahan 5-10 tahun lagi bisa buat pesawat jet sendiri. Kalau 1 atau 2 tahun lagi bikin kapal selam, kira-kira 5 atau 10 tahun bisa buat pesawat jet sendiri," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjawab sejumlah keraguan penunjukan dirinya yang berlatar belakang AD padahal presiden Joko Widodo ingin fokus pada kemaritiman.

"Ini kan jabatan Menhan, Menteri Pertahanan. Menhan itu AD, AU dan AL," ujarnya singkat.

  ★ detik  

Hentikan Ego Sektoral

Tidak Ada Lagi Visi & Misi Menteri ... Suasana sidang kabinet perdana yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai pelantikan para menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014). MI/Panca Syurkani

Presiden Joko `Jokowi` Widodo meminta seluruh anggota kabinet tak lagi memaparkan visi misi begitu berkantor di kementerian masing-masing. Jokowi meminta menteri langsung bekerja menjalankan visi misi utama presiden semasa kampanye.

"Tidak ada lagi visi dan misi menteri. Yang ada hanya program operasional menteri. Kita harus bekerja garis lurus," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet perdana di Kantor Presiden, Senin (27/10/2014).

Sidang Kabinet dihelat tak lama setelah Jokowi melantik seluruh anggota Kabinet Kerja. Hadir seluruh anggota kabinet serta Kapolri dan Panglima TNI.

Jokowi menegaskan, seluruh kementerian harus menghentikan ego sektoral ketika pemerintahan berjalan. Semua menteri harus memulai tradisi baru dengan menjalankan lintas-sektor dan lintas-kementerian.

"Sinergi tak hanya di Kemenko, namun bisa lintas Kemenko," ungkap Jokowi.

Meski bisa langsung bekerja, toh Jokowi meminta, seluruh menteri memerhatikan struktur kementerian, anggaran, dan organisasi sebelum memulai pekerjaan. Khusus untuk menteri yang mengalami perubahan, baik penggabungan maupun pemisahan, diminta langsung berkoordinasi dengan perangkat dirjen dan deputi yang ada selama ini.

"Sementara untuk kementerian baru, segera koordinasi dengan Setneg dan Kemenpan," tegas Jokowi.

Mengenai hambatan implementasi kebijakan yang selama ini menjadi sorotan publik, Jokowi memerintahkan seluruh menteri menemukan titik yang selama ini mengalami kebuntuan. "Lakukan totok nadi agar darahnya bisa mengalir deras. Lihat secara detail, identifikasi agar vitamin bisa dirasakan rakyat," tegasnya.

Sebagai catatan tambahan, Jokowi menyebutkan, pihaknya menempatkan Kemenpan atau Bappenas satu kelompok dengan Mensesneg. "Terutama untuk Bappenas yang bertugas untuk mengawal perencanaan visi misi presiden," katanya.

  ★ Metrotv  

Industri Dalam Negeri Diutamakan

Menhan Ryamizard Ryacudu sudah punya pandangan soal penggunaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Dia menegaskan, industri pertahanan akan mengutamakan produksi dalam negeri.

"Industri dalam negeri harus diutamakan. Semua kita harus mandiri. Harus berdiri sendiri," jelas Ryamizard di halaman Istana Negara, Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Ryamizard juga menegaskan, saat ini Alutsista yang digunakan pertahanan Indonesia dinilai sudah lumayan. Dia pun akan mengganti yang tidak layak pakai.

"Alutissta sudah bagus kita lihat dulu, saya harus profesional. Yang tidak bagus ya kita lihat bisa diapakan," tutup dia.(ndr/mad)Munir Bilang Satu-satunya Jenderal yang Tak Terlibat HAM Ryamizard Menhan Ryamizard Ryacudu menegaskan dirinya bukan seorang pelanggar HAM. Bahkan dia mengutip kata-kata almarhum Munir aktivis HAM yang tewas dibunuh.

"Kamu tahu Munir, Munir bilang satu satunya jenderal yang tidak terlibat HAM cuma Jenderal Ryamizad," jelas Ryamizard di Istana Negara, Minggu (26/10/2014).

Ryamizard memang dikenal sebagai jenderal yang tegas. Tak heran kalau isu miring kerap dialamatkan pada dia. Tapi dia menjawab isu-isu itu.

"Saya nggak ada apa-apa, selama 35 tahun jadi tentara tidak ada saya melanggar HAM. Munir mengatakan seperti itu," jelas mantan KSAD ini.

"Begitu saya jadi kandidat menteri muncul deh isu-isu itu," tambah dia.

  ★ detik  

Mimpi Visi Maritim Jokowi

Indonesia telah lama memunggungi laut. Memunggungi samudraJokowi harus mendorong nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai. sehingga dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing.

Hari beranjak siang. Udara di pesisir pantai Bintaro, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memanas. Namun, Muhamad Saleh (40) tetap bertahan, duduk di bibir pantai beralaskan pasir.

Ia hanya mengenakan kaus butut, celana yang tak lagi utuh dan berselempang sarung yang sudah tampak kusam.

Muhamad Saleh merupakan salah satu nelayan di Kampung Bugis, Ampenan. Siang itu, ia sedang melepas penat, setelah semalaman mengolah lautan mencari ikan. Ia sendirian, hanya ditemani secangkir kopi dan rokok di tangan, serta perahu tempel miliknya yang sudah tampak tua dimakan usia.

"Nelayan di sini yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," ujar Saleh membuka percakapan saat VIVAnews menemuinya Selasa, 21 Oktober 2014.

Ia mengeluh, karena hasil tangkapan ikan terus menurun. Nelayan tradisional macam dia hanya mengandalkan kebaikan alam dan keberuntungan.

Keluhan senada disampaikan Muslim (42), kolega Saleh sesama nelayan di Ampenan. Ia menilai, pemerintah tak serius memperhatikan nelayan. Para nelayan menjadi terkotak-kotak dan mengarah pada persaingan yang tak sehat dan rebutan lahan tangkapan.

Akibatnya, nelayan yang hanya bermodal jala dan perahu kecil macam dia akan tersingkir. Tak jarang, nelayan pulang dengan hasil tangkapan yang tak sebanding dengan pengeluaran.

"Tidak seperti dulu bisa tiap hari dapat ikan, sekarang dapat sehari libur 2 sampai 5 hari, begitu seterusnya," ujarnya saat ditemui VIVAnews di tempat yang sama.

Kondisi itu diamini Idep (39). Nelayan asal Padang, Sumatera Barat ini mengatakan, pendapatannya sebagai nelayan seringkali tak mampu memenuhi biaya hidup sehari-hari. Padahal, ayah dua anak ini sudah menjadi nelayan sejak 20 tahun silam. Ia menghabiskan waktu 15 sampai 18 hari sekali melaut.

Namun, maksimal ia hanya bisa mendapatkan satu ton ikan. Kadang, hanya separuhnya. Sementara itu, biaya untuk sekali melaut mencapai Rp 9 juta. “Sering kami pulang hanya balik modal,” katanya kepada VIVAnews, Kamis, 23 Oktober 2014.

Idep melaut menggunakan kapal orang lain. Karenanya, hasil tangkapan dibagi dengan pemilik kapal.

“Kami menjalankan kapal saja. Dapat tidak dapat ikan, itu tanggung jawab kami. Kalau dapat banyak, kami dapat uang. Kalau dapat sedikit, kami juga dapat sedikit, bahkan kadang tidak dapat apa-apa,” ujarnya.

Kondisi itu diperparah dengan sulitnya nelayan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut. Soal sulitnya mendapatkan BBM juga dirasakan Bachril (40), nelayan asal Makassar, Sulawei Selatan.

Menurut dia, kebanyakan nelayan mengeluh terkait kebijakan pemerintah yang melarang membeli solar menggunakan jeriken di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). BBM untuk nelayan jadi sangat terbatas dengan adanya larangan membeli solar menggunakan jeriken.

Lain lagi yang dikeluhkan Hendri, nelayan asal Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ia menyesalkan banyaknya kapal di atas 15 groos ton (GT) yang beroperasi sekitar tiga mil dari bibir pantai. Menurut dia, hal itu sangat merugikan nelayan yang melaut dengan kapal jukung. Sebab, yang panen ikan adalah kapal besar yang memiliki peralatan lebih memadai.

"Kondisi itu sering kami temui ketika musim ikan tiba. Mereka beroperasi saat malam hari dan aparat tak berbuat banyak," ujarnya saat ditemui VIVAnews, Rabu 22 Oktober 2014.Nelayan yang hanya bermodal jala dan perahu kecil akan tersingkir. Tak jarang, nelayan pulang dengan hasil tangkapan yang tak sebanding dengan pengeluaran. (Foto: VIVAnews/Frenando Randy)

 Kemiskinan Nelayan 

Sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, nelayan Indonesia seharusnya bisa hidup sejahtera.

Namun, fakta berbicara lain. Jika memasuki kampung-kampung pesisir yang tercium adalah bau amis dengan pemandangan permukiman padat penduduk yang kumuh dan jorok. Kampung nelayan sangat identik dengan kemiskinan.

Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menyatakan, sebagian besar nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dengan bobot perahu tak lebih dari 10 GT. Mereka adalah nelayan pantai dengan jangkauan tak lebih dari 12 mil dan hanya mengandalkan alam.

Sekretaris Jenderal SNI, Budi Laksana, mengatakan, sejumlah masalah seringkali dihadapi nelayan mulai dari cuaca, teknologi, ketersediaan bahan bakar, penjualan ikan hingga keamanan di laut. Tengkulak juga masih menjadi momok bagi nelayan. Hampir semua nelayan tradisional secara permodalan sangat tergantung pada tengkulak.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, nelayan miskin karena negara absen. Sejumlah program yang diniatkan guna mengatasi kemiskinan nelayan mentok pada oknum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta elite nelayan.

Ia mencontohkan kasus pengadaan seribu kapal untuk nelayan. Dana untuk program ini cukup besar yakni mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, program ini tak banyak membantu nelayan karena penerima kapal bukan nelayan.

Selain itu, speknya tak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, kapal bantuan pemerintah tersebut mangkrak karena tak digunakan. Tak hanya itu, investasi di sektor perikanan 95 persen dikuasai oleh asing. Maka tak heran jika nelayan nusantara masih berkubang kemiskinan.

Pakar kelautan Rohmin Dahuri mengatakan, kemiskinan nelayan terjadi karena tata niaga perikanan yang memojokkan nelayan. Hal ini membuat nelayan dan masyarakat pesisir semakin termarjinalkan. Bekal nelayan melaut tak seimbang dengan pendapatan.

“Mereka butuh BBM dan kebutuhan lain untuk melaut. Selama ini nelayan maju kena, mundur kena. Kalau minim ikan harganya mahal, kalau lagi panen melimpah harga tangkapan ikan nelayan murah karena daya serap warga setempat,” ujar mantan menteri kelautan dan perikanan ini kepada VIVAnews, Kamis, 23 Oktober 2014.

