skip to main |
skip to sidebar
New Rantis 6x6 MLRS Multiple Launch Rocket System with Rhan 122mm rockets 
Rantis 6x6 MLRS Multiple Launch Rocket System with Rhan 122mm rockets at at IndoDefence 2014 Tri-service defence exhibition in Jakarta, Indonesia.
The Indonesian Defence Company Pindad in collaboration with the Institute of Aeronautics and Space, Ministry of Research and Technology. Ministry of Defence presents local-made 122mm MLRS Multiple Launch Rocket System Rantis 6x6 with Rhan 122mm rockets at IndoDefence 2014.
The 6X6 Rantis is a jointly developed rocket launcher vehicle produced by state-owned arms manufacturer PT Pindad in collaboration with local industry and the MoD's research and development agency. In March 2014, Pindad has performed a test-fired with the new Rantis 6x6 Rhan 122mm MLRS.
The purpose of this rocket testing was to perform dynamic test of some rocket units toward some kind of launchers. The dynamic test was performed on 2 units of RHAn-122 toward Multi Launcher Rocket System (MLRS) which belong to Ministry of Defence, 3 units of RHan-122B toward Marine’s RM 70 GRAD barrel, and dynamic test 3 units of RX-2020 toward PT Pindad (Persero)’s Peluncur Roket Modular 861 (Modular Rocket Launcher) or PRM 861. 
This MLRS shows new development of Indonesia’s defence industry. According to some Internet sources, Pindad expects to procure 500 R-Han 122 rockets by 2014. This surface-to-surface rocket has a maximum range of 23km.
The Rantis 6x6 is an Indonesian-made light truck motorized with a Mercedes Benz Engine. The body is designed and manufactured in Indonesia.
The Rantis 6x6 is fitted with a 24-round elevatable launcher mounted at the rear of the vehicle. The rocket tube arrangement is a single rectangular bank of four blocks each with 6 tubes. Before firing, two stabilisers are lowered to the ground; these are positioned one either side at the rear of the vehicle. The launch vehicle's cabin accommodates the launch preparation and firing equipment.
Menteri Susi Pudjiastuti terima Dubes AS. ©2014 merdeka.com/istimewa
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggenapi janjinya memanggil duta-duta besar negara sahabat untuk menyampaikan hal baru tentang kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia.
Beberapa perwakilan negara mendatangi kantor Susi siang ini, adalah Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Zahrain Mohamed Hashim. Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Nguyen Xuan Thuy.
Duta Besar China untuk Indonesia, Xie Feng. Duta besar Thailand untuk Indonesia, Siriphayan. Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan besar Filipina untuk Indonesia, Roberto G. Manalo. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, David Engel, Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert O. Blake, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik, dan duta besar Kanada untuk Indonesia Donald Bobiash.
Meski tergolong orang baru di birokrasi, Susi tidak sedikitpun merendah di hadapan perwakilan negara asing. Salah satu alasannya, Susi sudah geram dengan aktivitas kapal-kapal asing yang seenaknya mengeruk kekayaan laut Indonesia.
Berikut fakta yang dikumpulkan merdeka.com menggambarkan 'tunduknya' duta besar di tangan Menteri Susi. Berikut paparannya.1. Beri PR dubes AS 
Menteri Susi Pudjiastuti terima Dubes AS.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Robert O. Blake di kantornya, pagi ini, Kamis (6/11).
Meski belum genap dua pekan bekerja sebagai menteri, Susi berani 'menekan' Robert untuk mengikuti aturan main kelautan dan perikanan Indonesia. Robert mengaku mendapat banyak pekerjaan rumah dari Susi.
"Ibu menteri berbagi dan memberikan PR untuk saya pelajari," ucap Robert dalam konferensi pers di Kantor Susi, Jakarta, Kamis (6/11).
Mendengar itu, Susi merasa tidak puas dengan jawaban Robert. Tanpa basa basi, di hadapan awak media, Susi langsung meminta agar dubes AS mengerjakan PR yang diberikan.
"Bukan hanya dipelajari, tapi Anda harus melakukan itu (Not just study but you have to do it)," ucap Susi tegas.2. Norwegia diminta ngebut garap proyek di Papua 
Menteri Susi Pudjiastuti bersama Dubes Norwegia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menggandeng Kedutaan Norwegia di Indonesia untuk menggarap proyek perikanan di Yapen, Papua Barat. Proyek pengolahan ini bernama aqua culture farming atau pengolahan ikan di laut lepas untuk melakukan breeding.