KKP membantah dianggap abai terhadap nelayan. Sekjen KKP Syarief Widjaja mengatakan, pihaknya telah membantu nelayan. Misalnya, pemerintah membantu proses kepemilikan tanah nelayan. KKP juga mengklaim telah membantu permodalan, peralatan tangkap, serta pendidikan dan kesehatan.

KKP juga mengatakan telah membangun seribu kapal nelayan guna membantu kelompok nelayan. Kredit usaha rakyat juga dikucurkan.

 Potensi Kelautan 

KKP menyatakan, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Potensi maritim Indonesia berupa 17.504 pulau, garis pantai 95.181 kilometer, dan luas laut 5,8 juta km2. Lalu, 80 persen industri dan 75 persen kota besar terletak di wilayah pesisir.

"Ada 60 cekungan migas yang 70 persennya ada di laut," ujar Sekjen KKP, Syarief Widjaja kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2014.

Tak hanya itu, cadangan migas Indonesia sebanyak 9,1 miliar barel juga ada di laut. Objek wisata laut dan wilayah pesisir juga ada. Indonesia juga dikenal sebagai marine mega biodiversity karena memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang.

Sementara itu, potensi perikanan laut tangkap sebanyak 6,5 juta ton per tahun, budidaya perikanan payau seluas 2,96 juta hektare, dan budi daya laut seluas 12,55 juta hektare per tahun.

Sayangnya, potensi itu belum tergarap optimal. Swasta maupun pemerintah belum banyak yang memaksimalkan potensi tersebut. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, ada sejumlah kendala yang dihadapi pengusaha saat akan mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia.

Misalnya, tumpang tindihnya peraturan dan zonasi perikanan serta sulitnya mendapat suntikan modal dari perbankan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan, pengusaha yang berkecimpung di sektor ini sangat kecil. Sebab, sektor ini berisiko tinggi meski perikanan membuahkan keuntungan yang tinggi.

"Industri ini penuh risiko. Perbankan takut investasi besar-besaran,” ujarnya kepada VIVAnews, Selasa 21 Oktober 2014.

Hal itu diamini Rohmin Dahuri. Ia mengatakan, pemanfaatan potensi kelautan terkendala anggaran dan pendanaan. Menurut dia, perbankan hanya memberikan pinjaman untuk sektor kelautan 0,2 persen. Dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga kecil. Selain itu, karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia (SDM).

“Jadi, itu penyebabnya. Kalau kami hitung baru 20 persen tingkat pemanfaatannya,” ujarnya.

 Visi Maritim Jokowi 

Dalam pidato perdananya usai dilantik menjadi presiden, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim.

“Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya.” Demikian, sebagian kutipan pidato Jokowi.

Sejumlah kalangan menyambut baik tekad dan janji Jokowi tersebut. Rohmin Dahuri misalnya. Menurut dia, komitmen Jokowi tersebut merupakan sesuatu yang dahsyat. Sebab, selama ini pembangunan Indonesia lebih fokus ke darat. Padahal 3/4 wilayah Indonesia adalah laut.

Rohmin mengatakan, Jokowi berusaha menghidupkan kembali Tri Sakti-nya Soekarno. Menurut dia, Soekarno pernah memperkuat maritim.

Namun, pada masa Orde Baru tak ada kementerian kelautan. Visi kelautan kembali bangkit era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan berdirinya kementerian kelautan dan berlanjut hingga era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sayangnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian kelautan direduksi lagi. Menurut dia, hal itu berimplikasi pada kebijakan publik.

SNI berharap semangat Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hanya semangat atas petunjuk pengusaha. Poros maritim hanya dijadikan pencitraan dan menguntungkan pengusaha semata.

Sebab, sepanjang garis pantai dari Sabang sampai Merauke ada keluarga nelayan yang menggantungkan hidupnya pada usaha pesisir dan lautan.

Untuk itu, Jokowi harus mendorong nelayan pantai menjadi nelayan lepas pantai. sehingga dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Selain itu, harus ada alih teknologi kepada para nelayan guna meningkatkan sumber daya manusia.

Dari sisi permodalan, nelayan juga harus dikuatkan. Perbaikan infrastruktur atau penambahan pelelangan ikan, SPBN, dan kuota BBM untuk nelayan juga harus ditambah. Selain itu, harus ada perlindungan di wilayah laut Indonesia termasuk mengakui zonasi wilayah tangkap nelayan.

Pakar hukum laut internasional, Hashim Djalal, menambahkan, luas laut di Tanah Air saat ini belum sebanding dengan pengamanannya. Hashim pernah menghitung kebutuhan untuk pengamanan wilayah laut itu.

“Butuh sekian ratus kapal dan sekian ratus prajurit, misalnya. Tapi, kan kita tidak punya sebanyak itu. Menurut saya, ini yang penting diperhatikan,” ujarnya.

Dari dulu sampai sekarang, dia selalu mengingatkan tentang kemampuan untuk memanfaatkan, mempertahankan, dan mengembangkan potensi kelautan yang ada. Tujuan akhirnya adalah pengembangan ekonomi kawasan maritim dapat mendorong perekonomian nasional.

Matahari semakin menyengat. Muhamad Saleh beranjak pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 7 meter dari bibir pantai. Rumah yang tak seberapa besar dengan dinding yang sudah mulai retak serta sisa cat yang tak jelas lagi warnanya. Sementara itu, di depan rumah tampak tumpukan keranjang dan seperangkat alat untuk menjemur ikan.

Bagi Saleh, siapa pun presidennya, ia tetap harus bekerja seperti biasa. Presiden datang dan pergi. Namun, mereka tetap menggantungkan hidupnya di laut. Ia tak berharap uang dari pemerintah, namun alat untuk bekerja.

"Jangan berikan kami sumbangan berupa uang, tapi lebih baik barang atau fasilitas pelayaran berupa perahu, mesin, jala, dan BBM bersubsidi," ujarnya.(art)Jaga Laut RI Pakai Apa?Meski teknologi pemantauan menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) ini cukup bagus namun jarak terbangnya masih terbatas. (Foto: VIVAnews/Muhamad Solihin)

 Teknologi maritim masih minim, sumber daya pun pas-pasan. 

"Jalesveva Jayamahe...di laut justru kita jaya." Semua hadirin di ruang sidang paripurna MPR bertepuk tangan ketika Presiden Joko Widodo bertekad mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai kekuatan maritim.

Saat itu Jokowi menyampaikan pidato pertama beberapa saat setelah dilantik menjadi presiden baru Republik Indonesia, 20 Oktober 2014. Sebagai negara pemilik belasan ribu pulau, ironis sekali melihat pemerintah sekian puluh tahun tidak sungguh-sungguh menggarap potensi negeri ini sebagai kekuatan maritim.

Tidak mudah mewujudkan ambisi Jokowi. Teknologi di negeri ini masih sangat minim dan riset kelautan masih bisa dihitung dengan jari akibat kurang seriusnya perhatian pemerintah.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang juga baru saja dilantik, Iskandar Zulkarnain, menyatakan seharusnya porsi perhatian negara terhadap kelautan sudah ada sejak dulu. Komitmen Jokowi sulit untuk dilakukan jika riset dan teknologi dianggap tidak penting. Dalam beberapa tahun kemarin saja, dana yang digelontorkan untuk penelitian kelautan tergolong sangat terbatas.

"Penelitian di darat itu lebih mudah daripada di laut, kita berhadapan bukan hanya persoalan dengan perilaku alam, tapi juga kondisi tak berdaya seperti badai," ungkap Iskandar.

Oleh karena itu, lanjut dia, dibutuhkan kapal riset di setiap wilayah. Saat ini kapal riset yang dimiliki Indonesia tak sebanding dengan luas lautan yang ada.

Idealnya, kata Iskandar, dibutuhkan tiga hingga empat kapal riset per wilayah, baik Barat, Tengah, maupun Timur karena karakteristik kelautan yang berbeda-beda. Meski sekarang beberapa lembaga memiliki kapal sendiri, tidak semua diperuntukkan bagi riset.

Selain itu, kebanyakan kapal riset yang dimiliki berusia 16 tahun, tergolong tua. Idealnya, usia kapal riset maksimal 10-12 tahun.

"BPPT punya Baruna Jaya 1,2,3, LIPI punya Baruna Jaya 7,8. (Kementerian) ESDM punya Geomarin 2 buah, KKP ada beberapa, saya kurang tahu pasti. Sayangnya, tidak semua merupakan kapal riset murni, mereka punya tugas dan fungsi masing-masing," ungkap Iskandar.

Hal ini diamini oleh Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ridwan Djamaluddin. BPPT pada tahun 2010 juga memiliki Kapal Riset Baruna II yang sudah dipasangi perangkat seismik, yang kemudian menjadi kapal survei seismik pertama nasional yang memiliki kemampuan eksplorasi migas.

Walaupun bukan sebagai kapal yang paling canggih, tapi sudah bisa eksplorasi migas. Sayangnya, secara nasional kapal ini tidak dijadikan sebagai sebuah aset yang harus dimaksimalkan.

“Jadi ada tiga yang harus diperbaiki, yaitu pemanfaatan teknologi, menghilangkan kesenjangan antara litbang dan pemanfaatan, serta sumber daya manusia yang harus diperbaiki,” kata Ridwan.

Teknologi yang dimiliki oleh armada kapal riset Baruna Jaya tidaklah ketinggalan. Dengan upgrading Multi-beam EM 122 D di Baruna Jaya III, serta instalasi Multi-beam baru Elac SEABEAM 1050 D di Baruna Jaya IV mampu melakukan penjejakan atau pemetaan 3-D (3 Dimensi) secara terinci terhadap dasar laut dan obyek-obyek di laut dari kedalaman 4.5 m sampai ribuan meter.

Menurut dia, selain kapal riset, Indonesia juga membutuhkan kapal pengawas, baik di laut maupun di udara. Tidak heran jika dia menyarankan untuk memperkuat angkatan laut Indonesia, baik dengan memodernisasi kapal, menambah jumlahnya, sampai meningkatkan kemampuan personil dalam memanfaatkan teknologi kelautan.

“Dalam konteks yuridiksi, saya kira Indonesia harus memperkuat angkatan laut. Karena, wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan tidak mudah dijangkau, memerlukan teknologi pemantauan dan pengamanan yang handal. Saat ini, saya kira Indonesia belum sampai tahap maksimal sehingga perlu banyak dukungan pengamanan dan keselamatan laut yang kuat,” kata Ridwan.

 Teknologi Pemantau 

Untuk urusan perlengkapan teknologi kelautan yang dimiliki, BPPT, LIPI dan LAPAN telah memiliki banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Misalnya drone, satelit, radar, kapal selam, sampai aplikasi pelacak posisi ikan atau sumber alam kelautan lain. Sayangnya, ada beberapa fasilitas yang memiliki fungsi terbatas.

Misalnya, kata Ridwan, adalah drone atau Pesawat Udara Nir Awak (PUNA). Meski teknologi pemantauan menggunakan PUNA ini cukup bagus namun jarak terbangnya masih terbatas, bahkan untuk menerbangkannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, lanjut Ridwan, penggunaan PUNA atau pesawat patroli bisa dibarengi dengan pemanfaatan satelit.

“Satelit akan menjadi pelengkap untuk melakukan pemantauan laut Indonesia yang sedemikian luas. Satelit ini secara berkala yang memantau wilayah perairan dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Jika suatu ketika ada kegiatan mencurigakan di atas laut kita, kapal patroli atau PUNA bisa dikirim untuk memeriksa. Satelit juga bisa memantau ilegal fishing. Dan untuk urusan ilegal fishing ini, harus diperkuat implementasi penegakan hukumnya,” ujar Ridwan.

Untuk PUNA, Lapan telah mengembangkan 5 jenis LSU 01,02,03,04, dan 05 dengan jarak terbang bervariasi, mulai dari 100 sampai 500 kilometer dan beberapa jam durasi terbang. Sedangkan BPPT mengembangkan juga PUNA Wulung bekerja sama dengan TNI AU.

Sedangkan perangkat pemantau lain, Indonesia juga memiliki radar, namun dengan jumlah yang masih minim. Menurut Ridwan, wahana yang digunakan untuk pemantauan bukan hanya yang berada di permukaan laut, tapi dalam konteks pengamanan wilayah dari penyusup asing, kita juga harus melihatnya dari dalam permukaan laut.

“BPPT mengembangkan Akustiktomografi, teknologi radar yang bisa dipasang di selat-selat Indonesia untuk melakukan pemantauan di bawah permukaan air.

Teknologi ini tidak hanya memantau kapal-kapal yang ada di atas permukaan laut, tapi juga kapal-kapal selam. Cara kerjanya mengirim sinyal dari suatu sumber dan diterima oleh sumber lain.

Ada peralatan yang bertugas mengirim sinyal dan ada peralatan yang menerima sinyal. Sinyal-sinyal ini yang kemudian akan terdeteksi dan menampilkan obyek-obyek yang ada di bawah air,” papar Ridwan.

Sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS) juga telah menjadi perhatian penting BPPT dalam beberapa tahun terakhir. Dengan dukungan empat kapal riset Baruna Jaya milik BPPT, selama ini sudah terlaksana pemasangan buoy Tsunami di 9 lokasi perairan laut Indonesia yang berpotensi terjadi gelombang tsunami.

Sayangnya, tidak ada fasilitas pemantau untuk melindungi perangkat ini dari vandalisme yang mengakibatkan tidak berfungsinya early warning system. Tantangan ke depan untuk buoy tsunami Indonesia adalah optimalisasi efektivitas deteksi dan konfirmasi tsunami lokal/jarak dekat (near field tsunami) Bantu Nelayan 

Selain pemantauan kedaulatan laut di Indonesia, penting juga mengeksplorasi keindahan dalam laut Indonesia. Dalam hal ini, Ridwan menjelaskan, jika BPPT telah melakukan penelitian sejak 2006 untuk membuat terowongan layang bawah air (submerge floating tunnel/SFT) untuk memberikan sensasi wisata maritim.

Dari sekian banyak tempat di Indonesia yang memenuhi prasyarat, Pulau Panggang dan Pulau Karya yang terletak di wilayah Kepulauan Seribu yang paling cocok untuk dijadikan tempat perdana pemasangan SFT. Sayangnya, belum ada keseriusan dari pemerintah untuk merealisasikan proyek ini, termasuk keseriusan pemerintah daerah.

BPPT dan Lapan, keduanya menunjukkan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dengan membantu nelayan mendapat lebih banyak hasil tangkapan, termasuk menghentikan aksi ilegal fishing.

BPPT memiliki Sistem Informasi Knowledge-Based Fishing Ground (SIKBES-FG) merupakan aplikasi database estimasi hasil tangkapan ikan. Aplikasi ini disusun dengan menggunakan pendekatan Knowledge-Based Expert Systems (KB-ES) yang diintegrasikan dengan sistem berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis/GIS) untuk menentukan dan mengestimasi lokasi penangkapan ikan (fishing ground), khususnya ikan pelagis ekonomis.

BPPT sudah mengembangkan sebuah teknologi yang dapat membantu nelayan untuk mengetahui posisi ikan. Upaya itu BPPT lakukan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya yang dikerahkan oleh para nelayan.

Jadi, teknologi ini bisa menyediakan informasi berdasarkan karakteristik laut. Misalkan, potensi lokasi sumber makanan ikan berupa klorofil di wilayah tertentu.

Dengan teknologi ini kita bisa menginformasikan kepada nelayan bahwa hari ini dan beberapa hari kemudian di daerah ini berpotensi banyak ikannya. Jadi, para nelayan bisa langsung menuju ke posisi yang ikannya banyak tanpa harus mencari-cari tanpa hasil.

Sedangkan di LAPAN, teknologi yang dimiliki masuk ke dalam keantariksaan yang terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi, pemantauan dan navigasi. Kemudian, pemantauan satelit, aspek fisika dan biologi laut, suhu, kandungan klorofil dari ikan, bisa juga mengambil informasi terkait potensi tangkapan ikan dengan satelit, jadi tidak hanya sekedar mengarahkan.

Lapan menyebutnya zona potensi penangkapan ikan (ZPPI). Lapan memberikan ke nelayan terakit laporan pencarian ikan di wilayah itu, jadi produktifitasnya bisa ditingkatkan lagi.

Sekarang yang dikembangkan adalah teknologi antariksa dan aeronautika, untuk pengamanan laut. Selama ini kasus pencurian ikan dan kekayaan laut RI oleh pihak asing sulit terkontrol.

"Kapal laut tidak bisa menjelajahi wilayah indonesia dan itu bisa dibantu teknologi antariksa dan teknologi aeronotika, bisa dengan satelit tapi bisa dibantu dengan teknologi aeronautika pesawat yang mahal sekali tapi kalau pesawat kecil tanpa awak itu bisa, yang bisa diinformasikan kepada angkatan laut mengenai penangkapan ikan ilegal,” ungkap Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin.

Ditambahkan Iskandar, fenomena yang terjadi sekarang, adalah peningkatan asam yang memicu kerusakan pada terumbu karang. Selama ini terumbu karang menjadi ekosistem bagi ikan.

Jika rusak maka ikan pergi ke lokasi lain yang terumbunya masih bagus. “Nelayan yang biasa mendapat ikan hanya dengan lokasi berapa mil, sekarang semakin jauh,” kata Iskandar.

 Pengetahuan Minim 

Indonesia, lanjut Iskandar, dipandang terlambat untuk menyadari rencana menjadikan negara ini sebagai poros maritim. Seharusnya sejak dulu sudah berkumandang karena nenek moyang Indonesia adalah seorang pelaut.

“Kita sangat sedikit pengetahuan akan laut, jadi agak lalai. Makanya orang mencuri begitu saja karena kita tidak terlalu memperhatikannya,” ujar dia.

Thomas dan Ridwan sepakat jika yang dibutuhkan Indonesia adalah modernisasi atau peningkatan alutsista serta teknologi pendukungnya. Namun LAPAN lebih mengutamakan teknologi alutsista khusus keantariksaan.

“Untuk tahap pertama, potensi sumber daya alam, pemantauan dan lainnya, kalau menggunakan teknologi konvesional dari kapal-kapal itu, memerlukan jumlah yang sangat banyak.

Menurut saya, pemantauan antariksa menjadi alternatif awal untuk bisa diperkuat dulu. Dengan teknologi antariksa ini pemantauannya bisa dilakukan secara sistematik, integratif, dan relatif murah.

Dari sana bisa menentukan skala prioritas, mana yang mau dikembangkan, atau wilayah mana yang berpotensi dikembangkan,” kata Thomas.(ren)

  ★ VIVAnews  

Mewujudkan Mimpi RI Jadi Poros Maritim Dunia

“Kita telah mengabaikan potensi maritim kita yang luar biasa jumlahnya tanpa bisa mengambil manfaatnya”
---Connie Rahakundini Bakrie Salah satu prioritas pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo dan wakil Presiden Yusuf Kalla adalah meningkatkan sektor kelautan Indonesia, untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia.

Sumber daya alam yang berlimpah di laut Indonesia harus bisa dikelola dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat, sembari memperkuat Angkatan Laut agar tidak ada lagi kekuatan asing yang melintas batas seenaknya atau mencoleng ikan semaunya.

Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies, Connie Rahakundini Bakrie, kepada CNN Indonesia (22/10) mengatakan Jokowi punya tugas berat dalam mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.

Wanita yang disebut-sebut sebagai salah satu calon Menteri Pertahanan Indonesia 2014-2019 ini mengatakan sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi penonton dan mulai bergerak dalam mempertahankan wilayah lautnya yang kaya.

Berikut wawancara lengkap CNN Indonesia dengan Connie Rahakundini Bakrie:

Jokowi akan mewujudkan maritim sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan sumber daya maritim, menurut anda apakah visi ini cukup rasional?

Justru sangat rasional. Seperti penasihat beliau Pak Andi Wijayanto dan juga kami yang beraliran realis sejati, maka jelas pendekatan akan pencapaian national interest dari Jokowi sangat berbeda dengan Presiden ke-6 yang menganggap negeri dengan 12 lautan dan 39 selat seperti Indonesia adalah negeri yang mampu melakukan visi politik "thousand friend, zero enemy".

Jokowi sangat paham bahwa posisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia harus dijaga untuk dikelola dan dimanfaatkan nilai ekonominya. Jadi beliau rupanya paham betul akan defense for prosperity dan bukan lagi berpijak pada pakem lama defense from prosperity yang sejak periode Soeharto kita jalankan.

Saya kira, sejauh ini, hanya Soekarno dan Jokowi yang sangat rasional tentang posisi strategis Indonesia dan peran penting yang bisa dimainkan Indonesia di abad ini.

Perhatikan saja pidato perdana Jokowi tentang "memunggungi lautan" dan kutipan lain dari Pidato Soekarno dimana saat kepemimpinannya, Indonesia kemudian terbukti menjadi kekuatan terbesar di bumi bagian Selatan.

Apa yang perlu digarisbawahi oleh Jokowi dalam memajukan bidang maritim untuk kemajuan ekonomi Indonesia?

Hal ini sudah beliau garis bawahi sejak masih dalam konsep Nawa Cita-nya bersama JK saat beliau kampanye. Realisasinya adalah beliau sadar betul akan perlunya konektivitas antar pulau untuk saling bertukar hasil bumi andalannya masing-masing.

Saat bertemu dengan saya, beliau paparkan tentang rencana pembangunan 26 port tambahan Indonesia dan akan dibiayai secara mandiri melalui efektifitas penanganan keuangan Pelindo 1 dan 2.

Selain itu terkait data kemiskinan nelayan. Pada saat ini armada perikanan tangkap di dominasi armada tradisional, mencakup perahu tanpa motor 50%, motor tempel 26% dan kapal motor kurang dari lima GT (gross tonage) sebanyak 16% jadi total sekitar 90%.

Jumlah armada tersebut tidak otomatis menggambarkan jumlah nelayan, karena setiap kategori armada terdiri dari jumlah nelayan yang berbeda.