Untuk menggarap proyek ini, Susi meminta pihak Norwegia mengerjakan dengan cepat. Realisasi investasi bisa dilakukan sesegera mungkin.
"Tadi beliau tanya apa yang bisa dilakukan? Saya bilang speed, karena saya suka kecepatan. Saya suka segala dijalankan dengan cepat dan saya suka realisasinya cepat. Itu saja yang saya mohon dengan beliau,"
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Stig Traavik menyatakan, negaranya mendukung visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.
Menurut Stig, visi ini akan saling menguntungkan kedua negara. Sebab Norwegia juga memanfaatkan laut sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
"Seperti yang dikatakan Pak Jokowi pada opening speechnya, glory welcome from the sea. Kita melihat itu sama dengan Norwegia. Kita harap kita bisa mendapatkan kejayaan bersama," ucap Stig di KKP, Jakarta, Selasa (4/11).3. Dukung batasi kapal asing 
Menteri Susi Pudjiastuti terima Dubes AS.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menggelar pertemuan dengan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Robert O. Blake di kantornya. Dalam pertemuan ini, Susi mengaku mendapat dukungan dari Amerika terkait penataan sektor kemaritiman.
Salah satunya penghentian sementara (moratorium) izin kapal asing baru di Indonesia. "Jadi tadi kita bicara bersama mengenai banyak hal seperti bantuan program asistensi moratorium izin kapal yang mengarah pada perikanan yang lestari. Eksplorasi laut harus mementingkan kaedah lingkungan. Mengubah fishing industry ke sustainability (keberlanjutan)," ucap Susi usai pertemuan di Jakarta, Kamis (6/11).4. Dubes Kanada ngotot ingin ketemu Susi 
Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menerima duta besar Kanada untuk Indonesia Donald Bobiash. Pertemuan digelar tertutup dalam ruangan kantor Susi di Gedung Mina Bahari I, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurut Susi, pertemuan ini digelar atas keinginan dubes Kanada. Susi juga tercatat sebagai menteri pertama dalam kabinet kerja Jokowi yang ditemui Bobiash.
Kepala Pusat Analisa kerjasama antar negara, Anang Noegroho membenarkan kalau dubes Kanada yang ingin bertemu dengan Susi. Kanada ingin menyampaikan perkembangan kerjasama selama ini serta menyampaikan gagasan dalam teknologi pendugaan ikan.
"Dubes Kanada meminta hadir untuk bertemu dengan Ibu kan bahwa ibu merupakan menteri pertama dalam kabinet Kerja yang ditemui oleh Duta Besar Kanada. Jadi Kanada menyampaikan perkembangan dari kerjasamanya selama ini dan dia fokus di Sulawesi lalu dia fokus kepada komoditas rumput laut dan dia jg menyampaikan gagasan bagaimana mengembangkan kerja sama di bidang pendugaan stok ikan yang kita memang juga butuhkan itu," ucapnya.5. Menteri pertama yang dikunjungi dubes AS dan Kanada 
Menteri Susi Pudjiastuti terima Dubes AS.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti senang menjadi anggota kabinet kerja pertama yang dikunjungi oleh Duta Besar Amerika Serikat Robert O. Blake. Atas dasar itu, Susi tidak sungkan untuk meminta komitmen negara adidaya tersebut untuk mendukung Indonesia mengelola perikanan dan kelautan secara berkelanjutan.
"Bagus sekali kan. Dan dia bilang ini menteri pertama yang dikunjungi. Jadi dia punya respon sangat baik," ucap Susi di kantornya, Jakarta, Kamis (6/11).
Kepala Pusat Analisa kerjasama antar negara, Anang Noegroho menyatakan, dubes Kanada ingin bertemu dengan Susi. Kanada ingin menyampaikan perkembangan kerjasama selama ini serta menyampaikan gagasan dalam teknologi pendugaan ikan.
"Dubes Kanada meminta hadir untuk bertemu dengan Ibu kan bahwa ibu merupakan menteri pertama dalam kabinet Kerja yang ditemui oleh Duta Besar Kanada," katanya.