Diperkirakan jumlah nelayan dengan armada di bawah lima GT sebanyak 1,3 juta jiwa atau 66%. Sulit untuk mengatakan bahwa nelayan dengan armada ini pasti miskin, atau di atas lima GT pasti tidak miskin.

Nelayan perahu tempel yang menangkap ikan kerapu tentu hasilnya relatif lebih baik dari seorang ABK biasa yang ikut di kapal 50 – 100 GT selama 40 Hari.

Jadi Jokowi harus mendorong menteri dan kementerian terkait bahwa alat tangkap belum bisa menjadi indikator kemiskinan. Jelaslah, tidak adanya data kemiskinan nelayan ini mempersulit pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Tidak adanya data kemiskinan nelayan mempersulit pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. (REUTERS/Darren Whiteside)

Sebenarnya seberapa besar potensi laut Indonesia, sampai harus diperhatikan betul?

Kita telah mengabaikan potensi maritim kita yang luar biasa jumlahnya tanpa bisa mengambil manfaatnya, antara lain:

★ Pertama, potensi bioteknologi maritim Indonesia selama ini belum dikembangkan secara optimal.

Padahal dari nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya diperkirakan mencapai US$ 40 miliar, di antaranya pemanfaatan untuk obat anti kanker, makanan laut, pembuatan kertas, hingga bioetanol.

★ Kedua, pembangunan sektor perikanan merupakan harapan bangsa Indonesia di masa depan. Potensi perikanan adalah harta karun yang belum termanfaatkan secara optimal.

Kita selalu membanggakan dan menggembar-gemborkan bahwa, potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya cukup potensial untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir dan mampu menghasilkan devisa Negara untuk membayar hutang pemerintah yang belum terbayar.

★ Ketiga, terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut utama, di samping hutan mangrove dan padang lamun.

Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya.

Diperkirakan luas terumbu karang di perairan Indonesia adalah lebih dari 60 ribu km2, yang tersebar luas dari perairan kawasan barat sampai timur Indonesia.

Bidang pertahanan maritim juga jadi salah satu prioritas Jokowi, menurut Anda apakah yang perlu dibenahi dari pertahanan laut Indonesia?

Terkait pertahanan, mari bicara soal SLOC (Sea Lanes of Communications) atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Tanpa disadari, sudah lima puluh tahun lebih, sejak Deklarasi Juanda 1957, bangsa ini seakan membiarkan potensi tiga ALKI yang dimiliki untuk dilalui begitu saja oleh kapal-kapal asing yang lalu lalang.

Padahal, melalui tiga ALKI yang masing-masing; ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jakarta-Selat Sunda, ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luat Flores-Selat Lombok, dan ALKI III melintas Sumadera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda, Indonesia bisa meraup devisa miliaran rupiah setiap tahunnya.

Bandingkan dengan Singapura yang hanya senggolan jalur perdagangan dunia mampu memanfaatkan kondisinya dengan meraup devisa yang besar buat negaranya.

Permasalahannya, nampaknya ada yang kurang ketika Deklarasi Juanda tahun 1957, yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi Indonesia.

Deklarasi Juanda hanya fokus dalam memperjuangkan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan di tingkat PBB. Sementara sisi ekonomi terutama yang terdapat di jalur-jalur ALKI tidak mendapat perhatian serius para pemuka bangsa Indonesia waktu itu. Untuk meningkatkan pertahanan laut, Indonesia harus menambah armada untuk mengantisipasi ancaman kekuatan asing. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Sekarang Jokowi sudah datang sebagai pemimpin yang melanjutkan perjuangan Ir. Juanda untuk memperjuangkan sisi ekonomi dari pemanfaatan ALKI dan kekayaan SDA laut dan maritim kita.

Maka dari sisi defense sudah jelas rencana pembelian tiga drone sekelas Global Hawk meskipun mahal tapi menjadi murah jika kita bandingkan dengan kerugian ratusan ribu kali lipat jika kita tidak membelinya.

Angkatan Laut sudah jelas harus didukung faktor kapabilitasnya yang menurut saya untuk sementara harus konsentrasi untuk diperkuat dengan ratusan armada kapal cepat berbobot sekitar 186 ton, kru kecil sekitar 17 hingga 20 orang anggota TNI AL tetapi kapal ini bisa berkecepatan sekitar 12 knots dan cruising radiusnya 500 mil juga harus bisa dipersenjatai minimum dua misilles dan 20mm automatic gun serta radar navigasi dan warning receiver.

Indonesia ini kan besar, kalau kapal-kapal cepat, canggih dan lincah ini diadakan untuk melindungi nelayan dan resources kita yang sangat banyak dicuri, percaya deh, soon our economic wil be rocketing!

Soal pelanggaran batas wilayah oleh negara tetangga, Australia contohnya, apa yang harus ditingkatkan Jokowi dalam mempertahankan garis batas Indonesia dari kekuatan asing?

Australia AMIZ harus di counter dengan IMIZ atau Indonesia Maritime Identification Zone.

Itu mutlak menurut saya dilakukan oleh Jokowi dan JK. Ini menunjukan kita juga punya sikap dan harga diri bukan saja sebagai penonton yang melihat pertunjukan film di perairan kita tapi menjadi pemain di situ dan mengatur jalannya skenario keamanan dan ketertiban kawasan.

Bukan saja AMIZ tapi saya kira radius dan cakupan ADIZ (air defense identification zone) Indonesia harus disampaikan segera oleh Jokowi secara tegas, mumpung ADIZ masih bisa ditetapkan secara unilateral.

Karenanya, jelas visi misi Jokowi yang berwawasan Ocean Leadership ini juga harus didukung oleh Menhan dan Menlu yang memliliki visi misi serupa dan berani bersuara serta menunjukan sikap lebih sebagai pemain dari pada penonton.

Apa tantangan Jokowi dalam meningkatkan kekuatan maritim Indonesia?

Tantangan pertama, adalah untuk segera mewujudkan National Security Council. Kedua, dalam lakukan efektifitas dan efisiensi anggaran di 13 departemen yang bermain di laut kita. Jangan sampai 13 departemen ini berebut anggaran, mementingkan ego masing-masing.

Banyak pengamat mengatakan, Jokowi akan lebih inward-looking artinya lebih berpandangan ke dalam negeri, berbeda dengan SBY yang outward-looking. Bagaimana menurut Anda?

Saya melihatnya malah terbalik. Jokowi sangat outward-looking makanya beliau bermimpi menjadikan kembali Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia. Catat: Dunia, bukan kawasan.

SBY menurut saya sangat inward looking dengan paradigma "thousand friend, zero enemy" dan tetap berkutat di MEF (minimum essential force) untuk anggaran pertahanan misalnya.

Jadi, jikapun dinilai outward looking menurut saya lebih untuk self branding image-nya sebagai seorang SBY sendiri - bukan buat Indonesia - sebagai suatu bangsa yang membawa urgensi kepentingan-kepentingan nasional.

  ♞ CNN  

Presiden Jokowi tekankan persatuan

Presiden Joko Widodo, dalam pidato awal masa jabatannya, mengatakan persatuan dan gotong royong merupakan syarat penting untuk menjadi bangsa yang besar. Presiden Jokowi saat diambil sumpahnya sebagai Presiden Indonesia yang ketujuh.

"Saya yakin tugas sejarah yang maha berat ini dapat kita pikul bersama-sama, dengan persatuan, dengan gotong royong dan dengan kerja keras," kata Presiden Jokowi, yang kemudian disambut tepuk tangan peserta sidang.

Pidato ini disampaikan Jokowi setelah dia dilantik dan diambil sumpah sebagai Presiden Indonesia ketujuh di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin (20/10) siang.

Suara tepuk tangan terdengar makin keras ketika Jokowi secara khusus menyebut pesaingnya dalam pemilu presiden lalu, Prabowo Subianto.

"Yang saya hormati rekan dan sahabat baik saya, bapak Prabowo Subianto," katanya.

Dalam siaran televisi yang disiarkan langsung, kamera kemudian menyorot dari jarak dekat sosok Prabowo yang terlihat berdiri dan memberi hormat ala militer.

Jokowi juga secara khusus menyebut sosok Hatta Radjasa, pasangan Prabowo Subianto dalam pemilu presiden lalu.Jangan terjebak keterpecahan Presiden Jokowi mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu dan menghindari perpecahan.

Jokowi kemudian menekankan bahwa persatuan merupakan syarat penting untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.

"Kini saatnya menyatukan hati dan tangan, kini saatnya kita bersama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat," katanya.

Selain bersatu, dia menekankan pentingnya bergotong royong dan bekerja keras.

"Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar," kata Jokowi, menekankan berulang kali.

Usai dilantik dan diambil sumpahnya, Presiden Jokowi menjawab sapaan peserta rapat dengan melambaikan tangannya.

"Kita," lanjutnya, "tidak akan pernah menjadi besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan."

"Dan kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras."

Di hadapan anggota DPR, MPR, DPD dan tamu undangan, Joko Widodo kemudian mengajak semua lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama.

Kepada semua elemen rakyat Indonesia, mulai nelayan, buruh, pedagang bakso hingga kaum profesional, Jokowi menyerukan untuk bekerja keras dan bahu-membahu serta gotong royong.Negara maritim Usai dilantik dan diambil sumpahnya, Presiden Jokowi menjawab sapaan peserta rapat dengan melambaikan tangannya.

Dalam bagian akhir pidatonya, Jokowi menekankan tekadnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.

"Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita," kata Jokowi.

Menurutnya, Indonesia telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, serta memunggungi selat dan teluk.

"Kini saatnya mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana," ujarnya.

Jokowi kemudian mengutip pernyataan Presiden Indonesia pertama, Sukarno, tentang konsep negara maritim.

"Bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, kuat, makmur, damai, kita harus memiliki jiwa Cakra Warti Samudra, jiwa pelaut yang berani, mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung," ungkapnya.

"Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia, dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya," tambahnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

"Kita akan kembangkan layar yang kuat, kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri," tambahnya.

  ★ BBC  

Warisan SBY [II]

★ Jejak SBY dalam Penegakan Hukum Dari kiri ke kanan, Menkumham Amir Syamsuddin, Presiden SBY, dan Ketua KPK Abraham Samad

 Penangkapan koruptor lebih intensif, termasuk para pejabatnya sendiri. 

“Penegakan hukum jadi kunci. Korupsi telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa.”

Itulah petikan Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingati Hari Ulang Tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia di gedung DPR/MPR, Jumat, 15 Agustus 2014. Pemberantasan korupsi memang fokus utama SBY di bidang hukum.

Seolah menjawab keraguan sebagian kalangan atas komitmennya dalam mendukung memberantas korupsi, SBY lantas menjabarkan, bahwa ia telah menerbitkan 176 izin pemeriksaan terhadap kepala daerah oleh aparat penegak hukum sejak menjabat tahun 2004.

Tak ada pilah-pilih bagi pejabat penyelenggara negara yang tersangkut korupsi. Itu pesan yang ditekankan SBY dalam dua periode pemerintahannya.

Untuk membuktikannya, SBY juga menjamin dukungan terhadap penguatan instansi peegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi. “Saya akan menambah dana bantuan hukum ini secara signifikan,” kata SBY.

Namun, pesan yang ditangkap publik berbeda. Setidaknya dalam catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Peneliti PSHK Bivitri Susanti mengakui, SBY cukup menjanjikan di periode pertama. Di awal memerintah tahun 2004, misalnya, SBY membuat gebrakan dengan mengeluarkan instruksi presiden soal percepatan pemberantasan korupsi.

“Ada harapan yang begitu luar biasa. Dia sangat menjanjikan,” kata Bivitri dalam perbincangan dengan VIVAnews, Kamis malam 16 Oktober 2014.

Namun, ketidaktegasan SBY mulai terlihat tahun 2006-2007. SBY mulai tidak konsisten.

Hal ini terlihat dari berbagai tim yang dia bentuk, salah satunya Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Tanpa hasil signifikan, tim ini bubar jalan di usia dua tahun saja.

Selain Timtas Tipikor, ada juga tim pemburu koruptor yang kabur luar negeri dengan kinerja yang menurut Bivitri pun tak terlalu bisa dibanggakan. “Tim ini tak signifikan karena memang masalahnya bukan di situ, melainkan pada SBY. Dia seolah-olah melakukan sesuatu, tapi sebetulnya tidak.”

PSHK juga mencatat ketidaktegasan SBY saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat gempuran pada kasus “cicak vs buaya” tahun 2009 yang berujung pada penahanan dua pimpinan antikorupsi itu di Mabes Polri.

“Dia baru mau turun tangan setelah ada desakan yang begitu kuat dari publik,” kata dia.

Sementara itu, juru bicara KPK Johan Budi SP pun memiliki catatan tersendiri untuk 10 tahun kepemimpinan SBY. “Salah satu yang perlu dicontoh (presiden selanjutnya) adalah semangat pemberantasan korupsi,” kata Johan.

Mau tak mau, kata dia, harus diakui bahwa pemberantasan korupsi memang menggeliat di era SBY. Hal ini ditandai dengan elite-elite negeri ini yang korup bisa dijerat hukum. “Hingga level menteri pun bisa. Setahu saya, SBY tak pernah mengintervensi penanganan kasus di KPK," kata Johan.

Meski demikian, kata dia, kadang-kadang semangat ini tidak diikuti oleh kepala daerah di bawah. Belum lagi munculnya wacana yang justru mengancam pemberantasan korupsi. Salah satunya revisi KUHAP dan KUHPidana.

“Sempat ada wacana yang ujungnya adalah pelemahan KPK. Misalnya, pembentukan hakim komisaris, penghapusan kewenangan penyelidikan di KPK, dan sebagainya,” kata dia.

Johan yakin, DPR secara institusi pasti ingin memperkuat instansi-instansi penegak hukum, termasuk KPK. Namun, eksekutif dan legislatif ke depan harus mewaspadai penumpang gelap yang ingin bermain di situ. Penumpang gelap ini ingin mengubah arah revisi yang semula untuk penguatan, malah ke pelemahan.

“Kan sekarang sudah kelihatan. Biasanya, dia dendam karena koleganya kena jerat KPK. Lalu mau balas dendam lewat pelemahan KPK," jelas Johan.

Untuk presiden mendatang, Johan berharap pemberantasan korupsi menjadi fokus utama di samping penguatan lembaga hukum, termasuk KPK.

Pegiat ICW, Emerson Yuntho, ikut menambah catatan di luar isu yang sudah dilontarkan PHSK dan KPK. Secara umum, ICW menilai komitmen antikorupsi SBY selama hampir 10 tahun terakhir masih seperempat hati. Indonesia masih saja tergolong negara terkorup di dunia.

Data Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2004 berada di angka 20 untuk 100 (terbersih) hingga 0 (terkorup). Nilai CPI Indonesia pada 2013 sama dengan 2012, yaitu 32. Artinya, hanya ada kenaikan 12 poin selama pemerintahan SBY.

“Pada 2012 Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara, sedangkan di tahun 2013, peringkat Indonesia turun menjadi 114 dari 177 negara,” kata anggota ICW, Emerson Yuntho.

Berikut catatan ICW lainnya untuk SBY:

 1. Kaya instruksi, miskin implementasi 

Selama hampir 10 tahun terakhir, telah lahir sedikitnya 6 kebijakan antikorupsi di era pemerintahan SBY. Kebijakan antikorupsi dalam bentuk instruksi presiden dan peraturan presiden merupakan kebijakan terbanyak yang dikeluarkan oleh seorang presiden dalam sejarah negeri ini. Namun sayangnya miskin implementasi.

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi baru lahir menjelang periode jabatannya berakhir. Kebijakan antikorupsi yang dikeluarkan oleh SBY terkesan sebagai imbauan karena tidak ada monitoring dan evaluasi serta pemberian sanksi jika kebijakan ini tidak dilaksanakan oleh anak buahnya.

 2. Fasilitas khusus bagi koruptor 

Pemerintahan SBY juga dikenal kompromi dan bahkan memberikan keistimewaan terhadap koruptor. Hal ini ditandai dengan kebijakannya meyediakan sel khusus untuk koruptor dan penjara khusus koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

Meskipun sudah ada PP 99/2012 tentang Pembatasan Remisi bagi Narapidana Korupsi, Terorisme, dan Narkoba, namun faktanya sejumlah koruptor kakap masih bisa mendapatkan remisi dan kemungkinan keluar lebih cepat dari ditentukan oleh hakim.

Hal ini terjadi karena Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin telah mengeluarkan surat edaran tanggal 13 Juli 2013 yang menyatakan bahwa PP No 99/2012 berlaku untuk napi yang putusannya berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 12 November 2012. Surat edaran ini dapat dinilai sebagai upaya kompromi dan belas kasihan kepada koruptor dan jauh dari semangat pemberantasan korupsi.

Pemberian remisi dan pembebasan bersayarat terhadap koruptor masih saja diberikan meskipun diprotes banyak pihak. Tercatat sedikitnya 48 terpidana korupsi yang medapatkan pembebasan bersayarat di era SBY. Terakhir, menjelang SBY lengser melalui Menteri Hukum dan HAM, pemerintah memberikan pembebasan bersyarat yang kontroversial untuk Hartati Murdaya.

 3. Melantik kepala daerah yang tersandung korupsi 

Kompromi yang ditunjukkan di era SBY adalah tetap memaksakan melantik 5 kepala daerah yang menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi di penjara. Terakhir sikap kompromi terhadap koruptor dan sangat memalukan ditunjukkan ketika mendagri melantik Hambit Bintih, calon Kepala Derah dari Gunung Mas Kalbar meskipun dalam status tersangka dan ditahan oleh KPK.

 4. Gagal melahirkan regulasi antikorupsi 

Pada aspek regulasi, meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi melalui UU No 7 Tahun 2006, namun tindak lanjut dalam membuat Revisi UU Tipikor yang baru tidak juga diselesaikan hingga akhir pemerintahan SBY. Padahal revisi UU Tipikor ini diperlukan untuk mendukung perlawanan korupsi secara lebih optimal.

 5. Kasus korupsi kakap 

Hingga menjelang akhir era Presiden tahun 2014, sejumlah kasus korupsi kelas kakap seperti dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dan rekening gendut jenderal polisi bahkan tidak tersentuh.

Sama seperti kasus pidana, upaya menjerat mantan Presiden Soeharto juga belum membuahkan hasil. Pada 2010 MA telah memutuskan bahwa Soeharto sebagai tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat II bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, Yayasan Supersemar harus membayar denda senilai Rp 3,17 triliun. Meski diputus MA pada tahun 2010, namun Kejaksaan Agung baru menerimanya tahun 2013.

Sayangnya proses eksekusi terhadap putusan tersebut juga belum dilaksanakan. Bahkan Kejaksaan berniat mengajukan Peninjauan Kembali karena alasan salah ketik dalam putusan MA.

Selain Yayasan Supersemar, Kejaksaan Agung juga belum melakukan proses hukum perdata terhadap 6 (enam) yayasan milik Soeharto lainnya lain yaitu, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora yang juga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

 6. Eksekusi terhadap koruptor dan uang pengganti bermasalah 

Per 15 Oktober 2014, dalam catatan ICW masih ada sedikitnya 61 koruptor yang buron di dalam dan di luar negeri atau belum ditangkap oleh Kejaksaan meskipun sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Auditorat Utama Keuangan Negara I Di Jakarta Tentang Piutang Kejaksaan RI Posisi Per 30 Juni 2012 Pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Dan Kejaksaan Negeri Di DKI Jakarta Dan Jawa Barat--pada intinya--menyebutkan Kejaksaan masih punya piutang atau belum melakukan eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi sebesar Rp 12.761.269.954.983,50 dan US$ 290.408.669,77.

 7. Koruptor dapat dana pensiun seumur hidup 

Meskipun telah diputuskan bersalah dalam kasus korupsi dan menjalani pidana sebagai koruptor, sejumlah mantan anggota DPR tetap dapat menerima dana pensiun seumur hidup. Beberapa anggota DPR terpidana korupsi misalnya, Panda Nababan dari Fraksi PDIP yang menjadi terpidana kasus cek pelawat, Arsyad Syam dari Fraksi Demokrat yang menjadi terpidana kasus proyek pengadaan PLTD Sungai Bahar Jambi tahun 2004, Wa Ode Nurhayati dari Fraksi PAN yang menjadi terpidana kasus dana penyesuaian infrastruktur daerah, dan Muhammad Nazarudin dari Fraksi Demokrat yang menjadi terpidana kasus Wima Atlet.

Dana pensiun bagi anggota Dewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Uang pensiun bagi anggota DPR berjumlah 6-75 persen dari gaji pokok yang diterimanya selama aktif menjadi anggota DPR. Besaran uang pensiun juga didasarkan pada lamanya masa jabatan seorang anggota DPR.

Selain anggota dewan, mantan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi juga tetap menerima dana pensiun selama akhir hayatnya. Sesungguhnya presiden bisa mencegah ini terjadi dengan mencabut atau merevisi UU itu.

 Soal HAM 

Ketidaktegasan SBY juga tampak di penegakan HAM. Indonesia pernah punya harapan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui Undang-Undang Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun, setelah UU disahkan, SBY tak kunjung meneken panitia seleksi anggota KKR.

“Berkas itu ada di meja dia selama berbulan-bulan,” kata Bivitri. Hingga kemudian, UU ini digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan seluruhnya, tahun 2006. “Apakah ada kaitan antara SBY tak kunjung meneken pansel dan putusan MK ini, saya tidak tahu.”

Di periode kedua, kata Bivitri, ketidaktegasan SBY kian kentara. “Ditambah dengan masalah oligarki. Ketidaktegasan itu diperumit dengan kaki gurita oligarki maupun koalisi partainya (Demokrat),” kata dia.