Indodefencw 2014 
Being shown for the first time at Indo Defence 2014 is the Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV), which has been developed over the past two years by local company PT Jala Berikat Nusantara Perkasa in association with PT Dirgantara Indonesia (Indonesian Aerospace).
The first example of the ILSV has already undertaken initial company road and cross-country trials and the company hopes it will be evaluated by the Indonesia Army in the future.
The ILSV features a combined welded tube and square steel chassis, to which is fitted a steel support structure. This in turn is fitted with aluminum panels to save weight.
The layout of the ILSV is conventional, with the powerpack at the front; to the rear of this are the commander and driver, with another two individual seats to their immediate rear.
The version being shown here at Indo Defence is in the four-door configuration. The load area at the rear is provided with an access door and the complete vehicle is fitted with a soft-cover top and air-conditioning system.
An important feature of the ILSV is its modular design, which enables it to be configured for a wide range of missions. For a higher level of crew survivability, the vehicle can be fitted with modular armoured panels in partnership with Honeywell. These are of aramid and ceramic laminate design, with situational awareness using armour glass panels.
The powerpack consists of a turbocharged and intercooled diesel developing 175hp, coupled to an automatic transmission, which gives a maximum speed of 120km/h with permanent all-wheel drive. Standard equipment includes a winch with a capacity of 4.5 tonnes, an anti-lock braking system, powered steering, double wishbone suspension with coil springs on the front and rigid axle, and leaf spring suspension at the rear.
Nasib rencana pembangunan jembatan selat sunda (JSS) yang digagas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nampaknya tidak akan dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Keputusan ini diambil karena megaproyek tersebut tidak seirama dengan konsep pembangunan maritim yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"(Jembatan Selat Sunda) itu kan masih ide dan wacana. Ditambah sekarang tidak sejalan dengan konsep doktrin kemaritiman," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (3/11).
Pemerintah menyadari bahwa proyek ini melibatkan dana yang sangat besar. Selain itu, proses perizinan juga dibutuhkan lintas kepala daerah.
Dia punya alasan lain. Menurut Sofyan, kelanjutan megaproyek ini sudah tidak jelas sejak pemerintahan sebelumnya. "Pemerintah sebelumnya kan juga belum memutuskan go ahead," tuturnya.
Tidak berminatnya Jokowi melanjutkan rencana megaproyek ini sudah terlihat sejak belum resmi menjadi presiden. Salah satu pertimbangannya, dana yang sangat besar untuk menggarap proyek ini.
Proyek JSS menelan dana hingga Rp 200 triliun. Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak cukup menguntungkan bila hanya berupa jalan bebas hambatan menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa. Dari hitung-hitungan awal, megaproyek ini baru bisa balik modal dalam kurun 30 tahun.
"Kalau kita punya duit lagi, sudah kaya raya ya beda. Mau tiap pulau disambungin dengan jembatan ya bisa saja," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/8).
Jokowi lebih memilih mengoptimalkan jalur laut untuk digunakan sebagai transportasi distribusi logistik. Setelah dihitung-hitung oleh Jokowi, menggunakan transportasi air lebih menguntungkan dibandingkan membangun jembatan.
Menurut Jokowi, negara manapun yang memiliki laut di wilayahnya lebih didominasi laut, akan memaksimalkan jalur air sebagai jalur distribusi logistik. Dia menambahkan, pembangunan dan pengembangan pelayaran ini akan diikuti pembangunan dermaga. Jokowi berharap pengiriman logistik antar pulau akan berjalan lancar.[noe]
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan pada prinsipnya pemerintah Jerman bersedia memberikan dukungan untuk pembangunan Indonesia.(ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan pemerintah mendorong Jerman menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya di kawasan Asia Tenggara.
"Saya sampaikan kita mendorong Jerman untuk menjadikan Indonesia sebagai production base untuk pasar Kawasan Asia Tenggara," katanya di Jakarta, Senin.
Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmer di Istana Merdeka, ia menjelaskan, pemerintah juga meminta Jerman membuka akses yang lebih besar bagi produk Indonesia.
Selain itu, ia melanjutkan, pemerintah Indonesia juga meminta agar para pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas bebas visa Jerman.
"Kita minta juga Jerman memberikan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas untuk Indonesia. Karena sudah 11 negara signing (menandatangani) memberikan kebebasan itu," katanya.