Indikasinya, kata dia, dari jumlah kementerian yang membengkak hingga muncul jabatan wakil menteri. Semua itu, kata dia, untuk memuluskan “bagi-bagi kue” di koalisi Demokrat.

Masalah lain yang menjadi perhatian PSHK adalah pengadilan HAM ad hoc. Tahun 2009, kata dia, Pansus DPR sudah merekomendasikan pemerintah membentuk pengadilan ad hoc untuk kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis tahun 1997/1998. DPR juga merekomendasikan adanya rehabilitasi dan kompensasi bagi keluarga korban penghilangan paksa.

Namun, entah alasannya apa, SBY sebagai kepala negara tidak pernah melaksanakan rekomendasi DPR itu. “Sampai saat ini, proses ini terbengkalai,” kata Bivitri.

Satu masalah lain yang menjadi perhatian PSHK adalah absennya SBY saat sebagian umat minoritas tak bisa mendapatkan kebebasan dalam menjalankan keyakinan mereka.

Salah satu contoh: kasus penyegelan bangunan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor. “Mahkamah Agung sudah jelas-jelas memerintahkan agar segel itu dibuka. Tapi, SBY tak ambil tindakan ketika anak buahnya di Bogor melawan putusan MA itu,” kata dia.

Belum lagi jika bicara masalah jemaah Ahmadiyah dan Syiah. “Kekerasan demi kekerasan menimpa kaum minoritas karena dia sebagai kepala negara tidak mau ikut campur,” jelasnya.

Meski demikian, PSHK mencatat juga hal positif yang diraih SBY dan perlu dilanjutkan presiden selanjutnya, Joko Widodo. Salah satunya, kata dia, reformasi birokrasi sebagai sebuah gagasan besar sudah dimulai. “Jokowi tinggal melanjutkan dan memperbaiki yang bolong-bolongnya,” kata dia.

Dia juga mendesak agar Jokowi kembali membuka kasus-kasus pelanggaran HAM berat. “Kami sudah memberi masukan masalah ini ke dalam 42 item politik-legislasi Jokowi.”(ren)★ Belitan Korupsi di Tengah Redupnya Prestasi Pesepakbola tim nasional Indonesia meluapkan kegembiraan usai mengalahkan Korea Selatan di kualifikasi AFC Cup U-19, Jakarta

 Sempat terjadi euforia saat Timnas U-19 memukau di ajang Piala AFF. 

Kegagalan Timnas Indonesia U-19 pada Piala Asia 2014 di Myanmar bak jadi hidangan penutup dari serangkaian “kegagalan demi kegagalan” pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memajukan olahraga di tanah air.

Kurun 10 tahun memegang kendali kekuasaan, SBY yang kini tengah di akhir masa jabatannya ternyata tak cukup ampuh mendongkrak prestasi olahraga tanah air. Bahkan euforia masyarakat Indonesia akan "dongeng" kehebatan Timnas Indonesia U-19 kini mulai meredup menyusul hasil kurang bagus yang dituai tim besutan Indra Sjafri itu.

Tentu masih sangat segar dalam ingatan saat SBY larut dalam euforia saat Timnas U-19 berhasil memukau di ajang Piala AFF 2013 lalu. Bahkan, saat itu SBY secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Evan Dimas dkk.

“Saya bersyukur dan bangga. Terima kasih para pahlawan sepakbola U-19. Anda semua telah mengharumkan nama Indonesia,” tulis SBY dalam akun twitternya, @SBYudhoyono setelah Timnas Indonesia U-19 menjadi kampiun AFF di kandang.

Namun kegagalan di Myanmar ini dan sebelumnya di turnamen Hassanal Bolkiah di Brunei Darussalam seakan menjadi sinyal nyata bahwa sepakbola tanah air di masa SBY belum mampu berbuat banyak. Indonesia harus lebih bekerja keras untuk dapat menjadikan sepakbola sebagai sebuah “kebanggaan”.

Alih-alih fokus memajukan sepakbola tanah air, pemerintahan SBY justru dibuat sibuk dengan kisruh sepakbola tanah air. Tentu masih segar dalam ingatan saat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terpecah menjadi 2 kubu.

Masalah PSSI ini sukses menguras tenaga dan pikiran yang seharusnya dapat digunakan untuk memajukan sepakbola tanah air. Dua kelompok yang bersitegang, PSSI versi Djohar Arifin dengan PSSI La Nyalla Matalitti, saling klaim menjadi yang paling benar.

Ironisnya, kisruh PSSI yang sempat melahirkan dua kompetisi berbeda ini memakan waktu lama sebelum akhirnya pemerintah lewat Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memutuskan ikut campur tangan untuk mendamaikan kedua kubu yang berseberangan.

Selain sepakbola, bulutangkis juga menjadi olaharaga paling populer di Indonesia. Hal itu sangat wajar mengingat nama-nama besar macam Rudi Hartono, Liem Swie King, Susi Susanti dan Taufik Hidayat pernah mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia.

Bulutangkis sebagai salah satu simbol bahkan identitas bangsa Indonesia sebenarnya disadari SBY. Hal itu tersurat dari pernyataan SBY yang menempatkan bulutangkis sebagai olahraga andalan Indonesia di level internasional. “Marilah kita tingkatkan prestasi olahraga kita. Sepakbola, bulutangkis, dan semuanya. Kuncinya: berlatih dengan baik dan pengurusnya kompak," kata SBY di twitternya.

Begitu populernya bulutangkis di Indonesia maka tak heran jika prestasi di cabang olahraga ini juga kerap dijadikan barometer kesuksesan sebuah pemerintahan termasuk dalam 10 tahun pemerintahan SBY. Namun, prestasi bulutangkis di masa SBY terbilang juga tak terlalu membanggakan.

Meski sempat kembali menunjukkan jati diri sebagai raksasa bulutangkis lewat dua gelar All England 2014 yang diraih Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di ganda putra dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir di ganda campuran, namun prestasi bulutangkis tanah air secara keselurunan di 10 tahun pemerintahan SBY dipandang telah merosot.

Indonesia sebagai raksasa bulutangkis kini mulai tertinggal dari China, Denmark, Korea Selatan dan Malaysia. Bahkan Indonesia kini mulai terkejar negara-negara yang terbilang baru dalam olahraga bulutangksi seperti Jepang dan India.

Selain tak kunjung membaiknya prestasi Indonesia di dua olahraga paling populer itu, prestasi atlet-atlet Indonesia di cabang olahraga lain juga tak terlalu menggembirakan.

Hal itu dapat dilihat dari prestasi atlet-atlet Indonesia di berbagai ajang internasional yang terbilang jauh dari target yang diharapkan.

Tengok saja perolehan medali emas Indonesia di level internasional macam SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Di pentas Asian Games, setelah sempat menorehkan 6 emas di Bangkok pada 1996, perolehan medali Indonesia justru merosot di masa pemerintahan SBY.

Bahkan di Asian Games 2006 di Doha, Indonesia hanya mampu menyabet 2 emas.

Meski di Asian Games 2014 lalu di Incheon, Korea Selatan, Indonesia berhasil kembali menyabet 4 emas, namun pencapaian itu masih jauh dari harapan.

Bagaimana tidak, di Asian Games XVII itu, kontingen Indonesia sebenarnya menargetkan 9 emas dari beberapa cabang olahraga unggulan.

Menurunnya prestasi olahraga Indonesia juga terlihat jelas dari pencapaian di SEA Games 2013 di Myanmar. Di SEA Games Myanmar itu kontingen Indonesia telah kehilangan gelar juara umum yang diraih dua tahun lalu pada SEA Games XXVI saat Indonesia menjadi tuan rumah.

Di SEA Games Myanmar, Indonesia hanya mampu menduduki peringkat ke-4 dalam daftar perolehan medali. Kontingen Merah Putih hanya mampu meraih 64 medali emas, 83 perak dan 109 perunggu serta harus rela menerima kenyataan berada di bawah Thailand, Myanmar dan Vietnam.

Ini menjadi hasil terburuk kontingen SEA Games Indonesia setelah SEA Games di Filipina pada 2005 silam. Menariknya, dua hasil buruk di pentas negara-negara Asia Tenggara itu dituai saat SBY memegang jabatan sebagai presiden.

Tak heran jika pemerintahan SBY dianggap gagal mendongkrak prestasi Indonesia di kancah internasional. Hasil buruk yang dituai dunia olahraga tanah air ini juga mengundang munculnya keprihatinan dari berbagai kalangan. Termasuk dari Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI yang langsung mendesak pemerintah yang diwakili Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo, dan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Tono Suratman segera melakukan evaluasi.

 Mengapa Merosot 

Lalu apa yang membuat prestasi olahraga Indonesia merosot? Menurut beberapa pihak, merosotnya prestasi olahraga tanah air ini disebabkan karena sebagian besar induk olahraga melakukan cara-cara yang instan untuk menciptakan prestasi. Padahal, olahraga tidak dapat dikarbit sehingga menciptakan prestasi luar biasa dalam waktu cepat.

Selain itu, SBY dianggap tak sepenuh hati menghidupkan lagi semangat olahraga tanah air. Meski sempat menetapkan Undang-undang No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun dalam praktiknya SBY masih dianggap tak sepenuhnya mendukung olahraga sebagai sebuah bagian dari keberhasilan pembangunan.

Padahal dengan payung hukum UU No.3 tahun 2005 ini diharapkan Indonesia mampu memperbaiki prestasi olahraga di kancah regional maupun Internasional. Waktu hampir 10 tahun ini rupanya tak cukup membuat SBY sukses menghidupkan prestasi olahraga tanah air.

Tudingan bahwa pemerintahan SBY belum sepenuhnya menjadikan olahraga sebagai sebuah kebanggaan bangsa sebenarnya sangat beralasan. Tak jelasnya masalah pendanaan olahraga di Indonesia terutama dalam persiapan menghadapi kegiatan multievent seperti SEA Games, Asian Games dan bahkan Olimpiade sebagai contohnya.

Pemerintah dianggap belum bisa memberikan pendanaan yang memadai dan jelas. Pemerintah masih menganggap olahraga sebagai prioritas yang ke sekian dalam pembangunan bangsa.

Hal itu diperparah dengan kondisi iklim keolahragaan nasional yang tidak mendukung pembinaan prestasi.

Seakan membenarkan “kegagalan” yang dituai pemerintahan SBY, korupsi yang menerpa Kementrian Pemuda dan Olahraga juga dapat menjadi bukti sahih bahwa olahraga di tanah air tak sepenuhnya dikelola dengan serius dan benar oleh pemerintah.

Dimulai dengan terungkapnya kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang yang akhirnya menjerat Muhammad Nazaruddin, borok di Kementrian Pemuda dan Olahraga satu per satu terungkap. Yang paling menghebohkan tentu kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat, yang ironisnya justru melibatkan beberapa orang terdekat SBY.

Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu yang juga menjadi orang kepercayaan SBY, Andi Mallarangeng justru menjadi tersangka dan harus meninggalkan jabatannya. Dan dapat ditebak, carut marutnya pengelolaan di kementerian pemuda dan olahraga ini dituding sebagai salah satu penyebab keterpurukan olahraga di tanah air.

Tak hanya itu, selain kisruh yang terjadi pada PSSI, beberapa organisasi induk cabang olahraga (Pengurus Besar) juga justru asik menikmati konflik termasuk persaingan antara Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Ya, dari catatan-catatan di atas tentu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa usaha pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai nation and character building bangsa ini masih jauh dari kata berhasil. Dan tentu saja harapan SBY untuk menjadikan olahraga sebagai alat pemersatu bangsa masih pantas menyisakan keraguan di dalamnya.

Kemerosotan prestasi ini juga tak dipungkiri dapat menjadi pertanda nyata bahwa berbagai program yang diterapkan pemerintahan SBY belum terbukti efektif mendongkrak prestasi atlet-atlet Indonesia. Semua program dan terobosan masih terbilang sukses dalam konsep belaka dan harus dievaluasi secara serius.

Perhatian pemerintah kepada olahraga hanya bersifat seremonial belaka, misalnya hanya dengan menonton pertandingan, melepas dan menyambut atlet, memberikan hadiah dan bonus, peresmian-peresmian, dan lain-lain.

Padahal bukan hal seperti itu yang dapat mengangkat prestasi olahraga suatu bangsa. Perhatian dalam bentuk pembinaan dari dini serta keseriusan dan pengawasan yang menyeluruh menjadi lebih penting dibanding sebuah acara seremonial.(adi)★ Membentang Jalan dari Sumatera ke Jawa Tol Bali Mandara di Denpasar, Bali

 Tol Mandara jadi jalan tol terindah di dunia.

Siapa tak kenal Bali. Negerinya para dewa, yang menjadi tujuan utama wisatawan di dunia. Tak heran, ratusan hingga ribuan wisatawan domestik dan mancanegara tiap hari menjelajahi sudut-sudut Pulau Bali.

Situasi itu ikut memicu kepadatan lalu lintas. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pun segera mencari solusi. Upaya itu untuk menjaga agar wisatawan tetap bisa menikmati keelokan alam, dan kentalnya tradisi budaya Bali, tanpa terganggu kepadatan lalu lintas.

Adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN, dan Pemerintah Provinsi Bali serta Kabupaten Badung yang melakukan terobosan luar biasa. Mereka berkolaborasi membangun underpass (terowongan) dan jalan tol di atas laut. Proyek infrastruktur itu diberinama Underpass Dewa Ruci dan Tol Mandara.

Jalan Tol Bali Mandara adalah jalan tol pertama di Provinsi Bali. Jalan Tol Bali Mandara menghubungkan Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Benoa. Jalan tol ini memiliki panjang total 12,7 kilometer dan sebagian besar berada di atas laut.

Jalan tol ini diresmikan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 September 2013. Jalan Tol Bali Mandara juga dinobatkan sebagai jalan tol terindah di dunia. Pada KTT APEC di Bali, jalan tol ini juga dilalui oleh beberapa pemimpin negara.

Kini, Presiden SBY resmi melepaskan tampuk kekuasaan pada 20 Oktober 2014. SBY telah menjabat sebagai presiden selama dua periode, yakni pada 2004-2009 dan 2009-2014.

Sepuluh tahun bukan waktu yang pendek untuk menilai hasil pekerjaan seseorang, termasuk Presiden SBY. Selama menjadi presiden, SBY telah menelurkan sejumlah kebijakan dan program yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Namun, SBY juga meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah dan menyisakan persoalan.

Di antara warisan itu, adalah sejumlah proyek di bidang infrastruktur. Seperti diketahui, guna mendongkrak perekonomian dan “membuka sumbatan” ekonomi, SBY gencar melakukan pembangunan infrastruktur, baik berupa jalan bebas hambatan, jembatan hingga bandar udara.

Berikut, sejumlah proyek yang sudah berdiri dan sedang dibangun di era kepemimpinan Presiden SBY selama dua periode terakhir.

 Tol Bali Mandara 

Jalan tol ini adalah salah satu kebanggaan di era Presiden SBY. SBY selalu saja memuji jalan tol ini, baik dalam penyelesaian maupun posisinya yang tidak biasa. Nama Bali Mandara pun diberikan karena memiliki arti "Bali yang agung, maju, aman, damai, dan sejahtera". Maklum saja, jalan tol ini merupakan satu-satunya jalan tol di Indonesia yang 80 persen jalannya berada di atas laut.

Jalan tol sepanjang 12,7 kilometer ini sebenarnya dibangun untuk mengakomodasi KTT APEC yang akan diadakan di Bali. Dalam KTT ini, Indonesia akan kedatangan pemimpin-pemimpin negara dunia yang akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi ini.

Jalan tol ini diusulkan. karena kondisi lalu lintas dari dan ke Nusa Dua dan Bandara Ngurah Rai terlampau padat, sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu akomodasi para pemimpin dunia ini.

Untuk itulah pemerintah menugaskan perusahaan pelat merah PT Jasa Marga Tbk untuk membangun jalan tol ini.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Achmad Gani Ghazali, kepada VIVAnews mengungkapkan, sebetulnya tidak ada yang luar biasa dalam proses konstruksi jalan tol yang menghabiskan investasi hingga Rp 2,5 triliun itu. "Waktu pengerjaan konstruksinya sebenarnya sama dengan jalan tol-jalan tol lainnya," katanya.

Yang membuat pembangunan jalan tol ini menjadi cepat, menurut Gani, adalah minimnya pembebasan tanah yang dibutuhkan. Tanah yang diperlukan untuk on dan off ramp jalan tol ini bisa dikelola dengan baik, karena merupakan tanah milik PT Pelindo dan juga PT Angkasa Pura.

Pura-pura yang dibebaskan pun, menurut dia, bisa diajak bekerja sama, sehingga bisa membuat konstruksi jalan tol ini bisa dilakukan.

Situasi ini, tentu amat berbeda dengan jalan tol-jalan tol yang lainnya. Gani mengatakan, pembebasan tanah untuk jalan tol biasanya memakan waktu dari mulai satu hingga lima tahun.

"Kalau konstruksi, semuanya rata-rata setahun dua tahun bisa selesai, yang bertahun-tahun itu pembebasan lahannya," katanya.

 Jembatan Suramadu 

Selain Tol Mandara, proyek infrastruktur yang dibangun di atas laut yakni Jembatan Suramadu. Jembatan ini merupakan proyek jembatan terpanjang di Indonesia. Tercatat panjang jembatan ini mencapai 5,438 kilometer.

Jembatan ini memotong Selat Madura dan menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa. Sebelum jembatan ini berdiri, masyarakat yang ingin bepergian harus menggunakan kapal feri.

Suramadu dicanangkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada masa pemerintahannya pada 2003 dan baru bisa diresmikan oleh Presiden SBY pada 10 Juni 2014. Kini, jembatan tersebut dijadikan jalan tol dan dikelola oleh PT Jasa Marga Tbk.

Jembatan utama atau main bridge terdiri atas tiga bagian yaitu dua bentang samping sepanjang 192 meter dan satu bentang utama sepanjang 434 meter. Jembatan utama menggunakan konstruksi cable stayed yang ditopang oleh menara kembar setinggi 140 meter. Lantai jembatan menggunakan konstruksi komposit setebal 2,4 meter.

Untuk mengakomodasi pelayaran kapal laut yang melintasi Selat Madura, jembatan ini memberikan ruang bebas setinggi 35 meter dari permukaan laut. Pada bagian inilah yang menyebabkan pembangunannya menjadi sulit dan terhambat. Tak hanya itu, menyebabkan biaya pembangunan membengkak hingga Rp 4,5 triliun.

Proyek ini sempat berhenti selama tujuh bulan, karena tidak adanya dukungan fiskal untuk pembangunan. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dikutip dari situs PU.go.id mengungkapkan, pada 2005, pemerintah kekurangan dana untuk pembangunannya.

Djoko mengungkapkan, hasil dari pembangunan jembatan ini kurang menggembirakan. Padahal diharapkan dengan dibangunnya jembatan ini kegiatan ekonomi di Pulau Madura bisa meningkat pesat. Namun, setelah beberapa tahun terhubung dengan Pulau Jawa, ternyata perkembangannya tidak signifikan seperti pada perencanaan dibangunnya jembatan ini.

 Jembatan Kelok Sembilan 

Jembatan Kelok Sembilan. Walau namanya tidak santer seperti Bali Mandara, namun jalan layang yang terletak di Kabupaten 50 Kota ini juga menjadi salah satu infrastruktur peninggalan SBY yang paling indah.

SBY juga berkali-kali mengungkapkan kekagumannya atas keindahan jembatan ini. Menurut dia, Kelok Sembilan merupakan mahakarya anak bangsa yang monumental.

Jembatan yang menghubungkan Bukittinggi dengan Pekanbaru ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu realisasinya oleh masyarakat Sumatera Barat. Sebab, jalan biasa yang ada sangat berkelok-kelok dan turunan serta tanjakannya terlalu curam sehingga membahayakan bagi pengendara.

Jembatan yang terdiri atas enam bagian dengan panjang 943 meter ini membuat jalan yang dilalui kendaraan menjadi lebih normal. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengungkapkan, jembatan ini memang sudah berkali-kali mengalami penundaan pengoperasian.

Tadinya, jembatan yang dibangun semenjak 2003 ini ditargetkan rampung pada 2010. Namun, akibat kesalahan perkiraan konstruksi, proyek ini harus mengalami perubahan Detail Engineering Design.

Sebelum resmi dibuka, jembatan ini sudah digunakan sebagian pada Lebaran 2012. Pada Lebaran 2013 pun jalan ini sudah digunakan walaupun tidak maksimal.

Panorama di sekitar jembatan yang bernilai Rp 602 miliar ini sangat indah. Maklum saja, jalan ini memotong kawasan hutan lindung yang ada di Sumatera Barat.

Keindahan ini otomatis membuat jembatan ini menjadi objek wisata baru di Sumatera Barat. Pemerintah pusat pun menangkap hal ini dan membuat sayembara pengelolaan kawasan Kelok Sembilan untuk menjadi objek pariwisata.

 Jalan Tol Trans Jawa 

Jalan Tol Trans Jawa merupakan proyek infrastruktur jangka panjang yang akan menghubungkan Merak hingga Surabaya menggunakan jalan tol. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto kepada VIVAnews beberapa waktu lalu mengungkapkan, mulai Merak hingga Cikampek sudah bisa tersambung jalan tol.

Saat ini, jalan tol Cikampek-Palimanan sedang dikerjakan dan diperkirakan rampung pada 2015. Jalan tol sepanjang 116 kilometer ini, menurut dia, sedang dikerjakan di segala lini.

Progres jalan tol ini, menurut Djoko, mencapai 40 persen. Pengelola jalan tol ini, PT Marga Lintas Sedaya, kata Djoko, menjanjikan pada saat arus mudik Lebaran 2015, jalan ini bisa dilalui kendaraan walaupun belum dibuka secara resmi.