Ia menambahkan, pada prinsipnya dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Menteri Luar Negeri Frank Walter Steinmer tersebut, Jerman bersedia memberikan dukungan untuk pembangunan Indonesia.
"Prisipnya Jerman bersedia memberikan dukungan sesuai experties-nya (keahliannya) untuk mendukung pembangunan Indonesia," kata Retno.
ilustrasi - Nelayan menyiapkan jaring untuk melaut di dermaga ikan, Karangsong, Indramayu, Jawa Barat (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)
Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Universitas Udayana menyelenggarakan Pan Ocean Remote Sensing Conference (PORSEC) dengan tema Penginderaan Jauh Laut untuk Sumber Daya yang Berkelanjutan di Sanur, Bali, pada 4 hingga 7 November 2014.
Menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Lapan Jasyanto di Jakarta, Minggu, PORSEC merupakan organisasi yang didedikasikan guna membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya aplikasi teknologi penginderaan jauh untuk kelautan.
Dan konferensi yang diselenggarakan setiap dua tahun itu akan dihadiri oleh 400 peserta dari dalam maupun luar negeri.
Peserta adalah para profesional di bidang penginderaan jauh dan juga dari lembaga-lembaga antariksa berbagai negara seperti Lapan, JAXA (Jepang), dan NASA (Amerika Serikat).
Bagi Indonesia, ia mengatakan kegiatan tersebut akan meningkatkan kemampuan bangsa ini dalam mengelola wilayah lautnya, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang besar.
Guna mendukung pembangunan maritim, diperlukan teknologi yang mampu memantau laut secara menyeluruh dan sistematik.
Salah satunya adalah dengan teknologi antariksa melalui penginderaan jauh.
Teknologi penginderaan jauh dengan menggunakan satelit sangat bermanfaat untuk pemantauan sumber daya alam di laut.
Misalnya, untuk pemantauan terumbu karang dan perencanaan pendayagunaan laut untuk berbagai sektor seperti ekonomi dan pariwisata.
Dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, aspek fisika dan biologi laut seperti suhu permukaan laut dan kandungan klorofilnya dapat terdeteksi.
Unsur-unsur itu sangat penting untuk mengetahui keberadaan ikan di laut melalui sistem Zona Potensi Penangkapan Ikan Indonesia (ZPPI) sehingga nelayan akan mudah mengetahui lokasi yang terdapat banyak ikan.
Contoh lain pentingnya penginderaan jauh di bidang kelautan yaitu untuk memberikan informasi spasial pulau-pulau terluar.
Tujuannya yaitu untuk identifikasi dan perencanaan pengembangan pulau terluar yang terpadu.
Semenjak kandungan uranium tersiar luas maka sejak itu pula ada dua negara yang telah melakukan pendekatan ke Batan. Sebetulnya, banyak negara-negara lain yang melirik Uranium, hanya saja terbentur dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tent 
Ilustrasi - Penelitian kandungan uranium. (istimewa)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengakui jika kandungan uranium yang terdapat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, telah dilirik oleh dua negara yakni Australia dan Prancis.
"Semenjak kandungan uranium tersiar luas maka sejak itu pula ada dua negara yang telah melakukan pendekatan ke Batan. Sebetulnya, banyak negara-negara lain yang melirik uranium, hanya saja terbentur dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran," kata Kepala Batan Prof Dr Djarot Sulistio Wisnubroto dalam keterangan persnya di kantor gubernur setempat, Kamis.
Menurut dia, aturan UU tersebut telah mempersempit ruang gerak bagi pemodal untuk melakukan pengelolaan tambang uranium.
Bahkan kata dia, upaya melakukan revisi terhadap UU yang mengatur ketenaganukliran itu telah dilakukan. Hanya saja, dengan berbagai pertimbangan maka pemerintah dan DPR belum menyetujuinya.
"Mungkin saja aturan ini sengaja diperketat agar negara kita yang memiliki kandungan uranium disimpan untuk tidak dikomersilkan pengelolaan dengan negara lain, tetapi diperuntukkan kebutuhan dalam negeri untuk dinikmati anak cucu kita dimasa depan," ungkap Djarot.