"Menurut perhitungan saya, akhir 2015 itu akan selesai. Kalau dilihat dari atas itu land clearing-nya sudah kelihatan semua,' katanya.

Ia melanjutkan, untuk ruas-ruas selanjutnya seperti Palimanan-Kanci dan Kanci-Pejagan juga sudah rampung. Saat ini, ruas Pejagan-Pemalang pembebasan tanahnya sudah hampir selesai dari Pejagan menuju Brebes. Djoko sebelumnya optimistis, jika pada 2015 Tol Trans Jawa bisa tersambung hingga Brebes.

Dia melanjutkan, yang pembangunannya agak sulit kemungkinan adalah ruas Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. Saat ini, kedua ruas tol ini sedang melakukan pembebasan lahan.

Untuk ruas Semarang-Solo, pemerintah sudah meresmikannya hingga Bawen. Sementara itu, untuk seksi Bawen hingga Solo masih dalam pembebasan tanah. Ia mengungkapkan, tidak melihat ada kesulitan dalam penyelesaian jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga Tbk ini.

"Negosiasi dan pembebasan lahan berjalan terus, tidak ada yang aneh-aneh," katanya.

Untuk ruas Solo-Ngawi, menurut Djoko, progres tanahnya sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan tak lama lagi selesai. Lalu, Ngawi-Kertosono dan Kertosono-Mojokerto juga sedang dalam tahap pembebasan tanah.

 Bandara Internasional Kualanamu 

Bandara ini merupakan salah satu bandara termegah di Indonesia. Bandara ini dibangun untuk menggantikan bandara Polonia yang sudah tidak mampu menampung penerbangan dari dan ke Medan.

Bandara Kualanamu ini diresmikan Presiden SBY pada 23 Maret 2014. Bandara internasional ini mempunyai daya tampung mencapai sepuluh kali lipat bandara Polonia.

Bandara yang mulai dibangun pada 2009 ini juga sempat mengalami penundaan, karena berbagai alasan seperti pembebasan tanah. Saat ini, Kualanamu digadangkan bisa menampung pergerakan penumpang sebanyak 8,1 juta penumpang setiap tahunnya.

Bahkan, pada perkembangannya, bandara ini disiapkan untuk mampu menampung 22,1 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara ini juga mampu menampung pesawat berbadan besar seperti Boeing 747 dan juga Airbus A-380.

Pembiayaan pembangunan Bandar Udara Kualanamu diperoleh dari pinjaman luar negeri sebesar US$ 225 juta untuk pembangunan fasilitas sisi udara dan dari PT Angkasa Pura II Rp 1,2 triliun guna pembangunan fasilitas sisi darat tahap awal.

Selain Kualanamu, Bandara Sepinggan juga merupakan salah satu bandara besar yang dibangun di masa pemerintahan SBY. Bandara dengan nama lengkap Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ini dibangun dengan total investasi Rp 2,1 triliun.

Selanjutny, bandara yang juga patut dibanggakan oleh pemerintahan SBY adalah Bandara Makassar. Bandara yang sebelumnya bernama Lapangan Terbang Kadieng ini terletak 30 kilometer dari Kota Makassar.

Presiden SBY mengungkapkan, walaupun menggunakan tenaga kerja dari dalam negeri, bandara ini tetap bisa dibangun dengan megah dan paling modern, serta mempunyai alat navigasi yang canggih.

SBY kala itu berharap, pembangunan bandara ini akan meningkatkan ekonomi di Sulawesi dan kawasan Indonesia bagian timur. Makassar adalah simpul strategis untuk perkembangan ekonomi di kawasan itu.

 Jalur Ganda Kereta Api Jakarta-Surabaya 

Walaupun jarang terdengar suaranya, peninggalan pemerintahan SBY yang satu ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab, jalur ganda untuk kereta dari mulai Jakarta-Surabaya ini sangat berpengaruh terhadap grafik perjalanan kereta dan juga jalan.

Proyek dengan total investasi mencapai Rp 9,8 triliun ini berhasil dirampungkan pada tahun ini. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Hermanto Widyatmoko, mengungkapkan, dengan beroperasinya jalur ganda ini trafik perjalanan dan juga kapasitas kereta api bisa bertambah 200 hingga 300 persen.

Meningkatnya frekuensi dan kapasitas ini, tambah Hermanto, berarti pengurangan terhadap angkutan barang di darat. Pada akhirnya, ini juga akan menghemat alokasi pemerintah untuk subsidi bahan bakar yang digunakan logistik darat.

Dia mengatakan, saat ini, frekuensi kereta barang Jakarta-Surabaya adalah lima trip per harinya. Dengan lima trip tersebut, kapasitas angkutnya mencapai 160 TEU (twenty foot equivalent units) per hari.

Dengan beroperasinya jalur ganda ini otomatis akan menambah jumlah perjalanan kereta barang menjadi 15 kali dengan kapasitas angkut mencapai 500 TEU.

Dari penghitungan tersebut, menurut Hermanto, ada beban sebesar 340 TEU yang dialihkan dari jalan raya ke kereta api. Dalam hitungan kementerian, BBM yang bisa dihemat dari pemindahan moda ini mencapai 115 kiloliter per hari.

Dalam satu tahun, kata dia, ada penghematan Rp 3,4 triliun dari subsidi. Padahal, pembangunan jalur kereta sepanjang 700 kilometer ini mencapai Rp 9,8 triliun.

"Dalam beberapa tahun saja penghematan yang dibuat sudah seimbang dengan biaya investasinya," katanya.

Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, mengatakan, pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa Jakarta-Surabaya sepanjang 727 kilometer telah menjadi sejarah baru dalam pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia. Menurut dia, hal ini dilakukan Belanda pada 150 tahun yang lalu dan berhasil diulangi pada saat ini.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, JA Barata, kepada VIVAnews mengungkapkan, Double Track ini merupakan salah satu proyek yang sangat mengena untuk masyarakat kelas bawah. Apalagi, proyek ini bisa dilakukan oleh sumber daya dalam negeri tanpa adanya bantuan pihak asing. "Menurut saya proyek ini fenomenal," katanya.

 Mass Rappit Transit (MRT) 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga meninggalkan proyek yang hingga kini belum selesai. Salah satunya adalah proyek Mass Rappit Transit (MRT).

Angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat ini dimulai sejak 10 Oktober 2013. Peletakan batu pertama proyek MRT dilakukan oleh Joko Widodo, selaku Gubernur DKI Jakarta pada masa itu. Impian penduduk Jakarta untuk memiliki transportasi massal modern tampaknya menemui titk cerah.

Pembangunan pertama dilakukan di Dukuh Atas, Jakarta Pusat yang posisinya tepat di pinggir Jalan Tanjung Karang depan Gedung UOB. Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami pun menjamin, proyek di titik pertama tersebut tidak akan menyebabkan kemacetan. Sebab, pengerjaan proyek tidak memakan badan jalan.

Berdasarkan data pada Oktober 2013, pengerjaan proyek MRT dibagi menjadi delapan paket konstruksi sipil. Rinciannya, tiga konstruksi sipil bawah tanah (underground), yaitu Jalan Sisimangaraja hingga Bundaran Hotel Indonesia, tiga konstruksi sipil jalan layang yaitu Lebak Bulus hingga Al Azhar, serta dua paket pengadaan sistem dan rolling stock.

Dari delapan paket tersebut, enam paket sudah lelang tender terlebih dahulu, yakni tiga paket bawah tanah dan tiga paket jalur layang.

Konstruksi sipil MRT bawah tanah dikerjakan terlebih dahulu pada Oktober tahun lalu, karena waktu pembangunan lebih lama dibandingkan konstruksi layang. Megaproyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 125 miliar yen, atau sekitar Rp 12,5 triliun.

Mass Rapid Transit Jakarta (MRT Jakarta) yang berbasis rel rencananya akan membentang kurang lebih ±110.8 km , yang terdiri dari Koridor Selatan – Utara (Koridor Lebak Bulus - Kampung Bandan) sepanjang kurang lebih ±23.8 km dan Koridor Timur – Barat sepanjang kurang lebih ±87 km. Penetapan jalur ini sebagai prioritas didasarkan pada pertimbangan, jalur Selatan- Utara Jakarta bersama dengan jalur Timur-Barat adalah jalur perekonomian yang cukup pesat untuk masa kini dan masa depan.

Lahirnya MRT ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan ibu kota. Kapasitas angkut MRT yang mencapai sekitar 412 ribu penumpang per hari diharapkan dapat mengalihkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal. Pengoperasian MRT Jakarta diproyeksikan dari pukul 05.00 sampai 24.00 malam dengan waktu tunggu setiap lima menit dengan tariff antara Rp8 ribu sampai Rp 12 ribu. Namun, masih dalam pembahasan yang lebih lanjut.

Proyek pembangunan MRT dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta didukung Pemerintah Jepang melalui JICA. Dukungan JICA diberikan dalam bentuk penyediaan dana pembangunan dalam bentuk pinjaman.

Komitmen yang diberikan JICA terhadap bantuan pembangunan MRT ini adalah sebesar ¥ 125,23 miliar. Sementara itu, loan agreement yang diberikan sebesar ¥ 50,019 miliar terdiri atas Loan Agreement No. IP-536 sebesar ¥ 1,86 miliar dan Loan Agreement No. IP-554 sebesar ¥ 48,15 miliar.

Menurut Dono, Proyek MRT hingga detik ini sedang dalam pengerjaan. "Seperti yang terlihat di lapangan kan itu ada semua ya. Sudah dijalankan semuanya. Semuanya berjalan dan seperti yang sering saya katakan di media-media lain juga targetnya 2018 akan selesai," ujarnya kepada VIVAnews, Sabtu 11 Oktober 2014.

 Kanal Banjir Timur (KBT) 

Guna mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di wilayah Jakarta bagian timur, maka dibangun Kanal Banjir Timur (KBT).

KBT mengacu pada rencana induk yang kemudian dilengkapi "The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta" tahun 1991, serta "The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek" pada Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency.

KBT dibangun untuk mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur, KBT juga dimaksudkan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air. Serta untuk menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung.

Meskipun penggalian pertama dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada 22 Juni 2002 yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-475, namun proyek ini baru mulai dibangun pada Juli 2003 yang menghabiskan biaya sekitar hamper Rp5 triliun. Dana tersebut berasal dari hasil patungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

KBT akan melintasi 13 kelurahan (2 kelurahan di Jakarta Utara dan 11 kelurahan di Jakarta Timur) dengan panjang 23,5 kilometer. Total biaya pembangunannya Rp 4,9 triliun, terdiri atas biaya pembebasan tanah Rp 2,4 triliun (diambil dari APBD DKI Jakarta) dan biaya konstruksi Rp 2,5 triliun dari dana APBN Departemen Pekerjaan Umum.

Ketika banjir besar terjadi pada tahun 2007 yang menenggelamkan lebih dari separuh wilayah ibu kota, membuat pemerintahan yang pada saat itu dipimpin oleh SBY-Jusuf Kalla mempercepat pembangunan KBT.(art)

  ★ Vivanews