Djarot menyebutkan, kandungan uranium ini bukan untuk dikomersialkan, tetapi untuk pembangunan bangsa ini.
"Kandungan Uranium di Mamuju tidak akan dikomersialkan setelah dilakukan penelitian tetapi untuk digunakan bagi kemajuan pembangunan bangsa," jelasnya lagi.
Pengelolaan nuklir di Sulbar akan diarahkan untuk pembangunan bidang lain dalam rangka memajukan perekonomian negara dengan membangun produksi pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan.
"Kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah di Sulbar untuk memanfaatkan uranium untuk kemajuan pembangunan bangsa ke depan dengan meningkatkan produksi pertanian, pertanian perkebunan peternakan dan perikanan," katanya.
Ia juga mengingatkan, agar masyarakat Sulbar tidak perlu takut akan dampak radiasi kandungan uranium sepanjang belum dikelola dengan cara yang tidak benar.(KR-ACO/A029)
"Saat ini kami sudah memasarkan produk nanoteknologi ke Malaysia dan Arab Saudi dan ke depannya dipasarkan ke Jepang dan Tiongkok," 
LIPI
Produk nanoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menembus pasar internasional karena berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari negara asing lainnya.
"Saat ini kami sudah memasarkan produk nanoteknologi ke Malaysia dan Arab Saudi dan ke depannya dipasarkan ke Jepang dan Tiongkok," kata Kepala Pusat Inovasi LIPI Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M. Eng., Ph.D. di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan saat ini penjualan produk nanoparticle milling machine atau mesin penggiling nano ke pasar Malaysia mencapai 30 unit lebih per tahun.
"Permintaan ini cukup tinggi sehingga kami kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar nasional dan internasional," tuturnya.
Sementara itu, LIPI sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan Jepang berupa nano bubble atau partikel untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan sehingga bisa diekspor ke Jepang.
"Jepang tidak akan bisa mengambil produk-produk ikan tangkapan nelayan kalau tidak dilakukan teknologi yang bisa menjaga kesegaran ikan," tuturnya.
Menurut dia, teknologi itu akan membantu nelayan dalam mengekspor ikan ke Jepang sehingga akan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Sebenarnya pasar itu bisa lokal dan internasional, cuma permasalahannya bagaimana kita bisa mengantisipasi atau mengelola produk perikanan agar bisa diterima di pasar internasional," ujarnya.
Nanoteknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempelajari benda berukuran sangat kecil hingga sepersemiliar meter yang kemudian dimanipulasi atau direkayasa untuk menghasilkan benda-benda baru seperti yang diinginkan.(SDP-82/Z003)
Panser Canon Pindad (windu paramarta)
Kementerian Pertahanan akan menggelar pameran industri pertahanan 'Indo Defence 2014 Expo' pada 5-8 November 2014 di Jakarta International Expo. Gelaran ini memamerkan produk persenjataan 700 perusahaan peralatan pertahanan dari 56 negara.
"Melalui event 'Indo Defence 2014 Expo' ini diharapkan mampu mendorong kerjasama dengan negara lain untuk pemenuhan kebutuhan alutsista TNI," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Timbul Siahaan, Jumat, 31 Oktober 2014.
Acara ini rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Indo Defence merupakan event dua tahunan yang digelar Kementerian Pertahanan. Perhelatan tahun ini merupakan penyelenggaraan yang keenam.
Beberapa perusahaan asing terkemuka pembuat persenjataan yang akan memamerkan produknya antara lain General Dynamics, Sukhoi Aviation, dan Beretta Defence Technologies.
Sedangkan, perusahaan dalam negeri --baik milik pemerintah maupun swasta-- yang akan mengikuti pameran ini antara lain PT Pindad, PT LEN, PT Industri Kapal Indonesia, dan sebagainya.
"Berdasar data yang kami terima, semua produk yang dipamerkan produsen dalam negeri maupun luar negeri merupakan produk unggulan," kata Timbul.
Menteri ESDM Sudirman Said (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, perusahaan migas asal Rusia telah menawarkan untuk memasok minyak mentahnya (crude) ke Indonesia.
"Tadi malam, kita dapat telepon dari rekan yang punya kontak dengan Rusia. Mereka menawarkan crude-nya," katanya dalam acara bincang-bincang di satu radio di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, tawaran tersebut sesuai rencana pemerintah ke depan yang akan lebih mencari minyak mentah dan BBM secara langsung dari sumbernya atau tanpa melalui perantara (trader dan broker).
Sebelumnya, pada Jumat (31/10), BUMN migas asal Angola, Sonangol telah menandatangani kesepakatan memasok crude dengan PT Pertamina (Persero).
Saat ini, produksi minyak mentah Angola mencapai dua juta barel per hari, dengan tingkat konsumsi hanya satu juta barel per hari.
"Kalau Angola bisa masok 100.000 barel per hari saja ke Indonesia, maka sudah mengurangi 25 persen impor," kata Sudirman.
Menurut dia, sebenarnya, banyak produsen minyak dan BBM global berkeinginan memasok secara langsung ke Indonesia.
"Kita adalah market yang luar biasa," katanya.
Hanya saja, selama ini, kegiatan perdagangan minyak tersebut sering disalahgunakan.
"Kalau kita punya security of supply yang besar, maka akan baik ke depannya," ujarnya.
Selain pasok minyak mentah, Sonangol juga berencana membangun kilang pengolahan minyak mentah menjadi BBM bekerja sama dengan Pertamina.
Kilang pengolahan dibutuhkan untuk menekan impor BBM.
Saat ini, kilang yang ada hanya mampu memenuhi 30 persen kebutuhan premium nasional, sementara solar 70 persen.
Artinya, Indonesia masih mengimpor 70 persen kebutuhan premium nasional dan solar mencapai 30 persen.
Total impor kedua produk tersebut mencapai 13 juta kiloliter per tahun.
Kebutuhan impor tersebut bakal terus meningkat mengingat pertumbuhan pemakaian BBM mencapai 8--9 per tahun.
Dan Emosi Sindir Malaysia
Setelah sejak Senin awal pekan ini dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti langsung ngebut kerja. Wanita berlatar belakang pengusaha ini bersikap tegas dalam setiap rapat di kementeriannya.
Kemarin, sejumlah kegiatan rapat yang dilakukan Susi bersama pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berlangsung menarik. Susi tidak segan mencecar soal bisnis di sektor kelautan dan perikanan.
Wanita ini juga terlihat lincah dan melakukan sejumlah aktivitas di kementeriannya. Mari kita ikuti hal menarik saat rapat Susi di kementeriannya kemarin, seperti dirangkum, Kamis (30/10/2014).1. Ketegasan Susi Bikin Rapat Menegangkan
Susi mempertanyakan pendapatan kapal 30 gross ton (GT) di Indonesia yang hanya Rp 300 miliar/tahun. Kapal ukuran 30 GT di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 5.000 unit, sehingga jika dirata-ratakan, pendapatan hanya Rp 60 juta/tahun.
Susi yang rapat dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gellwyn Yusuf dan Sekjen KKP Syarief Widjaja menilai angka Rp 300 miliar sangat minim. Dengan nada sedikit tinggi, Susi banyak mengeluarkan komentar bernada sindiran.
"Kalau hanya dapat Rp 300 miliar dari sektor perikanan untuk kapal di atas 30 GT, kita minta dinaikkan pendapatannya," ungkap Susi.
Ungkapan Susi lantas membuat rapat saat itu menjadi tegang. Semua peserta rapat hanya duduk diam mendengar Susi berargumentasi.
Susi melanjutkan, kapal 30 GT masih diberikan hak untuk menggunakan solar subsidi. Menurut Susi, dengan penggunaan solar subsidi 1,5-2 ton per hari, sedangkan pendapatan hanya Rp 300 miliar per tahun, negara bisa dibilang rugi.
"Ini orang ambil harta karun kita. Bagaimana tanggung jawab ke anak cucu kita? Luar biasa," tegasnya.
Susi menilai penggunaan solar subsidi kapal 30 GT sebesar 1,5-2 ton per hari boros. Apalagi jumlah tangkapan ikan per kapal hanya Rp 60 juta per tahun. Di sini Susi mengatakan perlunya pola pikir seperti pengusaha.
"Semua harus dihitung ke business case. Kalau tidak masuk (tidak menguntungkan), cari ke bisnis lain," tuturnya.
Ia meminta khusus kepada Dirjen Perikanan Tangkap Gellwyn Yusuf bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya. Ia ingin pendapatan hasil tangkap ikan dari kapal 30 GT dinaikan hingga Rp 6 triliun per tahun.
"Kita minta Rp 5-6 triliun. Wajar tidak? Kok diam? Setuju tidak?" tegas Susi.
"Setuju!" balas para peserta rapat.2. Sindir Malaysia Klaim Ikan Indonesia
Dalam rapat dengan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan kemarin, Susi meluapkan emosinya soal klaim Malaysia terhadap ikan Indonesia. Rapat ini juga diikuti puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Perikanan Tangkap KKP.
Emosi Susi meletup saat mengungkapkan spesies ikan mahal di Uni Eropa yang diklaim sebagai milik Malaysia. Padahal ikan tersebut hidup di perairan Indonesia.
"Ada ikan jenis black tiger yang saya beli di supermarket Eropa, ternyata disebut itu dari Malaysia. Di sana terpampang fifty seven zone (zona 57). Memangnya Malaysia punya zona pulau?" tegas Susi.
Susi yang ahli navigasi koordinat kewilayahan ini mengungkapkan, zona 57 adalah Samudera Hindia, artinya ada di wilayah Indonesia.
"Dia (Malaysia) itu declare dan di-packaging. Ikannya besar tetapi produk Malaysia. Wong gendeng (orang gila), itu pulau jadi-jadian. Ini maling tetapi berani terang-terangan. Ini saya temukan di supermarket Eropa. Zone 57 itu Indian Ocean (Samudra Hindia)," papar Susi.
Lebih lanjut Susi menjelaskan, harga ikan tersebut cukup mahal dan Malaysia yang mendapatkan nilai tambah. Dia juga mengungkapkan kasus serupa terjadi antara Indonesia dengan Thailand.
"Laut kita luasnya 15 kali luas laut Thailand, tetapi hasil lautnya hanya 1/5 Thailand. Itu gila," kata Susi dengan nada marah.3. Sidak 5 Menit yang Bikin PanikKemarin sore, Susi Pudjiastuti menggelar inspeksi mendadak (sidak). Inspeksi dilakukan Susi di Gedung Mina Bahari II, tempat operasional Ditjen Perikanan Tangkap.
Sidak cukup cepat, hanya 5 menit. Susi melihat-lihat ruang kerja Ditjen Perikanan Tangkap.
"Saya tidak masalah kerja sampai malam, biasanya saya kerja sampai jam 11 malam," kata Susi.
Ditemani Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarief Widjaja dan Dirjen Perikanan Tangkap Gellwyn Yusuf, sidak Susi sempat membuat panik petugas keamanan gedung KKP.
"Tolong koordinasi lapangan, Bu Menteri sidak," kata salah satu petugas sambil berlari.
Puluhan PNS di Gedung Mina Bahari II juga kaget melihat aksi gesit sang menteri. Mereka bahkan melihat langsung aktivitas Susi yang mengecek seluruh ruang kerja Ditjen Perikanan Tangkap.
"Pak Dirjen (Gellwyn Yusuf) dapat predikat kepatuhan tetapi pendapatannya harus diperbesar ya," kata Susi.
Di tempat ini, Susi juga mempunyai permintaan khusus kepada Gellwyn Yusuf. "Saya minta data hari Senin, kapal milik siapa dan berapa izinnya," sebut Susi.Di Depan Seratusan Pengusaha, Ini Pernyataan Susi Soal Nelayan
Pagi ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan dengan seratusan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Kadin pukul 09.45 WIB. Pengusaha anggota Kadin yang hadir dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.
Dari pantauan detikFinance di Menara Kadin, Jalan Rasuna Said, Kamis (30/10/2014), ruangan pertemuan penuh dengan seratusan anggota Kadin.
Susi pada pertemuan tersebut mengungkapkan soal rencananya mengubah pola pikir kementerian yang dipimpinnya.
"Saya menghargai pertemuan pagi ini. Satu hal saya ingin mengubah mindset (pola pikir) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pembuat kebijakan dan regulator, tidak hanya membuat program membantu nelayan, tapi membuat kebijakan yang mengandung sense of business," tutur Susi.
Pertemuan tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Memang pertemuan ini khusus membahas rencana-rencana Susi di sektor kelautan dan perikanan.(dnl/ang)
★ detik
